Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Dadin Eka Saputra
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp) Ahmad Syarif Fuadi; Dadin Eka Saputra; Munajah Munajah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v1i1.21

Abstract

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara khusus mengatur tentang akibat hukum perceraian yang diajukan oleh suami (cerai talak) saja. Berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut pada umumnya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah. Namun dalam putusan perkara nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp, Majelis Hakim mengadili putusan perkara cerai gugat menggunakan hak ex officio nya dan menghukum kepada tergugat (suami) untuk membayar nafkah Iddah dan mut’ah meskipun penggugat (istri) tidak menuntut hal tersebut dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap putusan perkara tersebut. Metodologi yang digunakan yakni yuridis normatif dengan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual kemudian dianalisa secara kualitatif yuridis sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Adapun hasil analisanya antara lain : 1) Penerapan hak ex officio hakim dengan menghukum suami untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah kepada mantan istri pada perkara 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam namun demikian hakim menjatuhkan putusan melebihi apa yang dituntut sehingga menyimpangi ketentuan yang diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg dan melanggar asas ultra petita.   2) Penjatuhan amar putusan dengan pembebanan terhadap tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak yang menimbulkan kewajiban kepada tergugat seharusnya mempertimbangkan kehadiran mantan suami dan kemampuan serta kebutuhan kehidupan yang layak bagi tergugat, sebagaimana asas audi et alteram partem dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan (illusoir).
Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat : (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp) Ahmad Syarif Fuadi; Dadin Eka Saputra; Munajah Munajah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v1i1.21

Abstract

Article 41 the law number 1 of 1974 aboutthe marriages set due to a divorce followed accordingly good cerai talak and divorce And cerai gugat.Article 149 compilation of laws the faith in its specially regulate about the consequences law divorce initiated by husbands (divorce).Based on article 149 a compilation of islamic law are mostly the judges are not punish husband to give waiting period then divorce and a living. However, in the verdict of case no. 318/Pdt.G/2020/PA. Mtp, The Panel of Judges adjudicates the verdict of the divorce case usinghis ex officio rights But in number do 318 / pdt.g / 2020 / pa.mtp, the judge in judge cerai gugat do the right use his ex officio to a defendant and to punish to pay a living waiting period and then divorce even though the plaintiff ( the wife ) do not ask this and the defendantnever attended the trial.This paper aims to find out how the judge considers the giving of mutah and iddah living in the divorce case and know how the juridical analysis of the verdict of the case. Methodology to be used that isnormative juridical to the doctrines of law with the approach statutory and conceptual approach then were analysed qualitatively juridical so as to give the answer on the matter.As for the result of analisanya among other: 1 ) the application of the right ex officio judge by punishing husband to pay then divorce and a living to former wife about the matters of 318 / pdt.g / 2020 / pa.mtp have been in line based on theprovisions of article 41 letters ( c of law no. 11/1974 jo article 149 letter a compilation of islamic law nevertheless the judge handed down the verdict exceeding what was demanded so as to deviate the provisions stipulated in Article 178 paragraph (3) HIR / Article 189paragraph (3) RBg and violates the principle of ultra petita. 2) The dropping of amar verdict with the charges against the defendantto pay a living waiting period, and a living children then divorce of incurring liability to the defendant a living waiting period, and a living children then divorce of incurring liability to the defendant should consider the presence of an ex-husband and the ability of a decent life and needs of the defendant as the principle of the audi alteram partem in article 4, clause 1 ) of law number 48 of 2009 about judicial power; So that is serving australians a judgment of not can be exercised (illusoir).
Co-Authors Ahmad Syarif Fuadi Munajah Munajah