Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Interpretasi Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Suhaila Zulkifli
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implementasi dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK NO.69/PUU-XIIX/2015 Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 17, No 3 (2018): Edisi Mei 2018
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v17i3.593

Abstract

AbstractThe marriage agreement is marriage planning, and each couple is entitled to prepare it. The marriage agreement serves is a preparation for living a home life to minimize and to avoid a dispute between husband and wife, and to provide legal certainty between the rights and obligations of each party. In the Marriage Law No. 1 of 1974, Article 29 Paragraph (1) states that the Marriage Agreement must be executed when or before the marriage takes place; by the enactment of the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015, the phrase "when or before marriage takes place" is now changed that the Marriage Agreement may be executed after the marriage takes place during the marriage bond. The legal consequence of the issuance of the Constitutional Court's decision is more legal protection especially for women not to become victims of domestic violence, guaranteeing the protection of property rights or building rights of the property so that the spouse focuses on marriage destination. Keywords: Implementation, legal effect, Marriage Agreement
Analisis Hukum Terhadap Aturan Kebijakan Pengajuan Kepailitan Yang Berkeadilan Dimasa Pandemi Covid -19 Suhaila Zulkifli; Tajuddin Noor
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 3, No 1 (2022): Edisi Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.495 KB) | DOI: 10.30743/jhah.v3i1.5052

Abstract

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Barang yang Hilang atau Rusak Pada Aplikasi Jual Beli Secara Online Suhaila Zulkifli; Jeremia Maruli Simbolon; Mutiara Henramawati Christin Waruwu; Deviana Br. Haloho; Tajuddin Noor
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.2.7775.255-261

Abstract

Hadirnya transaksi jual-beli online lewat aplikasi setidaknya melibatkan dua pihak, yaitu pelaku usaha yang berperan menyediakan barang/jasa, dan pihak konsumen yang berperan sebagai pengguna barang/jasa yang ditawarkan. Berangkat dari bentuk upaya dalam menjamin kepastian hukum guna mewujudkan perlindungan terhadap pelaku konsumsi, dihadirkanlah UU Perlindungan Konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan kulitatif. Bertujuan untuk memahami ketentuan dan bentuk perlindungan hukum serta tanggungjawab pelaku usaha atas barang yang hilang atau rusak. Adapun bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen dapat dilihat ketika barang yang dibeli hilang atau rusak, pelaku usaha akan memenuhi jaminan atau garansi yang disepakati.
Legal Review Of Fixed-Term Employment Agreements: Justice For Foreign Workers In Indonesia Noor, Tajuddin; Suhaila Zulkifli; pakpahan, Marlina Elisabeth
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.5730

Abstract

TThis study critically examines the legal framework governing Specific Time Work Agreements (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) and the protection mechanisms afforded to foreign workers (Tenaga Kerja Asing/TKA) in Indonesia. As foreign direct investment continues to expand, particularly in strategic sectors such as construction, infrastructure, and information technology, the deployment of TKA has become increasingly prominent. However, the implementation of PKWT for foreign workers raises significant legal and human rights concerns, including ambiguity in contractual terms, unequal treatment, and insufficient safeguards for basic labor rights. Utilizing a normative juridical approach, this research analyzes existing statutes, legal doctrines, and regulatory practices to evaluate the extent of legal protections for TKA under PKWT arrangements. The findings reveal gaps between regulatory intent and implementation, underscoring the need for stronger institutional oversight, improved regulatory clarity, and enhanced legal literacy among both employers and foreign workers. The study concludes by emphasizing the importance of coordinated efforts between government authorities, private sector stakeholders, and legal institutions to establish a more equitable, transparent, and sustainable labor environment for foreign workers in Indonesia.
Peran Jaminan Deposito dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja: Perspektif Hukum pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Suhaila Zulkifli; Tajuddin Noor
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2631

Abstract

Pemberian kredit merupakan fungsi utama perbankan yang menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan setelah mengumpulkan dana dari deposan. Dalam praktiknya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (the principle of prudence). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata cara pemberian kredit modal kerja dengan jaminan deposito, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi keuntungan yang diperoleh setiap pihak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari bahan hukum seperti KUH Perdata dan UU No. 7 Tahun 1992 Jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit sesuai yang ditetapkan bank. Perjanjian kredit modal kerja mengatur secara rinci hak dan kewajiban para pihak, yang memberikan banyak keuntungan bagi nasabah untuk menjaga kelangsungan usaha.Kesimpulan menunjukkan bahwa perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan deposito telah diatur dengan jelas, memudahkan bank dalam mengambil pelunasan jika debitur wanprestasi. Diharapkan adanya regulasi nasional mengenai penggunaan deposito sebagai jaminan kredit yang dapat diterapkan diseluruh bank di Indonesia.
Co-Authors Deviana Br. Haloho Jeremia Maruli Simbolon Mutiara Henramawati Christin Waruwu Noor, Tajuddin Pakpahan, Marlina Elisabeth Tajuddin Noor Tajuddin Noor