Gede Sastrawan
Universitas Pendidikan Ganesha

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PERBUATAN MEMFOTOKOPI BUKU ILMU PENGETAHUAN Gede Sastrawan
Ganesha Law Review Vol 3 No 2 (2021): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v3i2.446

Abstract

This article discusses the Juridical Analysis of Copyright Infirigement On The Act Of Photocopying Books of Science. Copyright is a part of Intellectual Property Rights (HKI). The copyright phrase comes from a foreign term, namely Copyrights. The term Copyrights was first put forward in the Berne Comvertion (International Convention on Copyright concerning the protection of Art and Literature) which was held in 1886. According to Article 1 number (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it states that "Copyright is the right exclusive to the creator that arises automatically based on the declarative principle after a work is manifested in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation.
POTENSI DAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PRODUK GARAM KHAS PEMUTERAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 Gede Sastrawan; Si Ngurah Ardhya; Ketut Sudiatmaka
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v5i1.45933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi produk Garam khas Pemuteran dengan Merek “Bali Salt Artisanal” untuk didaftarkan dan dilindungi secara hukum sebagai suatu Indikasi Geografis, (2) mengetahui mekanisme pendaftaran dan akibat hukum yang terjadi setelah produk Garam khas Pemuteran dengan merek “Bali Salt Artisanal” mendapat perlidungan hukum sebagai suatu Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan sejarah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi arsip atau catatan hukum. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) produk Garam khas Pemuteran harus memenuhi syarat menurut Buku Indikasi Geografis dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 untuk dapat dikatakan memiliki potensi sebagai suatu Indikasi Geografis. (2) Mekanisme pendaftaran produk Garam khas Pemuteran berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 melalui 7 (tujuh) tahapan yang harus dilalui dan ditaati.
Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan) Gede Sastrawan; Ida Ayu Putu Indah Wahyoni
Jurnal Locus Delicti Vol 2 No 1 (2021): April, Jurnal Locus Delicti
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.425 KB) | DOI: 10.23887/jld.v2i1.456

Abstract

Every county has the same goal, namely to create the wlfare of its people. Especially in Indonesia, which is a rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution. The issue stated in the preamble to the 1945 Constitution states the general welfare on the basis of social justice. Then besides that there is the aim of the state which is the common interest of all the people, so that the costs that msu be incurred to realize state programs are also shared responsibility. To cover state expenditures in order to realize its programs, the state seeks financing by collecting taxes. One of them is from the imposition of income tax. Income tax is regulated in Law Numbers 36 Years 2008. One of the types of distribution is Income Tax Article 21 (PPh 21), which regulates taxes on income in the form of salaries, wages, allowances, and other payments that are obtained by individual tacpayers. Domestic individuala in connection with work or position of services and activities.