Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Kriminologi terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas Maria Ferba Editya; Rayani Saragih
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 3 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.669 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i3.977

Abstract

This study aims to determine the factors that cause criminal acts against children with disabilities, to determine the implementation of legal protection for children with disabilities. This type of research method is normative legal research or commonly called normative juridical research. Techniques Data collection is carried out in several stages, such as literature study assistance. The literature study was carried out in compiling the background of the problem, literature review, framework of thought by collecting initial data and information from books that discussed the Criminology Review of Victims of Criminal Acts of Children with Disabilities. Law Number 8 of 2016 Article 76e concerning Persons with Disabilities explains that every person is prohibited from committing violence or threats of violence, coercing, deceiving, committing a series of lies, or persuading a child to commit or allow obscene acts to be carried out, if these acts are committed, then in accordance with Article 82 paragraph (1) will be threatened with a maximum imprisonment of 5 (five) years in prison and a fine of 5 million.
Tinjauan Hukum Terhadap Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Berdasarkan Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Maslon Hutabalian; Maria Ferba Editya
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 1 (2021): Februari - Mei
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i1.69

Abstract

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, dengan orientasi pelayanan yang bersifat sosial yaitu membantu memberikan perlindungan hukum (legal services) bagi setiap warga negara yang tersandung masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Seorang Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kemampuan profesionalnya, tidak hanya dalam lingkup peradilan tetapi juga di luar lingkup peradilan. Profesionalisme tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kepentingan asosiasi profesi, tetapi harus berujung pada penjagaan kepentingan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan hukum Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) menurut hukum, untuk mengetahui bagaimana dampak dualisme pengelolaan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terhadap penegakan hukum dan masyarakat serta bagaimana peran dan upaya pemerintah untuk mengembalikan dualisme kepengurusan Perkumpulan. Advokat Indonesia (PERADI) menjadi organisasi tunggal yang mandiri dan kuat.