Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN BERLAKUNYA MOU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS MOU ANTARA PT. SLI TECHNOLOGY DENGAN DRAGON Kee. Pte. Lt) Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan berlakunya MoU ditinjau dari hukum positif Indonesia. MoU pada penelitian ini dibuat antara warga negara yang berbeda kewarganegaran dan dengan sistem hukum yang berbeda. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan 1. Ciri-ciri dan jenis â€“jenis MoU. 2. Hukum positif Indonesia telah mengatur berlakunya MoU yang dilaksanakan di wilayah Indonesia. Dalam arti kata MoU dapat diberlakukan dan dilaksanakan sebagai dasar terjadinya perjanjian atau pelaksanaan dari suatu kesepakatan. 3. MoU antara PT. SLI Technology dengan Dragon Kee. Pte.Ltd tidak bertentangan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Positif Indonesia. Kata kunci: Kekuatan berlaku, MoU, Hukum Positif Indonesia. Abstract This research was conducted with the aim to know the strength of MoU enactment in terms of positive law of Indonesia. The MoU in this study was made between citizens of different nationalities and with different legal systems. By using normative legal research method is concluded 1. The characteristics and types of MoU. 2. The positive law of Indonesia has regulated the enactment of MoU which is implemented in the territory of Indonesia. In a sense the word MoU can be enacted and implemented as the basis of the agreement or the implementation of an agreement. 3. MoU between PT. SLI Technology with Dragon Kee. Pte.Ltd is not incompatible and may be implemented in accordance with the Indonesian Positive Law. Keywords: Strength apply, MoU, Positive Law of Indonesia.

DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI PADA PRODUK KERTAS INDONESIA YANG DIKAITKAN DENGAN TUDUHAN DUMPING OLEH NEGARA KOREA SELATAN Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya fair trade. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi Negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Dewasa ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara (intermediate goods) karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor. Kata kunci:Globalisasi, Ekonomi, Dumping Abstract Anti-dumping practices are one of the important issues in carrying out international trade in order to create fair trade. Dumping practices are unfair trade practices, because for importing countries, the practice of dumping will cause losses to the business world or similar goods industries in the country, with a flood of goods from exporters whose prices are much cheaper than domestic goods will result in similar goods losing competitiveness, so that in the end it will turn off the market of similar goods in the country, followed by the emergence of follow-up impacts such as termination of mass employment, unemployment and bankruptcy of similar goods industries in the country. Today, the collection and distribution network of domestic trade goods and services has experienced many obstacles due to the lack of integration of the trading system at three levels of the market (collecting, retailing and wholesale) and the proliferation of various levies and regulations at the regional level due to the implementation of autonomy. This problem causes a reduction in the competitiveness of domestic products to be used as intermediate goods because they are unable to compete with similar imported products and reduce the competitiveness of products that are directly exported. Keywords: Economic, Globalization, Dumping

PENERAPAN TERHADAP ASPEK HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA DAN MILIK PERORANGAN DI INDONESIA Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab. Negara adalah salah satu subjek hukum. Dalam hal ini organisasi negara dipandang sebagai badan hukum publik yang memiliki otoritas mengatur warganya maupun menyelenggarakan seluruh kedaulatan yang melekat pada dirinya sesuai mandat yang diberikan oleh konstitusi atau perundang-undangan. Pada saat sekarang terdapat berbagai macam bentuk hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan sebagai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah atas tanah. Aspek hukum yang terkandung dalam penguasaan tanah ini harus dimiliki oleh negara dan diatur oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Kata kunci: Hukum, Penguasaan, Tanah. Abstract The control of land by the state in the above context is mastery whose authority raises responsibility, namely for the prosperity of the people. On the other hand, the people can also have rights to land. Property rights are the hereditary, strongest and most fulfilled rights that people can have on land keeping in mind the social functions inherent in the ownership of the land. In other words, individual relations with land are legal relationships that give birth to rights and obligations. The right to control the land by the state comes from the inherent power of the state, as reflected in the provisions of pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 which states that the earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. In other words, individual relations with land are legal relationships that give birth to rights and obligations. While the relationship between the state and the land gives birth to authority and responsibility. The state is one of the legal subjects. In this case the state organization is seen as a public legal entity that has the authority to regulate its citizens and carry out all the sovereignty inherent in itself in accordance with the mandate given by the constitution or legislation. At present there are various forms of land rights granted to the community. These rights are granted as government authority and responsibility for land. The legal aspects contained in the control of this land must be owned by the state and regulated by pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Keywords: Law, Mastery, Land

KERUGIAN KONSUMEN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Kerugian konsumen dapat menjadi tanggung jawab pelaku usaha/produsen apabila memenuhi syarat dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Prinsip-prinsip tanggung jawab tersebut adalah Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (Negligence), Prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (Breach of Warranty), Prinsip tanggung jawab mutlak (Strict Product Liability). Syarat Kerugian Konsumen Yang Menjadi Tanggung Jawab Pelaku Usaha sesuai dengan kasus yang dialami penulis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal, Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat, Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (proximate cause) dari kerugian yang timbul. Kata kunci: Kerugian, Konsumen, Tanggung Jawab, Perdagangan Elektronik, Perlindungan Konsumen Abstract Consumer losses can be the responsibility of the business actor / producer if they meet the requirements in the principle of the responsibility of the business actor. The principles of responsibility are the principle of responsibility based on negligence / error (Negligence), the principle of responsibility based on default (Breach of Warranty), the principle of absolute responsibility (Strict Product Liability). Conditions of Consumer Losses That Become Responsibilities of Business Actors in accordance with the case experienced by the author must meet the following conditions, A behavior that causes harm, not in accordance with normal caution, Must be proven that the defendant was negligent in the duty of caution with the plaintiff, such behavior is the real cause (proximate cause) of the losses incurred. Keywords: Loss, Consumer, Responsibility, Electronic Commerce, Consumer Protection

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BUKTI PERSANGKAAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DALAM PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O) ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG) Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Dalam pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)serta Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara tersebut.Pertimbangan hakim atas pembuktian yang telah disampaikan oleh Para Pihak menghasilkan Persangkaan menurut hakim yang akhirnya memutuskan perkara menjadi Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O).Perbedaan persangkaan menurut undang-undang jelas bahwa apa yang disangkakan nyata-nyata diatur oleh undang-undang baik objek maupun subjeknya dan tidak diperlukan sebuah pembuktian dari para pihak yang berperkara. Sedangkan persangkaan menurut hakim lebih merupakan kesimpulan dan keyakinan hakim yang diperoleh dari kongkretisasi pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara yang dapat memperlihatkan suatu peristiwa umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Hal ini baru bisa diketahui ketika terjadi pembuktian dari masing-masing pihak melalui bukti-bukti yang mereka ajukan sesuai pokok perkara. Kata kunci: Bukti Persangkaan, Alat Bukti, Perkara Perdata, Putusan, Niet Ontvankelijk Verklaard Abstract In the subject of the Case Stating the Plaintiff's claim cannot be accepted Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) and the Plaintiffs were sentenced to pay the court fees incurred in the case. Judge's consideration of the evidence submitted by the Parties resulted in a Judgment according to the judge who finally decided the case to be Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). The difference between the allegations according to the law is clear that what is alleged is clearly governed by the law both the object and the subject and no proof is needed from the parties to the litigation. Whereas the judge's opinion is more of a conclusion and the judge's conviction obtained from the concretization of the evidence submitted by the parties to the litigation which can show a public event towards an event that is not publicly known. This can only be known when there is evidence from each party through the evidence that they submit in accordance with the subject matter. Keywords: Evidence Of Evidence, Evidence, Civil Cases, Decisions, Niet Ontvankelijk Verklaard

PENGARUH LEMBAGA LEGISLATIF DAN YUDIKATIF TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA (KAJIAN BUKU ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA, PENGARANG IKHSAN DARMAWAN) Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem politik itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang besar untuk lembaga legislatif membuat semua aturan perundang-undangan. Selain itu lembaga yudikatif khususnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang besar terhadap sengketa pemilihan umum, sehingga partai politik yang mengusung penguasa akan mencerminkan sistem politik yang ada di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Legislatif, Yudikatif, Sistem Politik Abstract Amendments to the 1945 Constitution have a major influence on the political system itself, this is due to the large authority for the legislative body to make all statutory rules. In addition, the judiciary, especially the Constitutional Court, has great authority over general election disputes, so that the political parties that carry the rulers will reflect the existing political system in Indonesia. Keywords: Legislative, Judiciary, Political System

SUDUT PANDANG FILSAFAT ILMU TENTANG KEABSAHAN KLAUSULA BAKU YANG TERDAPAT DALAM KONTRAK ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Dalam penerapannya, filsafat ilmu bertugas memberikan landasan filosofis mulai dari memahami beragam konsep dan teori keilmuan sampai membekali kemampuan dalam membangun teori-teori ilmiah. Sebagai salah satu objek kajian dalam ilmu hukum maka, perdagangan secara elektronik (e-commerce) pada saat sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang memiliki landasan hukum yang diatur oleh setiap negara. Perjanjian elektronik/kontrak elektronik menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Dalam kontrak elektronik ada juga yang memiliki klausula baku yang secara tidak sadar konsumen wajib menyetujuinya. Dalam Pasal 1 point 10 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kata kunci: Filsafat, Kontrak elektronik, klausula baku, perlindungan konsumen

POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Yuli Heriyanti; Aminoel Akbar N.M
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Fenomena perdagangan secara online ini, pada saat sekarang belum ditemukan aturan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahn yang ada. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan perangkat hukum dengan aturan yang jelas dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nantinya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim diharuskan dan berkewajiban melakukan perlindungan terhadap konsumen muslim tersebut. Secara filosofi keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sesuai dengan azaznya yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang ini berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang sebagian besar berasal dari masyarakat muslim sangat penting dikarenakan masyarakat muslim dalam menjalani hidup dan bermasyarakat diatur juga oleh syari’at Islam (Hukum Islam) selain Hukum Nasional.

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Pahlawan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search Journal : Jurnal Pahlawan

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Pahlawan