Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Taopik Iskandar
Fakultas Hukum Universitas Galuh
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN DAERAH SEBAGAI IMPLEMENTASI UNSUR-UNSUR NEGARA HUKUM Taopik Iskandar; Hendi Budiaman
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v10i1.7235

Abstract

Negara Kesatuan Republuk Indonesia merupakan negara yang menganut supremasi konstitusi, dimana kostitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memerlukan perangkat hukum daerah atau peraturan daerah sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenagan kepada kepala daerah untuk membentuk peraturan daerah, akan tetapi pada saat ini banyak peraturan daerah yang ditertibkan oleh pemerintah, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan dalam pembentukan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana pengawasan (executive review) dan (judicative review) tehadap peraturan daerah sebagai implementasi unsur-unsur negara hukum?Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki konsep negara hukum Pancasila. Dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan sebagaimana telah dirubah dengan Undag-undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan mengenai hirarki perundang-undangan. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Berkaitan dengan peraturan daerah yang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun bertentangan dengan kepentingan umum dapat diuji oleh Mahkamah Agung dengan model Judicial review dan oleh Pemerintah yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan model executive review sebagai unsur-unsur negara hukum.
PROBLEM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDA KOTA BANJAR YANG BELUM DITINDAKLANJUTI OLEH PERATURAN PELAKSANA Firman Nugraha; Taopik Iskandar; Muhammad Amin Effendy
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.24948

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena backlog 43 Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar periode 2004–2025 yang belum memiliki Peraturan Walikota (Perwali) sebagai aturan pelaksana. Berbeda dari studi doktrinal murni, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (socio-legal research) dengan mengombinasikan analisis inventarisasi norma, wawancara mendalam bersama Bapemperda DPRD Kota Banjar, serta triangulasi data normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Backlog regulasi di Kota Banjar terkonsentrasi pada lima sektor strategis, di mana pendelegasian norma tersumbat akibat administrative omission dan regulatory failure pada aspek kapasitas kelembagaan serta koordinasi antarperangkat daerah; (2) Pemaparan teori dasar Stufenbau tidak lagi memadai untuk menjelaskan kebuntuan ini; analisis membutuhkan pisau bedah regulatory failure dan omissio inconstitutionalis; (3) Solusi administratif konvensional bersifat lemah dan generik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma konkret, meliputi: norma sanksi administratif imperatif bagi pejabat daerah penanggung jawab, klausul keterberlakuan otomatis (automatic default mechanism) dalam draf Perda, penentuan masa kadaluarsa norma (sunset clause), serta prosedur pembentukan Perda berbasis one-package regulation.
Co-Authors Firman Nugraha Hendi Budiaman Muhammad Amin Effendy