Garuda - Garba Rujukan Digital

Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia Leo Arwansyah; Andi Najemi; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11073

The purpose of this article is to find out how the aspects of legal certainty and justice in the implementation of the death penalty in Indonesia and how the concept of the deadline for the execution of capital punishment that is legal and just. By using the normative juridical method, this article shows that the aspects of certainty and justice regarding the time limit for the implementation of the death penalty are still not regulated in positive law, the practice of capital punishment often raises problems related to the time limit for execution, aspects of legal certainty and justice for death convicts have not. guaranteed, so that it is necessary to renew the laws and regulations related to the implementation of the death penalty both in material criminal law, formal criminal law, and criminal law enforcement. Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia serta bagaimana konsep batas waktu pelaksanaan pidana mati yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini menunjukkan aspek kepastian dan keadilan mengenai pengaturan batas waktu pelaksanaan pidana mati masih belum terdapat pengaturannya di dalam hukum positif, praktikÂ pidana mati kerap menimbulkan persoalan terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi, aspek kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana mati belum terjamin, sehingga perlu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Syuha Maisytho Probilla; Andi Najemi; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12684

This article explains 1) Child as victim of sexual violence in the case of WA did not obtain legal protection as from the beginning the victim was declared as the perpetrator rather than as a victim. The victim was granted status as the perpetrator until the court verdict imposed a crime and the victim had served the sentence at LPKA. The victim received post-adjudication legal assistance after being accompanied by a Legal Counsel. 2) The obstacles faced so that child victims did not obtain legal protection is due to the lack of sensitivity by the UPTD PPA in understanding the "specificity" contained in the case of WA, where WA is not only the perpetrator but the victim as well whose rights must be fulfilled. It is necessary to include basic regulations regarding the UPTD PPA in the provisions of Act Number 35 Year 2014 on the Amendments to Act Number 23 Year 2002 on Child Protection as a form of strengthening the institutional existence of UPTD PPA. The UPTD PPA must be more proactive and sensitive to developments in cases of sexual violence in Indonesia and improve facilities and infrastructure that will support the fulfillment of protection for victims of sexual violences in order to be more optimal. Abstrak Artikel ini menjelaskan 1) Anak korban WA tidak mendapatkan perlindungan hukum karena sejak awal Anak korban dinyatakan sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Status korban sebagai pelaku, sampai putusan pengadilan menjatuhkan pidana dan korban sempat menjalani masa pidananya di LPKA. Korban baru mendapat pendampingan secara hukum setelah didampingi Penasihat Hukum post ajudikasi. 2) Kendala yang dihadapi sehingga Anak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan kurangnya sensitifitas UPTD PPA dalam melihat â€œkekhususanâ€ yang terdapat dalam kasus WA, dimana WA tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga korban yang harus dipenuhi hak-haknya. Saran: Perlu dimuatnya pengaturan secara pokok mengenai UPTD PPA dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk penguatan eksistensi kelembagaan UPTD PPA. UPTD PPA harus lebih proaktif dan sensitif terhadap perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia serta meningkatkan sarana dan prasarana yang akan mendukung pemenuhan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual agar menjadi lebih optimal.

Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Nurroffiqoh Nurroffiqoh; Herry Liyus; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17706

The purposes of this study are to find out the factors that cause the occurrence of a criminal act of theft with weights and to find out how the form of efforts to overcome the crime of theft by weighting in the Bungo Police Legal Area. The research method used is empirical juridical. The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of the crime of theft with weights in the Bungo Police Legal Area are as follows: Internal factors from outside, namely: Economic factors, The influence of friends, factors from within oneself, namely: The existence of evil intentions, opportunity or negligence victim. As well as countermeasures against the occurrence of criminal acts of theft with weights in the Bungo Police Legal Area in the form of preventive and repressive efforts. Preventive efforts are patrols at hours and areas that are considered prone to theft as well as socialization or legal counseling to village communities, and repressive efforts, namely by taking action in accordance with legal processes and mechanisms that apply to perpetrators of theft crime with weight in the Territory Bungo Police Law. ABSTRAK Tujuan penelitianÂ ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mengetahui bagaimana bentuk upaya dari penanggulanganÂ terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalahÂ yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktorÂ yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo adalah sebagai berikut: faktor InternÂ dari luar, yaitu: Faktor ekonomi, Pengaruh teman, faktor dari dalam diri sendiri yaitu: Adanya niat jahat, kesempatan atau kelalaian korban. Serta upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yaitu patroli pada jam-jam dan daerah-daerah yang dianggap rawan pencurian serta melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, dan upaya represif yaitu dengan melakukan penindakan sesuai dengan proses dan mekanisme hukum yang berlaku terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Hukum Polres Bungo.Â Â

Pemidanaan terhadap Pelaku yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan Permufakatan Jahat Ratna Hidayati; Herry Liyus; Nys Arfa; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i2.20036

This study aims to analyze the Prosecution of Perpetrators Who Jointly Commit Narcotics Crimes with Malicious Settlement based on The Analysis of Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 / PN. TLC. The results of this study show that criminal charges against the defendants in Court Decision No. 156 / Pid.Sus / 2018 / PN. KLT based on the role carried out by each defendant with the proven actions of the defendants in accordance with Article 18 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics with the imposition of criminal penalties under Article 114 Paragraph (2) Jo. Article 132 Paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics that is that the defendants act as people participate in (medeplegen), and the person who is persuaded to commit a criminal act (uitlokken) and as a basis for the judge's consideration in the giving of the weight or lightness of the sentence of the accused judge must pay attention to several considerations. In criminal proceedings against the accused shall be proportionate to the weight of the guilt made by the accused and the prosecution shall not reflect the arbitrariness of the sentence itself. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN. KLT berdasarkan dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dengan terbuktinya tindakan para terdakwa yang sesuai dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penjatuhan hukuman pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bahwa para terdakwa berperan sebagai orang turut serta melakukan (medeplegen), orang yang membantu melakukan (medeplichtige) dan orang yang dibujuk melakukan tindak pidana (uitlokken) serta sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian berat atau ringannya hukuman terdakwa hakim harus memerhatikan beberapa pertimbangan. Dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dibuat oleh terdakwa dan pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan dari hukuman itu sendiri.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search