Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.475
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Jurnal Yuridis Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA) International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM) Locus Journal of Academic Literature Review
Riswan Munthe, Riswan
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Munthe, Riswan
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 7, No 2 (2015): JUPIIS: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Non Kependidikan dalam Ranah Ilmu-ilmu
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human trafficking is garbage of civilization which is hard to be fought. This sentence provide an invasion for all that human trafficking is a common enemy. Human trafficking is often done by agent who has national even international network, has power, strong physically and arrogance. Due to the victim of human trafficking is the group in the lower class of economy and education. Generally the victim of human trafficking is everyone without exception. Since Indonesian independence, it is considered as the initial step for enforcing human rights nationally to break free from violation of human rights and violence, either physical violence, sexual, or psychological violence. This writing will deal with on the human trafficking as form of human right violation.
Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Munthe, Riswan
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 7, No 2 (2015): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human trafficking is garbage of civilization which is hard to be fought. This sentence provide an invasion for all that human trafficking is a common enemy. Human trafficking is often done by agent who has national even international network, has power, strong physically and arrogance. Due to the victim of human trafficking is the group in the lower class of economy and education. Generally the victim of human trafficking is everyone without exception. Since Indonesian independence, it is considered as the initial step for enforcing human rights nationally to break free from violation of human rights and violence, either physical violence, sexual, or psychological violence. This writing will deal with on the human trafficking as form of human right violation.
Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan Mubarak, Ridho; Munawir, Zaini; Munthe, Riswan
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perkawinan dapat di batalkan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis peningkatan peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah faktor menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan adalah pembatalan perkawinan karena pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh menurut Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Pasal 70 dan Pasal 71. Peranan Pengadilan Agama terhadap pembatalan perkawinan adalah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan Munthe, Riswan; Hidayani, Sri
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 9, No 2 (2017): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisanya dari bahan pustaka dan data primer dengan meneliti langsung ke lapangan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat permohonan, kedua pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loket II atau Loket III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau penetapan serta Kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.
KEKUATAN SUMPAH LI’AN MENURUT FIQH ISLAM Munthe, Riswan
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.399 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v3i1.1890

Abstract

Sebagai umat Islam yang menjalani kehidupan dalam berumah tangga harus berdasarkanaturan yang sudah ada dalam fiqh Islam. Masalah perceraian sudah sering terjadi bagisuami dan istri, seorang suami atau seorang isteri tidak dapat begitu saja melakukanperceraian, sebab perceraian pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam tetap terlarangterkecuali didukung oleh alasan. Banyaknya alasan perceraian yang diatur dalam fiqhIslam yaitu ‘ila’, zhihar, li’an, khulu’, fasakh, syiqaq, dan nusyuz. Salah satu alasan ceraiialah karena li’an, yaitu suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain atau tidakmengakui anak yang ada dalam kehamilan isterinya bukan anak sah. Maka karena itu harusada punya 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu. Lalu ia bersumpah dan mengucapkankata-kata “sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta. Oleh karena itu alasan karena li’an bukan sembarangan, jadi harus mampu mempertanggungjawabkan secara syariat Islam.
Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia Nugroho, Nur; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Munthe, Riswan
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 1 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.104 KB) | DOI: 10.31289/arbiter.v2i1.126

Abstract

Money laundering can undermine the national economy as it is very closely linked to the belief that one or another country against the policy of the State. Usually money laundering illicit money was made by mixing with legitimate money so that a legitimate business will not compete with companies who are honest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions (financial institutions) even rely on the proceeds of crime can face the danger of liquidity; resulting in a loss of government control of the economy of a country whose policies result in lack of confidence in other countries against its policies. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented Law No. 8 of 20110 on AML with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying the principle to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 / DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks
Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi (Doxing) di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Irfandi, Mhd Tree Irfandi; Munthe, Riswan; Lubis, Aldi Subhan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum Desember
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v5i2.2098

Abstract

Personal Data Include d in the Scope of Cyber Law is the law that regulates digital matters, privacy and information security and crimes related to the definition of personal data are not found in laws and regulations. The research objective in this thesis is how the law is regulated. ITE electronic information and transactions against perpetrators of criminal acts of distributing personal data (doxing) on social media as an effort to protect personal rights and how criminal sanctions are against perpetrators of criminal acts of distributing personal data on social media. Using Empirical Normative Legal Research Methods Is an Understanding of Law in the Meaning of Norms and Implementation of Legal Rules in real behavior and is evidence of whether citizens have behaved in accordance with legal provisions or not. The results of the study show that the perpetrators of the crime of spreading personal data on social media are found in law number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions and law number 27 of 2022 concerning personal data protection and threats of sanctions against perpetrators of distributing personal data are regulated in Article 67 with a sentence of four years in prison. 
Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penadah Spido Meter Oleh Karyawan PT. Prima Jaya Perkasa Nasution, Syahra; Hasibuan, A. Lawali; Munthe, Riswan
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 1 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i1.2980

Abstract

The collector is an act of buying, renting, exchanging, receiving, pawning, transporting, keeping, or hiding an object or taking profit from the proceeds of an object known or suspected to have been obtained from a crime and is punishable by a maximum imprisonment of four years. The research method used in this research is normative research method and direct data collection is obtained from related agencies, namely the Medan District Court, and from library materials. Factors causing the criminal act of collecting spido meters by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on decision No. 2811 / Pid.B / 2016 / PN.MDN, which is known in this case, shows that the criminal act of using spido meter is caused by internal factors consisting of individual, economic, educational, and religious factors. The next factor is due to external factors consisting of environmental factors and technological and cultural development factors. The panel of judges sentenced the defendant to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. The countermeasures carried out in the criminal act of detention are repressive and preventive measures.
Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penadahan oleh Karyawan PT Prima Jaya (Putusan No.2811/2016) Nasution, Nanda Syahra; Hasibuan, A Lawali; Munthe, Riswan
JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No 2 (2024): JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/juncto.v6i2.495

Abstract

This study aims to analyze the factors that cause the crime of speedometer theft by employees of PT. Prima Jaya Perkasa based on Decision No. 2811/Pid.B/2016/PN. MDN. In addition, this study also aims to evaluate the imposition of criminal sanctions against the perpetrators of these criminal acts, as stated in the relevant court decisions, focusing on the aspect of conformity between the sanctions given and the provisions of the applicable criminal law. This study analyzes the crime of arrest based on Article 480 of the Criminal Code with a normative-empirical juridical approach. The data were analyzed qualitatively to evaluate the relationship between legal norms and judicial practice. The goal is to recommend improvements in criminal law enforcement. The results of the study show that the crime of stealing a speedometer by an employee of PT. Prima Jaya Perkasa is triggered by internal factors, such as economic pressure and low education, as well as external factors, such as a poor social environment and technological advancements. The imposition of a sentence of 1 year and 6 months based on Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code reflects efforts to uphold justice and provide a deterrent effect. Prevention through legal education, economic strengthening, and internal supervision is needed to minimize similar cases in the future.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Togel Sidney di Kota Medan Yudhanto, Dimas; Munthe, Riswan; Ramadhan, M. Citra
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 2 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum November
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i2.5335

Abstract

This research aims to analyze law enforcement and the judge's considerations in handing down criminal decisions against perpetrators of Sidney gambling crimes in the Medan District Court decision Number 1293/Pid.B/2024/PN Mdn. Law enforcement of criminal acts of gambling shoul be carried out by considering every law and regulation. The research method used is normative juridical with data collection through library research in the form of books and legal journals and criminal regulations. Based on the research results, it was found that the enforcement of punishment in handing down criminal decision was that the Panel of Judges in handing down sentences did not comply with the applicable regulations because they only paid attention to Article 303 of the Criminal Code. The Panel of Judges should also consider Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016, amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) which contains gambling. This was proven in the process of arresting the defendant, Rabndranath Pilay, who was using internet media by accessing the link www.dewatogel.com in his gambling activities. The judge's consideration in handing down criminal decision was to take into account more non-juridical aspects where the judge looked more at the defendant's background, economic situation and life of the defendant without considering the negative impact of gambling. The panel of judges should give the maximum possible punishment in order to eradicate gambling in society
Co-Authors Anri Naldi Arief Kurniawan Azwir Agus Cahaya Fernandus Hasibuan, A Lawali Hasibuan, A. Lawali Hidayani, Sri Hidayani, Sri Irfandi, Mhd Tree Irfandi Lubis, Aldi Subhan Lubis, Anggraeini Atmei MAHMUL SIREGAR Maswandi Mubarak, Ridho Munawir, Zaini Nasution, Nanda Syahra Nasution, Syahra Neng Nurcahyati Sinulingga Nugroho, Nur Pasaribu, Yusuf Hanafi Ramadhan, M. Citra Sidabutar, Robby Alexander Siregar, M Yusuf Habibi Sunarmi Sunarmi Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi Utama Nst, Amrin Mulia Yosua Sitio, Ignasius Obin Yudhanto, Dimas