Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum
M. Yusrizal Adi Syahputra
Universitas Medan Area
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis terhadap praktik Legal Drafting Peraturan Desa di Indonesia M. Yusrizal Adi Syahputra
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v2i1.1859

Abstract

Momentum Otonomi Daerah, sebagaimana dimuat pada UU No. 32 Tahun2004 yang telah dirubah oleh UU No 12 tahun 2008 dan kembali di rubah olehUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mereposisipenyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih representatif dan akuntabelmenuju kemapanan demokratisasi ranah politik lokal. Tentunya, daerah akanmemiliki peluang lebih luas dalam mengembangkan kreativitas daerah dalamrangka mewujudkan cita cita pembangunan daerahnya. Keberadaan Desa dalam UU No 23 tahun 2014 dan PP No. 72 Tahun 2005 tentangDesa diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-bataswilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentinganmasyarakat setempat yang diakui/dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.Dengan kondisi Desa di Indonesia yang sangat beragam dan segala kekhususan yangdimilikinya, Negara menghormati kekhususan adat yang dimiliki masing-masingDesa sehingga tidak dapat secara seragam dalam pengaturannya. Denganpengakuan tersebut Pemerintah memberikan kewenangan kepada Desa untukmembentuk Peraturan Desa.
Pertanggung Jawaban Notaris/Ppat Terhadap Pembatalan Aktanya oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 250/Pdt.G/2015/Pn.Mdn) Syaiful Hakim Siregar; Citra Ramadhan; M. Yusrizal Adi Syahputra
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v4i1.1078

Abstract

The purposef this research is how ti know the factors that cause the cancellation of the sale and purchase agreement deed caused by the authority of the Notary/PPAT, the responsibility of the Notary/PPAT for the cancellation of the deed he made, the legal consequences of the cancellation of the sale and purchase agreement deed by the court.The type of research in this thesis is normative juridical with descriptive analysis. The approach method used is the statutory approach. The factor that causes the cancellation of the Sale and Purchase Agreement Deed caused by the authority of a Notary/PPAT is if it violates the obligations as referred to in Article 16 paragraph (1) letter i, Article 16 paragraph (1) letter k, Article 44, 48, 49, 50 and 51 UUJN. The Notary/PPAT's responsibility for the cancellation of the deed he made in this case lies with the parties who made the deed. If there is a default or unlawful act between the parties, then the notary as the maker of the deed cannot be held accountable. Legal Consequences of the cancellation of the Sale and Purchase Agreement Deed by the Court Number 06 dated 04 August 2010 resulted in the result that all objects and persons were restored to the condition before the agreement was made. This means that the legal action contained in the deed does not have binding legal force between the parties who made it.
Co-Authors Citra Ramadhan Syaiful Hakim Siregar