Azhari AR
Universitas Islam Sumatera Utara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Zulkifli AR; Azhari AR
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 1 (2018): Doktrina:Journal of Law April 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v1i1.1611

Abstract

HKI merupakan bagian dari kebudayaan, HKI harus dibangun sesuai dengan budaya kita sendiri. Dengan perkataan lain harus didasarkan kepada falsafah negara yaitu Pancasila sebagai pengamalan nilai-nilai hukum bangsa. Jiwa pancasila ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala seiring dengan adanya bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila ini merupakan ciri khas yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. (T. Mansyurdin 1994:30).Bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapatlah disebut seperti suku, bahasa, adat, seni, sastra yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budayanya.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Pertama Merek Dagang dalam Sengketa Warung Makan Ibu Gambreng: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Azhari AR; Muhamad Faisal; Putri Aisyah
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v5i1.1878

Abstract

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan elemen penting dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, keadilan, serta persaingan usaha yang sehat. Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pembeda, tetapi juga merepresentasikan reputasi, kualitas, dan nilai ekonomi suatu usaha, khususnya dalam sektor jasa kuliner. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan merek dagang di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi pemilik pertama merek dagang, serta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus sengketa merek dagang pada Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 terkait Warung Makan Ibu Gambreng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan merek di Indonesia menganut prinsip first to file yang bersifat konstitutif, namun penerapannya tidak bersifat mutlak karena tetap mensyaratkan adanya itikad baik dalam pendaftaran merek. Mahkamah Agung dalam putusannya menegaskan bahwa pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik dan membonceng reputasi pihak lain bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum merek. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemilik pertama merek tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menitikberatkan pada keadilan substantif guna mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat.