Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Central Publisher
Jeane Neltje Saly
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar Luthfi Marfungah; Ahmad Redi; Jeane Neltje Saly; Amad Sudiro
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.56

Abstract

Sejak keberlakuan PP No. 36 Tahun 1998 hingga PP No. 11 Tahun 2010, dalam pelaksanaannya belum dijalankan dengan efektif. Tahun 2020 terdapat 9.000 kasus sengketa konflik di bidang pertanahan yang terjadi di Indonesia. Konflik tersebut tak lain adalah mengenai kawasan telantar. Apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan berakibat pada kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk meminimalisir permasalahan tersebut pemerintah menerbitkan PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Namun dalam pemanfaatannya belum sesuai dengan kaidah Pancasila. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 8 butir b dan Pasal 20 ayat (3) PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. Carut marutnya penataan kawasan terlantar menyebabkan stagnasi berkepanjangan di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif doktirnal dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis dan evaluasi kesesuaian PP 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar terhadap Pancasila. Sebagai instrumen pengelolaan pertanahan, penulisan ini memberikan rekomendasi atau novelty diperlukan pengevaluasian lebih lanjut melalui executive review untuk melakukan revisi terhadap muatan-muatan PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar khusunya di dalam pasal agar terciptanya kegiataan Penertiban kawasan dan tanah terlantar yang berkeadilan dan berkesejahteraan serta tidak mengulang masa kelam rezim pengaturan sebelumnya. 
KEHORMATAN DAN KEADILAN MELIHAT HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT MODERN Alifandi Risky Cahya Putra; Jeane Neltje Saly
Journal Central Publisher Vol 1 No 5 (2023): Jurnal Central
Publisher : Central Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.636 KB) | DOI: 10.60145/jcp.v1i5.102

Abstract

Latar Belakang Membahas peran penting hukum adat dalam mempertahankan identitas lokal dan mencapai keadilan di masyarakat modern. Integrasi hukum adat dengan hukum formal menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang harmonis. Tujuan : Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu mencari dasar dan fondasi untuk memperoleh serta membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau yang juga dikenal sebagai hipotesis penelitian. Metode : Salah satu jenis penelitian yang ada adalah studi literatur. Menurut Zed dalam penelitian Kartiningsih (2015), metode studi literatur melibatkan serangkaian kegiatan seperti mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Hasil dan Pembahasan : Diskusi melibatkan interpretasi hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian yang telah dipublikasikan Kesimpulan : Kesimpulannya, pemahaman yang lebih luas dan kolaborasi yang erat diperlukan untuk memperkuat implementasi hukum adat dalam masyarakat modern.
Co-Authors Ahmad Redi Alifandi Risky Cahya Putra Amad Sudiro Luthfi Marfungah