Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF APPLIED ACCOUNTING AND TAXATION Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia
Mukhlis Mukhlis
Universitas Gadjah Mada
Economics, Econometrics & Finance

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Desain Sistem Manajemen Risiko Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Mukhlis Mukhlis; Supriyadi Supriyadi
Journal of Applied Accounting and Taxation Vol 3 No 2 (2018): Journal of Applied Accounting and Taxation (JAAT)
Publisher : Pusat P2M Politeknik Negeri Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.954 KB) | DOI: 10.30871/jaat.v3i2.875

Abstract

Penelitian ini membahas desain sistem manajemen risiko yang dapat diterapkan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dengan studi kasus pada Universitas Gadjah Mada (UGM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada UGM. Penelitian mendeskripsikan dan menganalisis desain sistem manajemen risiko yang sebaiknya dijalankan oleh UGM dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Data dianalisis menggunakan interactive model, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Penelitian menyimpulkan bahwa manajemen risiko telah berjalan di UGM, meskipun belum terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, UGM perlu membentuk struktur, proses, dan prosedur manejemen risiko. Struktur manajemen risiko dapat menggunakan model tiga tingkatan pengendalian; tingkat kebijakan dijalankan oleh Komite Audit, tingkat operasional dijalankan oleh rektor dibantu oleh Kantor Audit Internal dan Kantor Jaminan Mutu sebagai koordinator proses manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja; tingkat pengawasan dilakukan oleh Komite Audit. Proses manajemen risiko dapat menggunakan standar proses manajemen risiko AS/NZS 31000:2009 yang terdiri atas proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan review, dan komunikasi serta konsultasi. Prosedur manajemen risiko dapat disusun berdasarkan periode tujuan UGM yang terdiri dari periode lima tahunan, satu tahunan, dan periode waktu tertentu.
ANALISIS PROSES PENGANGGARAN KALURAHAN PADA KALURAHAN CONDONGCATUR, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA Alisha Luthfannisa Hanania; Isnaini Nur Maftukhah; Afifah Putri Nabila; Dhedi Hasyim Darmawan; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 2 (2026): April
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i2.206

Abstract

ABSTRAK Meskipun dikenal sebagai desa mandiri dengan kapasitas ekonomi tinggi, belum ada kajian yang meneliti terkait Kalurahan Condongcatur yang masih terjebak dalam defisit anggaran kritis dan formalitas tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam proses penyusunan APBKal 2025 di Kalurahan Condongcatur, Kabupaten Sleman. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melalui wawancara mendalam, observasi dan peninjauan dokumen. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam penganggaran di Kalurahan Condongcatur sudah berjalan dengan tingkat kepatuhan regulasi yang tinggi, namun secara kualitas substantif masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan teori Good Governance terdapat tiga temuan tajam. Pertama, akuntabilitas berbasis Siskeudes lumpuh secara efisiensi akibat pembaruan sistem di akhir tahun yang memaksa aparatur bekerja ganda via Excel. Kedua, transparansi bersifat formalitas karena publikasi makro tidak menyentuh pemahaman masyarakat. Ketiga, partisipasi warga kurang menyeluruh karena hanya didominasi oleh tokoh masyarakat, ditambah anggaran desa mengalami defisit 20,01%. Kesimpulannya, kepatuhan prosedural di Condongcatur belum mampu menciptakan kemandirian fiskal substantif yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat ABSTRACT Although known as a self-sufficient village with strong economic capacity, no study has yet examined how Condongcatur Village remains trapped in a critical budget deficit and bureaucratic governance. This study aims to analyze accountability, transparency, and participation in the process of drafting the 2025 Village Budget (APBKal) in Condongcatur Village, Sleman Regency. Using a descriptive qualitative research method with purposive sampling, the study employs in-depth interviews, observations, and document reviews. The findings will demonstrate that accountability, transparency, and participation in budgeting in Condongcatur Village are already being implemented with a high level of regulatory compliance; however, in terms of substantive quality, they still face several challenges. Based on Good Governance theory, there are three key findings. First, institutional accountability based on Siskeudes is inefficient due to system updates at the end of the year that force officials to work twice as hard using Excel. Second, transparency is merely a formality because macro-level publications do not address the public’s technical understanding. Third, citizen participation is not comprehensive because it is dominated only by community leaders, compounded by a critical village budget deficit of 20.01%. In conclusion, procedural compliance in Condongcatur has not yet been able to create substantive fiscal autonomy oriented toward community empowerment.
EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBkal) DI KALURAHAN SARDONOHARJO, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Amanda Cinthya Agustin; Intan Rizky Purnamasari; Rizky Dewi Melindawati; Rizmi Azalia; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 1 (2026): January
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i1.165

Abstract

ABSTRAK Evaluasi proses penyusunan anggaran menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2025 serta menilai kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 dan Nomor 58.2 Tahun 2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses penyusunan APBKal telah dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif melalui tahapan Musrenduk, Muskal, dan Musrenbangkal. Penyusunan anggaran telah mengacu pada dokumen RPJMKal dan RKP Kalurahan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Siskeudes mendukung peningkatan akuntabilitas dan ketepatan data keuangan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa perubahan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat dinamis, keterlambatan pencairan dana, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Secara menyeluruh, proses penyusunan APBKal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga disarankan masih memerlukan peningkatan dalam konsistensi perencanaan dan kemampuan adaptasi kebijakan, serta evaluasi program secara berkala. ABSTRACT Evaluating the budget preparation process is essential to ensure that village financial management aligns with the principles of good governance. This study aims to examine the process of preparing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) in Sardonoharjo Village, Sleman Regency, for Fiscal Year 2025, as well as to assess its compliance with applicable regulations, namely Law No. 3 of 2024, Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018, as well as Sleman Regent Regulation No. 22.3 of 2019 and No. 58.2 of 2021. The research method employed a qualitative descriptive approach, utilizing data collection techniques such as interviews and document analysis. The research results indicate that the APBKal formulation process has been carried out systematically and participatively through the stages of Musrenduk, Muskal, and Musrenbangkal. Budget formulation has been based on the RPJMKal and RKP Kalurahan documents. Additionally, the use of the Siskeudes application supports improved accountability and the accuracy of financial data. However, challenges remain, including dynamic changes in central government policies, delays in fund disbursement, and discrepancies between budget planning and implementation. Overall, the APBKal formulation process has complied with applicable regulations; so it is suggested that, improvements are still needed in planning consistency, policy adaptability, and periodic program evaluation.
Evaluasi Evaluasi Kepatuhan Proses Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) : Studi Kasus Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Tlogoadi Adellia Julian Rinanti; Alinda Haris Reni Lestari; Olivia Febi Kuswari; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 2 (2026): April
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i2.177

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa serta kecenderungan kepatuhan regulasi yang masih bersifat administratif dan belum mencerminkan kualitas pengelolaan secara subtantif. Hal ini terlihat dari terbatasnya transparansi digital, rendahnya kemandirian fiskal akibat minimnya PADes, dominasi belanja pada pemerintahan dan Pembangunan, serta adanya SiLPA. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses penganggaran APBKal dan kesesuaiannya terhadap regulasi di Kalurahan Tlogoadi karena berkaitan dengan pengelolaan dana desa sebagai sumber pendanaan yang cukup besar. Kajian ini mengacu pada teori penganggaran sektor publik dan regulasi seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Perbup Sleman Nomor 58 Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa proses penganggaran telah sesuai dengan regulasi dan bersifat partisipatif, dengan selisih perencanaan dan realisasi pendapatan yang sangat kecil (sekitar 0,01%). Namun terdapat kendala dalam implementasi seperti keterlambatan pencairan dana, perubahan kebijakan, dan belum optimalnya transparansi berbasis digital karena kurangnya SDM. Temuan ini mengindikasikan bahwa meski kesesuaian formal telah tercapai, efektivitas pelaksanaan anggaran perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan transparansi untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. ABSTRACT This research is motivated by the importance of alignment between village fund planning and implementation, as well as the tendency for regulatory compliance to remain administrative in nature and not yet reflect the substantive quality of financial management. This is indicated by limited digital transparency, low fiscal independence due to minimal Village Own-Source Revenue (PADes), the dominance of expenditures on government administration and development, and the presence of budget surpluses (SiLPA). The purpose of this study is to examine the budgeting process of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) and its compliance with regulations in Tlogoadi Village, considering that village funds represent a significant source of financing. This study refers to public sector budgeting theory and relevant regulations, such as the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and the Regent Regulation of Sleman Number 58 of 2021. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews and documentation. The results show that the budgeting process is in accordance with regulations and is participatory in nature, with a very small discrepancy between planned and realized revenues (approximately 0.01%). However, there are several implementation challenges, including delays in fund disbursement, policy changes, and suboptimal digital transparency due to limited human resources. These findings indicate that although formal compliance has been achieved, the effectiveness of budget implementation still needs to be improved through the optimization of information technology, enhancement of human resource capacity, and strengthening of transparency to support accountability in village financial management.
TINJAUAN PENGANGGARAN APBKal DALAM KERANGKA REGULASI DAN GOOD GOVERNANCE DI KALURAHAN MAGUWOHARJO, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Shabilla Fitriaini; Robith Sabila; Jwarita Intan Fitriani; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 2 (2026): April
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i2.178

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko penyimpangan dalam penganggaran desa serta pentingnya penerapan regulasi dan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penganggaran APBKal di Kalurahan Maguwoharjo dengan peraturan yang berlaku. Kajian ini mengacu pada teori pengelolaan keuangan desa dan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran telah sesuai dengan tahapan regulasi, ditunjukkan oleh keterlibatan antara RPJMKal, RKPKal, dan APBKal serta ketetapan waktu penetapan anggaran. Selain itu, prinsip good governance telah diterapkan melalui partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban keuangan. Temuan ini mengindikasi bahwa kesesuaian regulasi dan praktik berkontribusi terhadap tata kelola keuangan yang lebih baik. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas penyajian informasi dan penguatan partisipasi masyarakat. ABSTRACT This study is motivated by the high risk of irregularities in village budgeting and the importance of implementing regulations and good governance principles in village financial management. The research aims to analyze the conformity of APBKal budgeting practices in Maguwoharjo Village with applicable regulations. This study refers to theories of village financial management and principles of transparency, accountability, and participation. A descriptive qualitative method with a case study approach was applied using interviews, observations, and documentation. The results indicate that the budgeting process has complied with regulatory stages, as reflected in the integration of RPJMKal, RKPKal, and APBKal, as well as timely budget approval. In addition, good governance principles have been implemented through community participation, information transparency, and financial accountability. These findings suggest that regulatory compliance contributes to better financial governance. However, improvements are still needed in information presentation and community participation.
Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Good Governance Ria Kartika Putri; Devika Aritaningsih; Aurea Jessica Anggraeni; Maheswara Viserto Ciradya Irawan; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia Vol. 4 No. 2 (2026): April
Publisher : PT. Tangrasula Tekno Kreatif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61896/jeki.v4i2.200

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa berdasarkan prinsip good governance di Kalurahan Purwobinangun, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi beberapa program Dana Desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Dana Desa menuntut penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi dokumen perencanaan serta pelaporan keuangan desa. Analisis dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara regulasi (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana Desa mencerminkan prinsip good governance. Namun, beberapa program seperti pembangunan infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan masih menunjukkan ketidakseimbangan realisasi anggaran ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Village Fund management based on good governance principles in Kalurahan Purwobinangun, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta, which is motivated by the mismatch between the planning and realization of several Village Fund programs in village financial management. Village Fund management requires the implementation of transparency, accountability, participation, and responsiveness in village financial governance. This study uses a descriptive qualitative approach through interviews and documentation of village planning and financial reporting documents. The analysis is conducted by comparing the conformity between regulations (das sollen) and practices in the field (das sein). The results show that Village Fund management reflects the principles of good governance. However, several programs such as village infrastructure development, community empowerment activities, and community development programs still show an imbalance in budget realization
Co-Authors Adellia Julian Rinanti Afifah Putri Nabila Alinda Haris Reni Lestari Alisha Luthfannisa Hanania Amanda Cinthya Agustin Aurea Jessica Anggraeni Devika Aritaningsih Dhedi Hasyim Darmawan Intan Rizky Purnamasari Isnaini Nur Maftukhah Jwarita Intan Fitriani Maheswara Viserto Ciradya Irawan Olivia Febi Kuswari Ria Kartika Putri Rizky Dewi Melindawati Rizmi Azalia Robith Sabila Shabilla Fitriaini Supriyadi .