Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Private Law
Zaenal Arifin Dilaga
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pengaturan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh Pra BPJS Ketenagakerjaan Zaeny Asyhadie; Zaenal Arifin Dilaga
Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i3.268

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengusaha dalam pemberian jaminan sosial bagi pekerja/buruh sebelum berlakunya UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis terhadap bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan dan doktrin/ pendapat para sarjana yang berkaitan dengan jaminan sosial. Semua bahan hukum dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dari hasil kajian diketahui bahwa Istilah Jaminan Sosial baru dikenal dengan keluarnya UU. No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dipertegas lagi dengan UU. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU. No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu dengan UU. 33 Tahun 1947 hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian dan penggantian kerugian tersebut harus dimohonkan ke Pengusaha/Perusahan. Peraturan perundangan yang berlaku sebelum keluarnya UU. No. 24 Tahun 2011 ternyata mempunyai banyak kelemahan, yaitu : (a) Jaminan sosial bagi pekerja buruh disamakan dengan penggantian kerugian, (b)perusahaan-perusahaan tertentu saja yang diwajibkan memberikan penggantian kerugian (jaminan social), (c) Jaminan sosial tersebut harus dimohonkan ke perusahan, dan (d) tidak semua pekerja/buruh dapat dipertanggungkan dalam program Pertanggungan, Sakit, Hamil dan Bersalin.
Sistem Peralihan Hak Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA Ditinjau Dari Perspektif Abstract dan Causal System M. Yazid Fathoni; Sahruddin Sahruddin; Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.066 KB) | DOI: 10.29303/prlw.v2i1.575

Abstract

Peralihan hak atas tanah di indonesia merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini belum memiliki pengaturan yang tidak begitu jelas dalam sistem hukum positif di Indonesia. berkaitan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan untk untuk menelusuri sejarah pengaturan dan perkembangan terkait peralihan hak atas tanah di Indonesia dengan coba menjawab perumusan masalah: Bagaimanakah perbedaan mekanisme peralihan hak atas tanah melalui perjanjian baik sebelum dan sesudah diberlakukan UUPA? Dan Bagaimanakah sistem peralihan hak atas tanah jika dilihat dari abstract system dan causal system peralihan hak kebendaan sebelum dan sesudah berlakunya UUPA?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, analytical approach, dan comparative approach. Peralihan Hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA, khususnya pada saat zaman pendudukan Belanda, pengaturan peralihan hak atas tanah secara tertulis tunduk kepada ketentuan Overschrijvings Ordonantie 1834. Untuk peralihan hak atas tanah, perpindahan/balik namanya harus melalui overschrijving ambtenaar. Jika melihat konsep dan pola yang diterapkan dalam peralihan hak atas tanah sebelum diberlakukan UUPA maka sangat jelas pola yang diterapkan dalam menentukan keabsahan peralihan hak atas tanah adalah pola campuran mix causal-abstract system. Berbeda dengan hal tersebut, setelah diberlakukan UUPA, peralihan hak atas tanah secara normatif mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa peralihan hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta PPAT sehingga konsepnya ini lebih dekat dengan konsep abstract system.
Analisa Yuridis Wanprestasi Terhadap Pembangunan Rumah Tahan Gempa : (Studi Putusan Nomor 27/PDT/2021/PT MTR) Nur Aini Indrasari; Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2163

Abstract

This study aims to determine the legal considerations of the judge in granting the lawsuit for breach of contract for the construction of earthquake-resistant houses between CV. Graha Permata against UD. Ina Enterprise, as well as knowing the legal relationship of the parties in the default case against the RTG Development. This type of research is normative research, with the approach method used is the statutory approach (Statue Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and analytical approach (Analytical Approach). Based on the results of the study, the panel of judges stated that the defendant was proven to be in default, and the defendant had to pay material compensation to the plaintiff as the injured party, and in this case there were 2 legal relationships, namely between PPK and CV Graha Permata and CV. Graha Permata with UD. Ina Enterprise.
Analisis Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Investasi Pembuatan Pabrik Mie Dan Bihun: (Studi Atas Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg) Lale Sundari Djolo Puri; Zaenal Arifin Dilaga
Private Law Vol. 3 No. 1 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i1.2198

Abstract

The aims of this research are to know judge’ consideration in declared breach of contract in cooperation agreement in the investment of noodles and rice noodles factory and its legal consequences as stated in the Verdict of Malang District Court Number 98/Pdt.G/2019/PN Mlg. This research applied normative legal research. Result’ of this study shows that judge’ consideration in declare the case as stated in the Malang District Court Verdict, according to the opinion of expert witnesses in breach of contract and statement and evidences of the plaintiff. The legal consequences rise from this case, defendant has to pay compensation to the plaintiff and court fee.
Co-Authors Fathoni, M. Yazid Lale Sundari Djolo Puri Nur Aini Indrasari Sahruddin Sahruddin Zaeny Asyhadie