Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Sam Renaldy
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sam Renaldy
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v1i1.5

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak pernah diterapkannya atau tidak pernah dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak dijatuhkannya sanksi pidana maksimum bagi pelaku tindak pidana korupsi menjadikan salah satu faktor sulitnya memberantas korupsi di negara Indonesia. Rumusan masaah yang dikemukaan adalah, Pertama, Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi berdasarkan UU TIPIKOR, Kedua, Bagaimana Ketentuan hukum penjathuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan UU TIPIKOR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Pertama, pengaturan hukum tentang pemberantasan tindak pidana mati sebagai hukum pidana khusus banyak mengalami perubahan, hal ini bertujuan untuk lebih efektif dan memberikan hasil maksimal dalam menangani pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia hanya di atur didalam satu pasal yaitu Pasal 2 ayat (2) unsur dan penjelasan Pasal 2 ayat (2) sangat sulit dipenuhi karena tidak ada batas minimum dan batas maksimum dana-dana untuk penanggulangan bencana alam yang di korupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi agar dapat dijatuhkannya pidana mati.
Penjatuhan Pidana Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sam Renaldy
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v1i1.5

Abstract

This research is motivated by the failure to implement or never impose capital punishment for perpetrators of corruption in Indonesia. Not imposing maximum criminal sanctions for perpetrators of criminal acts of corruption makes it one of the factors in the difficulty of eradicating corruption in the country of Indonesia. The formulations of the issues are, First, how the legal arrangements regarding the criminal act of corruption based on the CorruptionLaw, Second, what are the provisionsof the death penalty for perpetrators of corruption based on the CorruptionLaw. This research uses normative legal methods. From the results it can be argued that: First, the legal arrangements regarding the eradication of the death penalty as a special criminal law have undergone many changes, with the aim of being more effective and providing maximum results in dealing with the eradication of corruption. Second, the provisions regarding the imposition of capital punishment for perpetrators of corruption in Indonesia are only regulated in one article, namely Article 2 paragraph (2) the elements and explanations of Article 2 paragraph (2) are very difficult to fulfill because there are no minimum and maximum limits for funds. for handling natural disasters that are corrupted by the perpetrators of criminal acts of corruption so that capital punishment can be imposed.
Implikasi Yuridis Penurunan Kinerja Tenaga Kesehatan terhadap Reputasi dan Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit dalam Perspektif Hukum Kesehatan Sam Renaldy
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi June 2026
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v7i2.164

Abstract

Penurunan kinerja tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berpotensi menurunkan mutu pelayanan, merugikan pasien, serta memengaruhi reputasi dan tanggung jawab hukum rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai standar kinerja tenaga kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kinerja tenaga kesehatan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penurunan kinerja tenaga kesehatan yang berdampak pada mutu pelayanan kesehatan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum rumah sakit yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif berdasarkan prinsip corporate liability dan vicarious liability, serta berimplikasi terhadap reputasi rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit perlu memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian mutu secara berkelanjutan guna menjamin pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.
Co-Authors