Garuda - Garba Rujukan Digital

Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Munthe, Riswan
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 7, No 2 (2015): JUPIIS: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Non Kependidikan dalam Ranah Ilmu-ilmu
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Human trafficking is garbage of civilization which is hard to be fought. This sentence provide an invasion for all that human trafficking is a common enemy. Human trafficking is often done by agent who has national even international network, has power, strong physically and arrogance. Due to the victim of human trafficking is the group in the lower class of economy and education. Generally the victim of human trafficking is everyone without exception. Since Indonesian independence, it is considered as the initial step for enforcing human rights nationally to break free from violation of human rights and violence, either physical violence, sexual, or psychological violence. This writing will deal with on the human trafficking as form of human right violation.

Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Munthe, Riswan
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 7, No 2 (2015): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Human trafficking is garbage of civilization which is hard to be fought. This sentence provide an invasion for all that human trafficking is a common enemy. Human trafficking is often done by agent who has national even international network, has power, strong physically and arrogance. Due to the victim of human trafficking is the group in the lower class of economy and education. Generally the victim of human trafficking is everyone without exception. Since Indonesian independence, it is considered as the initial step for enforcing human rights nationally to break free from violation of human rights and violence, either physical violence, sexual, or psychological violence. This writing will deal with on the human trafficking as form of human right violation.

Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan Mubarak, Ridho; Munawir, Zaini; Munthe, Riswan
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perkawinan dapat di batalkan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis peningkatan peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah faktor menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan adalah pembatalan perkawinan karena pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh menurut Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Pasal 70 dan Pasal 71. Peranan Pengadilan Agama terhadap pembatalan perkawinan adalah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan Munthe, Riswan; Hidayani, Sri
JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Vol 9, No 2 (2017): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisanya dari bahan pustaka dan data primer dengan meneliti langsung ke lapangan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat permohonan, kedua pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loket II atau Loket III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau penetapan serta Kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

Aspek Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang Dilakukan oleh Pengusaha Hidayani, Sri; Munthe, Riswan
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Jenis-jenis pemutusan hubungan kerja adalah: Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Paengusah. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja. Pemutusan Hubungan Kerja Batal Demi Hukum. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan.Faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh pengusahan adalah karena alasan-alasan yang berhubungan atau yang melekat pada pribadi buruh. Alasan-alasan yang berhubungan dengan tingkah laku buruh dan alasan-alasan yang berkenaan dengan jalannya perusahaan artinya demi kelangsungan jalannya perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh pengusaha dilihat berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau biasa disebut Perselisihan hubungan Industrial diselesaikan melalui Lembaga Bipartit adalah suatu bentuk perundingan antara pekerja/buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Dengan lembaga tripartit yaitu Mediasi Konsiliasi, Arbitrase dan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

KEKUATAN SUMPAH LI’AN MENURUT FIQH ISLAM Munthe, Riswan
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Juni
Publisher : Universitas Medan Area

Sebagai umat Islam yang menjalani kehidupan dalam berumah tangga harus berdasarkanaturan yang sudah ada dalam fiqh Islam. Masalah perceraian sudah sering terjadi bagisuami dan istri, seorang suami atau seorang isteri tidak dapat begitu saja melakukanperceraian, sebab perceraian pada dasarnya menurut ketentuan hukum Islam tetap terlarangterkecuali didukung oleh alasan. Banyaknya alasan perceraian yang diatur dalam fiqhIslam yaitu ‘ila’, zhihar, li’an, khulu’, fasakh, syiqaq, dan nusyuz. Salah satu alasan ceraiialah karena li’an, yaitu suami menuduh istrinya berzina dengan laki-laki lain atau tidakmengakui anak yang ada dalam kehamilan isterinya bukan anak sah. Maka karena itu harusada punya 4 orang saksi yang melihat peristiwa itu. Lalu ia bersumpah dan mengucapkankata-kata “sesungguhnya saya akan dilaknat Allah jika ia berdusta. Oleh karena itu alasan karena li’an bukan sembarangan, jadi harus mampu mempertanggungjawabkan secara syariat Islam.

Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia Nugroho, Nur; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Munthe, Riswan
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 2, No 1 (2020): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Money laundering can undermine the national economy as it is very closely linked to the belief that one or another country against the policy of the State. Usually money laundering illicit money was made by mixing with legitimate money so that a legitimate business will not compete with companies who are honest, undermining the integrity of the financial markets due to the financial institutions (financial institutions) even rely on the proceeds of crime can face the danger of liquidity; resulting in a loss of government control of the economy of a country whose policies result in lack of confidence in other countries against its policies. In carrying out its supervisory duties USU Bank BNI has implemented Law No. 8 of 20110 on AML with Bank Indonesia Regulation No. 11/28 / PBI / by applying the principle to know the Customer and step in stages in accordance with Circular No. 11/31 / DPNP Year 2009 Standard Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism for Banks

Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Riswan Munthe
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 7, No 2 (2015): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v7i2.3126

Human trafficking is garbage of civilization which is hard to be fought. This sentence provide an invasion for all that human trafficking is a common enemy. Human trafficking is often done by agent who has national even international network, has power, strong physically and arrogance. Due to the victim of human trafficking is the group in the lower class of economy and education. Generally the victim of human trafficking is everyone without exception. Since Indonesian independence, it is considered as the initial step for enforcing human rights nationally to break free from violation of human rights and violence, either physical violence, sexual, or psychological violence. This writing will deal with on the human trafficking as form of human right violation.

Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan Ridho Mubarak; Zaini Munawir; Riswan Munthe
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 8, No 2 (2016): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v8i2.5165

Penelitian ini adalah mengenai pembatalan perkawinan merupakan kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan Kelas 1A, yang mana jumlah perkara pembatalan perkawinan semakin meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perkawinan dapat di batalkan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis peningkatan peranan Pengadilan Agama Medan terhadap pembatalan perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder dan meneliti langsung ke lapangan tempat objek yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah faktor menyebabkan perkawinan dapat dibatalkan menurut peraturan perundang-undangan adalah pembatalan perkawinan karena pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh menurut Pasal 22 s/d Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Pasal 70 dan Pasal 71. Peranan Pengadilan Agama terhadap pembatalan perkawinan adalah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang diatur pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Medan Riswan Munthe; Sri Hidayani
JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 9, No 2 (2017): JUPIIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Ilmu Sosial) DESEMBER
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jupiis.v9i2.8240

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang Itsbat nikah dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan cara menganalisanya dari bahan pustaka dan data primer dengan meneliti langsung ke lapangan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan pengaturan itsbat nikah dalam perundang-undangan Indonesia, merupakan sebuah amanah dalam peraturan pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan dan Tata cara mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Medan yaitu pertama, membuat surat permohonan, kedua pendaftaran atau memasukkan surat permohonan ke Loket II atau Loket III agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, ketiga pemanggilan para pihak Pemohon, keempat persidangan dan kelima pembacaan putusan atau penetapan serta Kedudukan itsbat nikah yang sudah disahkan di Pengadilan Agama yaitu permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan isteri atau pihak-pihak lain telah dikabulkan Pengadilan Agama, maka implikasinya terhadap status perkawinan yang dilakukan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum.

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search