Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimasa
Diyan Yusri
STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung pura
Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Hukum Warisan Beda Agama Dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Taimiyahdan Wahbah Al-Zuhaili) Diyan Yusri; Muhammad Habib; Muhammad Hasbi
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2018): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Waris juga merupakan salah satu masalah fiqh yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan masalah yang dihadapi umat muslim serta pandangan ulama kontemporer tentang adanya maslahat yang dapat diambil dari berlakunya praktek waris beda agama. Di dalam fiqh klasik jumhur ulama sepakat bahwa waris beda agama hukumnya haram. Yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah mengapa Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili berbeda pendapat mengenai hukum waris beda agama dan bagaimana pandangan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili mengenai status hukum waris beda agama serta metode yang digunakan. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir tapi tidak sebaliknya. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan antara orang muslim dan orang kafir saling mewarisi. Ibn Taimiyah bukan membolehkan secara mutlak, tapi ada pengecualian hanya dikhususkan kepada kafir zimmi bukan kafir harbi, karena ‘illat dari waris adalah pertolongan, sedangkan penghalang adalah permusuhan. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan waris beda agama secara mutlak, antara orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi baik dari kalangan kafir harbi maupun kafir zimmi,karena kafir merupakan musuh Islam. Pendapat yang lebih maslahat untuk kontek Aceh dan ke Indonesia dan berdasarkan kondisi serta perkembangan zaman adalah pendapat Ibn Taimiyah yang memboleh orang muslim menerima waris dari orang kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. Pendapat Ibn Taimiyah akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan pendekatan maqasid yang dapat menjaga kesejahtraan kaum Muslim.
Sosialisasi Upaya Tindakan KDRT Bagi Masyarakat Muhammad Habib; Diyan Yusri
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2018): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak permasalahan- permasalahan yang menyangkut anak yang sangat memilukan hati dan sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan.Anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan di lindungi malah dijadikan objek tindakan kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual. Kejahatan tersebut antara lain anak- anak dijadikan sindikat penjualan barang- barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkotika, anak dijadikan sebagai pencopet dan masih banyak lagi. Pada kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa, anak dijadikan dagang antar pulau, antar negara bahkan antar benua, dan yang sangat tragis adalah anak dijadikan pemuas nafsu orang tuanya sendiri,di jalan, di bis, di pasar, di pabrik- pabrik anak-anak dijadikan pengamen, pengemis, bekerja sepanjang hari, fenomena seperti ini hampir setiap hari kita lihat dan saksikan. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat. Pihak pemerintah mempunyai andil dalam penanganan KDRT yaitu: Memberikan bantuan berupa pendampingan Memulihkan trauma Sebagai motivator bagi korban Memberikan pelayanan konseling Memberikan bantuan untuk keadilan hukum Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PMD, PP & PA) Kabupaten Langkat dalam hal menangani tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak, yang meliputi beberapa program sebagai berikut: Pendampingan, Memulihkan trauma, Sebagai motivator, Memberikan pelayanan konseling, Memberikan bantuan untuk keadilan hukum
Penyuluhan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Terhadap Masyarakat Golongan Tidak Mampu Alang Sidek; Diyan yusri; Nurhafidzah Nurhafidzah
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2019): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Posbakum disediakan untuk setiap orang yarrg tidak mampu membayar jasa advokat Mereka berhak mendapatkan bantuan hukum secara adil dan tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal berlaku di manapun, kapanpun dan pada siapapun. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban negara. Setiap warga negara tanpa memandang suku,warna kulit status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses tethadap keadilan. Posbakum yang mengemban tugas memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar jasa advokat tersebut mulai ada sejak awal tahun 2011. Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum, dalam hal konsultasi hukum dan bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara penelitian lapangan atau field research. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan pada masyarakat golongan tidak mampu., sudah cukup efisien dan efektif dalam bidang kelancaran beracara dan pelayanan yang diberikan telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun peran Posbakum dalam memberikan layananpelayanan terhadap masyarakat golongan tidak mampu belum berjalan efektif karena tingkat pemahaman masyarakat tentang eksistensi Posbakum.
Sosialisasi Pelaksanaan Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Abdullah Sani Kurniadinata; Diyan Yusri; Ahmad Al Amin
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2019): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk padahukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihakberkewarganegaraan indonesia. Dengan demikian kabupaten Langkat mempunyai potensidibidang pariwisata yang cukup besar sehingga menarik wisatawan untuk datangdan menetap di Langkat Indonesia. Bukan hanyapariwisata yang membuat daya tarik para wisatawan tapi penduduknyajugamembuat para wisatawan untuk tetap tinggal di Langkat danmelakukan perkawinan campuran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif pada MasyarakatLangkat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan HukumIslam dan Hukum Positif tentang perkawinan campuran di Langkat.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pada masyarakat Langkat, perkawinan campuran yang terjadi di karenakan adanya wisatawan asing yang berkunjung ke Kabupaten Langkat dan bisa untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama, serta rasa ingin wisatawan asing memiliki tanah atau tempat tinggal di kabupaten Langkat. Oleh karna itu alasan terbesar wisatawan asing melakukan perkawinan campuran agar bisa memiliki kepemilikan tanah tersebut dengan menggunakan nama suami/istri.
Co-Authors Abdullah Sani Kurniadinata Ahmad Al Amin Alang Sidek Muhammad Habib Muhammad Hasbi Nurhafidzah Nurhafidzah