Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

RESPONS MUZAKKI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA LANGSA TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT MENURUT QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG BAITUL MAL (STUDI TAHUN 2013) Zainal Muttaqin
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 (2020): Vol 2 No 1 Tahun 2020
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v2i1.2113

Abstract

Qanun Aceh Number 10 Year 2007 About Baitul Mal has set up obligations of civil servants. But the response muzakki civil servants Langsa City to zakah obligation is a legal problem is still debating. Based on that problem, this research aims to know the rules of zakah civil servants according to Qanun Aceh and to analyze the response muzakki civil servants Langsa City to zakah obligations of civil servants in Aceh. This Research methods is descriptive empirical legal research approach with qualitative research. Instrument collection of data that is used in this research is an interview and data literature. From interviews with 100 PNS Langsa City, researchers found some field findings among others are; assumption that the civil servants profession zakah is not obligatory, assuming that there is no right mustahiq of the money profession civil servants, assumption that the civil servants earning must be paid is only basic salary, not allowances salary or other acceptance, assumtion that civil servants profession zakah which has reached nishab only obliged to be paid after up to one year, assumtion that payment of money 2.5 % from the amount of payment before deduction for basic needs, debt and credit is contrary to some study fiqh.
Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha) Zainal Muttaqin
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 22 No 2 (2021): Juli - Desember
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v22i2.5515

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum penyegeraan pelaksanaan pembagian harta warisan dari hadis yang dianalisis berdasarkan kaidah ushul fiqh dengan metode yuridis normatif menggunakan bahan hukum utama hadis shahih al-Bukhari No. 6732. Selain itu, digunakan bahan sekunder dari berbagai buku syarah hadis shahih al-Bukhari dan lainnya serta buku ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembagian harta warisan yang lahir dari shighat amar pada kata أَلْحِقُوا dalam hadis sangat kuat karena ditandai dengan adanya ancaman dalam surah An-Nisa ayat 14 bagi pelanggarnya akan masuk ke dalam neraka yang kekal abadi serta diazab dengan azab yang menghinakan. Di samping itu, kata أَلْحِقُوا menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan kewajiban pembagian harta warisan termasuk dalam kategori wajib muaqqat yang muwassa’ karena pembagian harta warisan baru bisa dilaksanakan mulai sejak waktu pewaris meninggal dunia yang dapat dilaksanakan kapan saja memungkinkan. Namun apabila diduga kuat akan terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak sampainya harta warisan kepada ahli warisnya seperti kekhawatiran akan kemungkinan terjadi kezaliman atas ahli waris dengan kebutuhan ekonomi yang mendesak sedangkan harta belum juga dibagikan atau berpotensi besar terjadinya sengketa antar sesama ahli waris, maka kewajiban pelaksanaan pembagian harta warisan itu menjadi kewajiban yang menuntut segera untuk dilaksanakan dan haram untuk ditunda-tunda.
MERINTIS DIGITALISASI WAKAF BERBASIS WEBSITE MELALUI PEMBERDAYAAN BERBASIS ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT (ABCD) PADA LEMBAGA KANTONG WAKAF DALAM MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Safwan Kamal; Juli Dwina Puspita Sari; Nurjanah Nurjanah; Zainal Muttaqin
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 2 (2023): martabe : jurnal pengabdian kepada masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i2.729-743

Abstract

Kegiatan PKM ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses meneroka (perintisan) digitalisasi wakaf berbasis website melalui pemberdayaan berbasis Asset Based Community Development (ABCD) Pada Lembaga Kantong Wakaf dalam membangun kesejahteraan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca covid 19. Metode kegiatan ini adalah ABCD yang difokuskan pada penguatan modal teknologi (technological capital) dan pengembangan asset manusia (human capital). PKM ini menemukan adanya 7 (tujuh) modal Assets Based Community Development (ABCD). Pertama, dari sisi physical capital ditemukan bahwa adanya sebidang tanah yang akan dijadikan lahan untuk pembangunan graha wakaf produktif dan memiliki design gambar pembangunan. Kedua;  dari sisi finansial capital lembaga memiliki sejumlah dana operasional dan sejumlah transaksi dana wakaf. Ketiga; pada sisi environmental capital, Aceh memiliki lahan luas untuk pengembangan wakaf. Keempat; dari sisi social capital keberadaan lembaga tercatat memperoleh dukungan dari masyarakat, pemerintah, wakif, tokoh ulama, penyuluh agama dan para akademisi IAIN Langsa. Kelima; dari sisi spiritual capital ditemukan bahwa masyarakat kota Langsa merupakan masyarakat yang menerapkan syariat Islam dalam tatanan kehidupan. Keenam; dari sisi human capital ditemukan pengurus Kantong Wakaf telah diisi oleh mahasiswa prodi manajemen zakat dan Wakaf IAIN Langsa. Ketujuh; dari sisi technological capital pengabdian ini melahirkan sebuah sarana digitalisasi wakaf dalam bentuk website dengan link www.kantongwakaf.or.id