Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Zulkifli AR
Universitas Islam Sumatera Utara
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Zulkifli AR; Azhari AR
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 1 (2018): Doktrina:Journal of Law April 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v1i1.1611

Abstract

HKI merupakan bagian dari kebudayaan, HKI harus dibangun sesuai dengan budaya kita sendiri. Dengan perkataan lain harus didasarkan kepada falsafah negara yaitu Pancasila sebagai pengamalan nilai-nilai hukum bangsa. Jiwa pancasila ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala seiring dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. (T. Mansyurdin 1994:30).Bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapatlah disebut seperti suku, bahasa, adat, seni, sastra yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budayanya.
PENGUATAN PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA MENJADI FINAL DAN MENGIKAT DALAM SENGKETA PEMILIHAN DENGAN PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Batara Abdullah Nasution; Zulkifli AR
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 22, No 3 (2023): Edisi Mei 2023
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v22i3.7016

Abstract

The decision of the Regency/City Bawaslu is deemed not strong enough to provide legal certainty in the Regional Election system. For this reason, it is necessary to create legal certainty in resolving disputes over the Regional Election process by strengthening the decisions of Regency/City Bawaslu. This research is a normative legal research. The results of the study indicate that the decision of the Regency/City Bawaslu needs to be strengthened against the nature of the decision to be final and binding which aims to create legal certainty in the Regional Election. Keywords: Decision, Regional Election, dispute, final and binding
Co-Authors Azhari AR Batara Abdullah Nasution