Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
redha maulana
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSISTENSI BANK NON SYARI'AH DI ACEH PASCA PENGUNDANGAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH redha maulana
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v12i1.1849

Abstract

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah negara atau satu daerah, dengan adanya perekonomian yang baik maka terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan perhatian khusus dalam mengelola hasil kekayaan menjadi lebih baik, seperti mengurangi angka kemiskinan, utang negara, dan eksploitasi sumber daya alam juga sumber daya manusia. Dari 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia, tidak semua daerah yang memiliki sistem perekonomian yang baik, termasuk dalam mengeksploitasi kekayaan alam dan manusia, maka dari itu diperlukan aturan khusus yang mengatur pengelolaan keuangan yang baik seperti Provinsi Aceh. Aceh memiliki dana otonomi khusus yang diperoleh pada setiap tahunnya, akan tetapi tidak menjauhkan Aceh dari tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini menjadi tugas penting bagi pemerintah Aceh dalam mengelola keuangannya, baik itu dari otsus (otonomi khusus) maupun dari pendapatan asli daerah. Dalam mengelola keuangan tersebut, tentunya lembaga-lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan, terutama yang berada dalam naungan pemerintahan Aceh. Demi terwujudnya lembaga keuangan yang sehat dan dapat meningkatkan perekonomian Aceh ke arah yang lebih baik.Kata Kunci: Eksistensi, Bank Non Syariah, Qanun Aceh.
Analisis Tindakan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pemberian Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. (Studi Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir) Redha Maulana; Ramziati; Budi Bahreisy
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 1 No. 2 (2022): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlr.v1i1.9613

Abstract

Wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya perkara wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan ada tidaknya putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir.  yaitu bukti pinjaman, bukti surat peringatan ketiga kepada debitur,  pengakuan debitur di depan persidangan, dan alat bukti. Putusan hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap tindakan wanprestasi perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bir. tidak memenuhi asas keadilan retributif. Dalam putusannya hakim meminta debitur untuk melunasi hutang secara tunai dan seketika serta tidak memberi waktu kepada debitur untuk melunasi hutangnya.  Di samping itu Hakim juga meminta kreditur  untuk melelang  agunan milik debitur secara sepihak dan tanpa menyebutkan batasannya.
Co-Authors Budi Bahreisy Ramziati