Hendy Indra Pratama
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENYEBAR VIDEO PORNO IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI Gusti Heliana Safitri; Hendy Indra Pratama
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran video pornografi dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyebaran video pornografi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripitif. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa perbuatan Pornografi merupakan kejahatan yang bersifat privasi sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan pornografi ada banyak kesulitan. Salah satu faktor penghambat pemberantasan pornografi antara lain karena kurangnya kerjasama dari masyarakat dan berbagai pihak dalam melaporkan kejahatan ini. Penerapan hukum pidana memiliki kecenderungan untuk dipengaruhi oleh struktur masyarakat, yang merupakan kendala yang memungkinkan Penerapan hukum pidana dapat dijalankan dan dapat memberikan hambatan yang mengarah pada penerapan hukum pidana tidak dapat dijalankan atau tidak dapat memaksimalkan.  unsur-unsur tindak pidana pornografi terdiri dari unsur Subyektif yaitu Kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya perbuatan tersebut dilakukan serta Unsur objektif yaitu Perbuatan (menjadi) yang artinya objek atau model yang mengandung muatan pornografi. (2) Tindak pidana pornografi dilaksanakan tetap berdasarkan atas Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.  
Penerapan Hukum Terhadap Penyebar Video Porno Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Gusti Heliana Safitri; Hendy Indra Pratama
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i2.37

Abstract

This study aims to determine the qualifications of the crime of distributing pornographic videos in the view of criminal law and to determine the application of material criminal law to the crime of spreading pornographic videos. This research method uses a normative juridical approach, secondary data from library research techniques. Then it was analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of the research conducted by the author that the act of pornography is a crime that is private in nature so that law enforcement against pornography eradication there are many difficulties. One of the inhibiting factors for eradicating pornography is the lack of cooperation from the community and various parties in reporting this crime. The application of criminal law has a tendency to be influenced by the structure of society, which is an obstacle that allows the application of criminal law to be carried out and can provide obstacles that lead to the application of criminal law cannot be carried out or cannot be maximized. The elements of a pornographic crime consist of a subjective element, namely an error, which means that the act was intentionally or with its consent, and an objective element, namely an act (to be) which means an object or model that contains pornographic content. (2) The crime of pornography is carried out based on the Criminal Procedure Code unless otherwise stipulated in Law Number 44 of 2008.