Rizaldi Adiwira Mardi Putra
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA KEDIRI TERKAIT KASUS LIMBAH INDUSTRI PEMBUATAN TAHU POO Rizaldi Adiwira Mardi Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.915 KB)

Abstract

ABSTRAKSIRIZALDI ADIWIRA MARDI PUTRA, Hukum Administrasi Negara,Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, “PelaksanaanPengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup oleh Kantor LingkunganHidup Kota Kediri Terkait Kasus Limbah Industri Pembuatan TahuPOO”, Dr. Istislam,SH.MH., Lutfi Efendi,SH.MH.Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri terkait kasus limbah industri pembuatan tahuPOO . Hal ini dilatarbelakangi bahwa di Kota Kediri telah ditemukan permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan olehlimbah industri pembuatan tahu POO. Permasalahan inilah yang diangkatpenulis untuk penelitian pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkunganhidup. Dalam upaya pendekatan penelitian ini yang digunakan yaitu metodependekatan yuridis sosiologis, yaitu mengamati objek yang diteliti dan melihatfakta yang ada di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperolehlangsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahanyang ada bahwa pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup olehKantor Lingkungan Hidup Kota Kediri yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi pelaksaaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri masih terdapat beberapa hambatan-hambataninternal maupun eksternal, diantaranya tidak adanya laboratorium untukpengujian limbah di Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri, dan kurang tegasnya sanksi yang diterapkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri kepada industri pembuatan tahu POO.Kata Kunci : pelaksanaan, pencemaran, limbah, industri, Kantor LingkunganHidup, pencegahan, penanggulangan, pemulihan, laboratorium.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Rizaldi Adiwira Mardi Putra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.942 KB)

Abstract

AbstractTo build a housing, must have a plan in advance in accordance with the provisions of Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Region. The purpose of this paper is to investigate the implementation and barriers in Article 1, Article 47, and Article 144 of Law No. 1 of 2011 on Housing and Area This research method included in the study of law with the kind of empirical juridical, this study focused on the implementation of the mandate the law of the phenomena that occur at the site of research, namely the Housing Wilis Indah I Kediri. This study uses a sociological juridical approach. Legally this research focused on Law No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Region, while sociologically, this research focused on assessing the implementation of the study sites, namely Housing Wilis Indah I Kediri. Location of the research carried out in the Housing Wilis Indah I Kediri. Samples were visible Sabhara Police Resort Kota Kediri, Section Land Rights and Land Registration Office of the City of Kediri, Chairman of RT Housing Wilis Indah I Kediri. Based on the fact, that the implementation of Law No. 1 of 2011 has not been implemented, and not yet implemented the delivery of social amenities to the government, and there are obstacles in the rules factors, factors apparatus, and community factors.Key words: housing, residental area, social facilitiesAbstrakUntuk membangun suatu perumahan, harus mempunyai perencanaan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan dalam Pasal 1, Pasal 47, dan Pasal 144 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan dari amanat Undang-undang tersebut terhadap fenomena yang terjadi di lokasi penelitian, yaitu Perumahan Wilis Indah I Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Secara yuridis penelitian ini memfokuskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang pelaksanaanya di lokasi penelitian, yakni Perumahan Wilis Indah I Kota Kediri. Lokasi penelitian dilakukan di Perumahan Wilis Indah I Kota Kediri. Sampel penelitian adalah Kasat Sabhara Kepolisian Resort Kota Kediri, Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Kediri, Ketua RT Perumahan Wilis Indah I Kota Kediri. Berdasarkan kenyataan, bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 belum dilaksanakan, dan belum dilaksanakan penyerahan fasilitas sosial kepada pemerintah, serta terdapat hambatan dalam faktor aturan, faktor aparat, dan faktor masyarakat.Kata kunci: perumahan, pemukiman, fasilitas sosial