Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial JURNAL MERCATORIA DOKTRINA: JOURNAL OF LAW ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum
Beby Suryani Fithri
Universitas Medan Area
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Asas Ultimum Remedium/The Last Resort Principle Terhadap Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen Beby Suryani Fithri; Riswan Munthe; Anggreni Atmei Lubis
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 4, No 1 (2021): Doktrina:Journal of Law April 2021
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v4i1.4918

Abstract

Consumer protection should receive more attention, because foreign investment has become part of Indonesia's economic development, where the Indonesian economy is also related to the world economy which can have negative implications for consumers. This study aims to determine the adoption of the ultimum remedium principle in consumer protection law and to determine the ultimum remedium principle of business actors in consumer protection law. The research method used is a normative juridical research method with secondary data source and analyzed deductively. The research desire to be achieved in consumer protection is to create a sense of security for consumers in meeting the needs of life. It is proven that all consumer protection norms in the Consumer Protection Law have criminal sanctions. The presence of criminal sanctions in consumer protection regulations is a form of ultimum remedium (the last alternative) when resolving consumer protection disputes through other legal channels is not sufficient.
ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK Beby Suryani Fithri
JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i1.733

Abstract

Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bertujuan untuk melindungi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dengan menjauhkannya dari sistem peradilan pidana. Penelitian ini jenisnya penelitian yuridis normatif dan penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis. Asas ultimum remedium secara implisit terdapat di dalam beberapa peraturan hukum internasional seperti pasal 37 convention of the right of the child, pasal 46 the riyadh guidelines, pasal 16 the tokyo rules, pasal 13 beijing rules serta keberadaan asas ini di dalam perangkat hukum nasional juga bersifat implisit yaitu pasal 66 undang-undang no 39 tahun 1999, pasal 16 undang-undang no 23 tahun 2002 serta pasal 37 keppres no 36 tahun 1990 termasuk didalam putusan mahkamah agung nomor 125/pid/a/2012/pn.gs .
Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Beby Suryani Fithri; Windy Sri Wahyuni; Arie Kartika
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 4, No 1 (2022): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v4i1.617

Abstract

The cooperative's utilization mode is intended to disguise or obscure the proceeds of crime in the crime of money laundering. Money laundering through cooperatives is another criminal act that has been accommodated as an initial crime in law number 8 of 2010. Normative legal research with secondary legal sources and qualitatively analyzed is the research method used in this paper. The impact of money laundering mainly has an impact on the collapse of the community's economy and slows down the pace of national economic growth. The mode of use of cooperatives for money laundering is an iceberg phenomenon that must be handled seriously through strengthening related policies and community participation.
HUKUM PIDANA TERHADAP MANIPULASI ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS PAKAI DI DAERAH SUMATERA UTARA Beby Suryani Fithri; Muhammad Aulia Abrar
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1856-1860

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan fraud alat swab antigen bekas dan bagaimana akibat hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas. Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana pidana dalam kejahatan fraud terhadap penggunaan alat swab antigen bekas terdapat pada Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan dimana pelaku yang mendaur ulang alat rapid tes tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal tersebut dan dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pelaku. Penerapan sanki hukum terhadap oknum yang melakukan kejahatan fraud alat antigen bekas yaitu Terdakwa Picandi Macojaya dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 sebagai oknum yang memerintahkan penggunaan alat antigen bekas tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 196 UndangUndang Kesehatan. Peneliti berharap peran aktif dan kejelian aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan fraud alat swab antigen bekas ini dan menerapkan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan sejenis untuk memberikan hukuman yang setimpal.
Co-Authors Anggreni Atmei Lubis Arie Kartika Muhammad Aulia Abrar Riswan Munthe Windy Sri Wahyuni