Articles
<![CDATA[Juridical Analysis of Good and Correct Application of Indonesian Language in Legal Professionals ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 2 (2022): July-December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30596/dll.v7i2.10644
<![CDATA[Bahasa Indonesia is a language used in the field of law in Indonesia, and has its own characteristics. therefore legal language must meet the Indonesian language terms and rules. Legal language is actually part of Indonesian too. Indonesian language with a variety of laws is one of the various Indonesian languages that are used as communication tools by people who are involved in the field of law or studying law. The variety of legal languages, must pay attention to the structure or rules of the standard Indonesian language. Therefore, legal language should not prioritize language style but prioritize legal certainty. Legal professionals that include academics and important legal practitioners master language skills. Because the field of law cannot be separated from the application of language. Legal products are written in language. According to previous research, there are various deviations in the prevailing Indonesian rules. both in case files, agreement letters, notary deeds, and statutory regulations. This writing wants to find answers to the problem formulation, how is the regulation regarding Indonesian in positive law. And how should the application of Indonesian language be good and right for legal professionals]]>
<![CDATA[Pengayaan Bahan Ajar Guru melalui Peningkatan Keterampilan Berpikir Murid TK dengan Metode Read Aloud ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>;
<![CDATA[Asliani Asliani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Background : Pengayaan bahan ajar guru melalui peningkatan keterampilan berpikir murid Taman Kanak-Kanak (TK) dengan metode read aloud menjadi penting karena pada tahap pendidikan ini, anak-anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengayaan kepada Guru TK berupa metode read aloud agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa TK. Metode: Dalam metode Read Aloud, guru membacakan buku atau teks secara lisan dan secara interaktif dengan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan isi teks. Pada program ini tidak mewajibkan guru untuk piawai storytelling karena storytelling memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri. Maka dipilihlah penerapan Metode Read Aloud dengan perlengkapan pendukung berupa buku cerita bergambar dan berwarna disertai mainan edukatif. Program yang diselenggarakan ole Tim PKM ini dapat dikatakan mendukung tercapainya tujuan meningkatkan keterampilan berpikir bagi murid TK dengan memberikan pelatihan Read Aloud kepada guru-guru TK ABA 27 dengan narasumber Certified Read Aloud Trainer. Hasil: Guru-guru tampak antusias dalam menyimak pemaparan dari pelatih. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kehadiran guru yang datang keseluruhannya, responsi yang diisi dengan baik oleh guru, pada sesi interaktif guru bertanya tentang penerapan metode Read Aloud ini, serta jawaban dari kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh mitra, menyambut positif kegiatan ini. Bahkan menginginkan program sejenis dilaksanakan kembali di TK ABA 27 Medan secara berkala. ]]>
<![CDATA[Liability of the Carrier for the loss of the Delivery (Studi Kasus CV. Maju Berkah Tanjung Transport) ]]>
<![CDATA[Selvi Apria]]>;
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 6 (2024): February: Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35335/legal.v12i6.910
<![CDATA[This research is motivated by the phenomenon of the loss of consignments experienced by CV Maju Berkah Tanjung Transport as a goods transportation service company. The research aims to describe the causal factors, the concept of responsibility, and the obstacles in resolving cases of loss of consignments. The research method used in this research is sociological/empirical legal research or other terms used are sociological legal research and can also be called field research conducted through interviews with CV employees. Maju Berkah Tanjung Transport and document studies related to cases of lost shipments over the past year. The results show that the main causal factors are human negligence in the company's operational system and criminal acts. The concept of responsibility is based on the transport agreement and insurance contract to ensure certainty of compensation for customers and financial protection of the company. There are several obstacles in the claims process such as lack of valid evidence, excessive consumer demands, and indications of claim fraud. In conclusion, effective risk management and claims handling are essential to ensure that cases of lost goods are resolved without harming all parties concerned.]]>
<![CDATA[Pengayaan Bahan Ajar Guru melalui Peningkatan Keterampilan Berpikir Murid TK dengan Metode Read Aloud ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>;
<![CDATA[Asliani Asliani]]>;
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ Jurnal SOLMA Vol. 12 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Background : Pengayaan bahan ajar guru melalui peningkatan keterampilan berpikir murid Taman Kanak-Kanak (TK) dengan metode read aloud menjadi penting karena pada tahap pendidikan ini, anak-anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan dasar, termasuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Tujuan kegiatan ini yaitu memberikan pengayaan kepada Guru TK berupa metode read aloud agar meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa TK. Metode: Dalam metode Read Aloud, guru membacakan buku atau teks secara lisan dan secara interaktif dengan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasa dan isi teks. Pada program ini tidak mewajibkan guru untuk piawai storytelling karena storytelling memiliki karakteristik dan kesulitan tersendiri. Maka dipilihlah penerapan Metode Read Aloud dengan perlengkapan pendukung berupa buku cerita bergambar dan berwarna disertai mainan edukatif. Program yang diselenggarakan ole Tim PKM ini dapat dikatakan mendukung tercapainya tujuan meningkatkan keterampilan berpikir bagi murid TK dengan memberikan pelatihan Read Aloud kepada guru-guru TK ABA 27 dengan narasumber Certified Read Aloud Trainer. Hasil: Guru-guru tampak antusias dalam menyimak pemaparan dari pelatih. Hal ini dapat diketahui dari jumlah kehadiran guru yang datang keseluruhannya, responsi yang diisi dengan baik oleh guru, pada sesi interaktif guru bertanya tentang penerapan metode Read Aloud ini, serta jawaban dari kuesioner kepuasan mitra yang diisi oleh mitra, menyambut positif kegiatan ini. Bahkan menginginkan program sejenis dilaksanakan kembali di TK ABA 27 Medan secara berkala. ]]>
<![CDATA[Aspek Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat ]]>
<![CDATA[Riza Diandra Tanjung]]>;
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2211
<![CDATA[The development of information technology, especially in the banking sector, customers can now easily access their financial services through mobile banking platforms. However, amidst such convenience, there are concerns about the security of customer data. The focus of this research is on written law or law on the books and customs, as the protection of personal data is crucial as the data stored in the banking system includes financial details, personal identity, and other sensitive data. This research uses normative legal research methods, which are also known by other terms such as positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. The main regulations in Indonesia in this case are Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), as well as Bank Indonesia Regulations (PBI) regarding Information Security and Banking Transactions (PBI 18/40/PBI/2016). Protecting the personal data of BRI mobile banking customers requires a deep understanding of the various types of digital crime, including social engineering practices. With appropriate protection measures and high awareness from all relevant parties, it is expected to effectively reduce the risk of data leakage and maintain the security of clients' personal data.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Hukum Perjudian dalam Perspektif Sosial-Budaya dan Legalitas Indonesia dan Thailand ]]>
<![CDATA[Aura Eka Rahayu]]>;
<![CDATA[Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 1 (2025): Tema Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56370/jhlg.v6i1.803
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze gambling from the perspective of Indonesian and Thai law. From the perspective of Indonesian criminal law, the crime of gambling is threatened by the laws and regulations in force in Indonesia, namely Law Number 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, Article 303 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code and Government Regulation Number 9 of 1981 concerning the Implementation of Gambling Control. Meanwhile, Thailand legalizes gambling by dividing it into two categories that have been stated in a regulation, namely the Thai Civil and Commercial Code B.E. 2466 (1923) or the Civil and Commercial Code B.E. 2466, Gambling Act, B.E. 2478 (1935) or the Gambling Law B.E. 2478 and the Government Lottery Office Act B.E. 2517 (1974) or the Government Lottery Office Law B.E. 2517 which regulates gambling currently in Thailand. Articles 835 – 855 of the Civil and Commercial Code. This research is a normative legal research with a comparative approach, using library research data collection tools as data collection techniques and analyzed using qualitative methods.]]>
<![CDATA[Legal Arrangement Model for Imposing Fair Interest on Online Loans ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>;
<![CDATA[Hazmi Rusli]]>;
<![CDATA[Destri Budi Nugraheni]]>;
<![CDATA[Atikah Rahmi]]>;
<![CDATA[Ismail Koto]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol. 26 No. 3 (2026) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i3.29369
<![CDATA[The issue of the amount of interest on online loans or peer-to-peer lending has become an actual issue and raises problems from the aspect of legal protection for the parties. Reasonable and fair interest for parties can expand financial access and increase the achievement of financial inclusion of the Indonesia people. This study uses normative legal research methods but is equipped with supporting data from observations and interviews from the field as using empirical legal research methods. Based on the discussion carried out it can be seen that the information contained in the online loan application is not transparent regarding the existence of reasonable interest rates on online loans, does not provide legal certainty for consumers, especially in protecting their rights, this is due to the fact that there are still many business actors who provide unclear information. The legal regulation model for the imposition of fair interest on co-financing services or online loan services since the issuance of the Financial Services Authority Circular No 19/SEOJK.06/2023 concerning the Implementation of Information Technology-Based Co-Financing Services the interest is expressly differentiated between productive funding and consumptive funding]]>
<![CDATA[INCREASING CRIMINAL PENALTIES FOR PERPETRATORS WHO FORCE SEXUAL RELATIONS WITH CHILDREN (Study of Decision No. 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis) ]]>
<![CDATA[Diya Duta Ramanda]]>;
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ Inspiring Law Journal Vol 3, No 2 (2025): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Inspiring Law Journal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This study discusses the aggravation of criminal penalties against perpetrators who force children to engage in sexual intercourse, with a focus on Decision Number 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis. Cases of sexual violence against children in Indonesia continue to increase and have serious impacts on children’s futures, both physically and psychologically. These crimes become even more concerning when committed by individuals closest to the victim, such as a stepfather, who should provide protection and a sense of security to the child. This research aims to analyze the legal regulations regarding the aggravation of punishment for perpetrators of forced sexual intercourse against children, the forms of coercion committed by the perpetrator, and the judge’s considerations in rendering the decision in Case Number 253/Pid.Sus/2025/PN.Kis.The research method used is normative legal research with statutory and case approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study show that the aggravation of criminal sanctions against perpetrators of sexual violence against children is regulated under Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, including the possibility of imposing additional measures in the form of chemical castration. In the case examined, the judge sentenced the defendant to 12 years of imprisonment and a fine but did not impose additional measures such as chemical castration, despite the repeated acts and threats committed against the victim. Therefore, stricter and more proportional sanctions are necessary to create a deterrent effect and ensure the protection of children as victims of sexual violence.]]>
<![CDATA[General meeting of funders on information technology-based joint funding services ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal Education Vol. 5 No. 1 (2026): Indonesian Journal Education (IJE) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset Mutiara Akbar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56495/ije.v5i1.1546
<![CDATA[The rapid growth of financial technology (FinTech), particularly information technology–based lending services (peer-to-peer lending), has transformed the financing ecosystem by enabling direct interaction between lenders and borrowers through digital platforms. Despite this development, governance mechanisms that represent and protect the collective interests of funders remain limited within the regulatory framework. This study aims to analyze the legal position, functions, and potential regulatory framework of the General Meeting of Funders as a governance mechanism in information technology–based joint funding services. The research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and comparative legal analyses. The findings indicate that the absence of a formal collective forum for funders may weaken transparency, accountability, and collective decision-making in digital lending platforms. The proposed concept of a General Meeting of Funders can function as a participatory governance mechanism that facilitates collective supervision, strengthens the accountability of platform operators, and enhances legal protection for funders. This study contributes to the development of regulatory frameworks for digital financial services by proposing a governance model that balances technological innovation with legal certainty and investor protection.]]>
<![CDATA[Legal status of zombie companies in Indonesia ]]>
<![CDATA[Nurhilmiyah Nurhilmiyah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal Education Vol. 5 No. 2 (2026): Indonesian Journal Education (IJE) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset Mutiara Akbar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56495/ije.v5i2.1555
<![CDATA[Zombie companies—persistently unprofitable firms sustained by cheap credit or government support—pose a significant challenge to Indonesia’s post-COVID-19 economic recovery. This study analyzes their legal status within Indonesian law, particularly in relation to the going concern principle, bankruptcy provisions, and state intervention policies. Using a normative-empirical approach, the research examines key regulations, including Law No. 40/2007 on Limited Liability Companies, Law No. 37/2004 on Bankruptcy as amended by Law No. 4/2023, and OJK regulations on credit restructuring. Findings reveal regulatory gaps that enable the persistence of zombie firms, leading to moral hazard, inefficient capital allocation, and rising non-performing loans (NPLs). Comparative insights from China highlight the importance of stricter enforcement and structured firm exit mechanisms. This study recommends establishing objective zombie thresholds, strengthening OJK oversight, and reforming legal frameworks to enhance market discipline and support sustainable economic growth in emerging economies.]]>
