Articles
<![CDATA[THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE MANAGEMENT AND UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES BASED ON THE 1960 BASIC AGRARIAN LAW ]]>
<![CDATA[Fathoni, M. Yazid]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal IUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.826 KB)
|
DOI: 10.12345/ius.v1i1.225
<![CDATA[The Agrarian Law of 1960 is basic rule for managing and exploiting natural resources in Indonesian which one itâs aim is to create justice to both state and citizen. Even though justice has been established as itâs aim, but still the justice as stipulated in Agrarian Law of 1960 is unclear such as itâs definition, standing and position, function, as well as itâs profile and character. Such vagueness impacts on variety of things including the final purpose to which the law directs. Nevertheless, theoretically, the justice on the perspective of Agrarian Law of 1960 is relatively closer to utilitarianism theory has i.e. to create the happiness and welfare for the greatest number of Indonesian people. Finally, according to utilitarianism perspective, the happiness and welfare supposes to be enjoyed and possessed by every body, or if it canât be realized, at least by the greatest number of people.  Keywords: Natural Resources, Managing, Justice]]>
<![CDATA[Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 ]]>
<![CDATA[M Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (590.062 KB)
<![CDATA[Pada saat ini, hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistematikanya selalu dimulai dengan bagian Ketentuan Umum. Dalam Ketentuan Umum tersebut coba diterangkan, dijelaskan, atau didefenisikan pengertian-pengertian yang digunakan peraturan perundang-undangan tersebut; pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-undangan tersebut. Perumusan masalah yang ingin dikaji adalah: Bagaimana pengertian dan ruang lingkup “agraria” yang dimaksud dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960? Dan Bagaimanakah implikasi pengertian “agraria” dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960?. Metode yang digunakan untuk memecahkan perumusan masalah tersebut adalah dengan metode analisis normatif. Berdasarkan analisis dalam artikel ini diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Ketentuan Pokok Agraria tidak ditemukan secara jelas pendefenisian pengertian-pengertian yang digunakan oleh undang-undang tersebut, pun terhadap lingkup dan batas pengaturan perundang-perundangan tersebut. Walaupun tidak diterangkan secara spesifik, namun dari norma-norma yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat terlihat bahwa lingkup agraria yan dimaksud undang-undang tersebut sesungguhnya melingkupi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria 1960 lebih luas atau diperluas lingkupnya dibandingkan dengan pengertian sehari-hari. Oleh sebab itu, berdasarkan lingkup agraria tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pengertian agraria dalam Undang-undang Pokok Agraria hampir sama dengan pengertian sumber daya alam.Kata Kunci : agraria, pengertian, implikasi]]>
<![CDATA[Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.895 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v6i1.525
<![CDATA[Pernikahan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, oleh karena itu suatu pernikahan haruslah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan undang-undang agar perkawinan tersebut mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Namun demikian, saat ini di masyarakat terjadi kecenderungan pernikahan itu dilakukan dengan cara sirri, kecenderungan ini seringkali terjadi khususnya terhadap pernikahan seorang pria untuk kedua kalinya atau poligami. Penelitian ini ingin mengungkapkan kedudukan pernikahan poligami secara sirri perspektif hukum keluarga dan mengungkapkan sah atau tidaknya pernikahan poligami secara sirri menurut UUP dan menurut Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengertian pasti mengenai istilah “nikah sirri”, namun demikiann nikah sirri dalam arti pernikahan tidak dicatatkan bukanlah sebagai suatu syarat keabsahan suatu perkawinan Keberadaannya dianggap sebagai upaya fungsi negara untuk memberikan perlindungan dan sebagai alat bukti otentik adanya suatu peristiwa hukum perkawinan.]]>
<![CDATA[SENGKETA PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA WARGA MASYARAKAT DENGAN DINAS KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Sahnan Sahnan]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Musakir Salat]]>;
<![CDATA[Anang Husni]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 3 (2016): HUKUM YANG BERKEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (207.328 KB)
|
DOI: 10.29303/ius.v4i3.427
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat, Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesainkan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emperis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah secara studi dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa: (1). Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatar belakangi oleh adanya: (a). Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan. (b). perbedaan persepsi secara yurudis normatif. (c). budaya masyarakat. (2). Upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.]]>
<![CDATA[THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE MANAGEMENT AND UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES BASED ON THE 1960 BASIC AGRARIAN LAW ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2013): DIALEKTIKA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.826 KB)
|
DOI: 10.12345/ius.v1i1.225
<![CDATA[The Agrarian Law of 1960 is basic rule for managing and exploiting natural resources in Indonesian which one it’s aim is to create justice to both state and citizen. Even though justice has been established as it’s aim, but still the justice as stipulated in Agrarian Law of 1960 is unclear such as it’s definition, standing and position, function, as well as it’s profile and character. Such vagueness impacts on variety of things including the final purpose to which the law directs. Nevertheless, theoretically, the justice on the perspective of Agrarian Law of 1960 is relatively closer to utilitarianism theory has i.e. to create the happiness and welfare for the greatest number of Indonesian people. Finally, according to utilitarianism perspective, the happiness and welfare supposes to be enjoyed and possessed by every body, or if it can’t be realized, at least by the greatest number of people. Keywords: Natural Resources, Managing, Justice]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBEBASAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Sahnan Sahnan]]>;
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Musakir Salat]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 3, No 3 (2015): HAK MENGUASAI (Monopoli) NEGARA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.527 KB)
|
DOI: 10.12345/ius.v3i9.257
<![CDATA[Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan yang terus mengalami peningkatan, menyebabkan kebutuhan tanah semakin meningkat. Kebutuhan tanah untuk kepentingan umum tidak jarang menimbulkan permasalahan karena dalam proses pembebasan jarang ditemukan ada kesepakatan langsung antara pemilik tanah (pemegang hak) dengan pemerintah atau pihak yang membutuhkan mengenai besaran ganti rugi. Penerapan prinsip keadilan seringkali dilanggar dan disimpangkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang membutuhkan tanah. Pihak pemilik tanah mempunyai pandangan bahwa besaran ganti rugi cenderung tidak memberikan nilai keadilan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Penelitian ini bertujuan adalah: (1). Untuk mengkaji dan menganalis penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan (2). Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dan upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji Asas/prinsip keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang pembebasan tanah atau pengadaan tanah. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam realitasnya masih belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karena bentuk dan besaran ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat masih jauh dari kelayakan.]]>
<![CDATA[PERAN HUKUM ADAT SEBAGAI PONDASI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 ]]>
<![CDATA[M Yazid Fathoni]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.786 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2021.v5.i2.p219-236
<![CDATA[Pada saat ini hadirnya Revolusi Industri 4.0 telah menawarkan sistem otomatisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini secara tidak langsung membawa ujian bagi hukum pertanahan nasional kita yang berlandaskan pada hukum adat. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan mengkaji peran dan relevansi hukum adat sebagai dasar hukum agraria dalam pengembangan hukum pertanahan saat ini ketika dihadapkan dengan perkembangan era industri 4.0. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat sebagai pondasi Undang-Undang Pokok Agraria tidak hanya memiliki peran yang penting sebagai sumber norma dan pelengkap norma hukum pertanahan nasional, akan tetapi melalui prinsip-prinsipnya, hukum adat dapat berperan sebagai penyeimbang efek dari output yang dihasilkan oleh industri 4.0 sehingga tidak lepas dari hakikat hukum adat.]]>
<![CDATA[Peran BPN Lombok Barat Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Dengan Investor Di Atas Tanah Yang Terindikasi Terlantar ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.371 KB)
|
DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.163
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menemukan keberadaan konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penyerobotan tanah terlantar dan akhirnya mengetahui peran BPN dalam menyelesaikan konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat di wilayah kerja BPN Lombok Barat. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peran BPN dan model penyelesaian konflik penyerobotan tanah terlantar oleh masyarakat di wilayah kerja di BPN Lombok Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari tanah yang ditinggalkan oleh pemegang hak (investor) sebagai tanah terlantar. Tanah-tanah hak tersebut baru hhanya berstatus sebagai tanah yang terindikasi terlantar. Kasus penyerobotan tanah oleh masyarakat terjadi di berbagai lokasi. Akan tetapi, kasus penyerobotan tanah dan berujung pada konflik dengan investor namun belum dilaporkan kepada BPN Lobar baru satu, yaitu dalam kasus PT. Mekaki Indah. Adapun kasus penyerobotan tanah oleh masyarakat yang berujung pada konflik dan telahh dilaporkan ke BPN Lobar juga satu kasus yaitu dalam kasus PT WAH di Gili Terawangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Pertama: karena adanya konflik kepentingan dalam mengeksploitasi dan menguasai tanah. Masyarakat butuh tanah untuk keperluan bisnis. Kedua, masyarakat mengangggap bahwa tanah yang dikuasai oleh investor merupakann hak milik nenek moyang mereka. Disamping itu, peluang ekonomis juga menjadi salah satu penyebab terjadinya penyerobotan tanah oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan dan Pola Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Air di Kecamatan Batulayar Lombok Barat ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Sahnan -]]>;
<![CDATA[Diangsa Wagian]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 30 No 2 (2015): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.06 KB)
<![CDATA[This research tries to find out and analyze: factors which bring about dispute or conflict within the making use of water resources in the sub-district of Batulayar and also its settlement. This research discovers that the possession of water resources in Batulayar is on state hand through the public work office (agency) of west Lombok and technically executed by the doorman of the main water dam which locates in the forest area of Pusuk. In relation with its distribution, the doorman of the main water dam refers to the agreement among and the request of Pekaseh (the distributors of water). Yet, however, there is always factor bring about conflict, which finally leads to dispute. Up to now, still, the dispute of water resources in the sub-district of Batulayar can always be settled through non-litigation mechanism.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pengaturan Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Sempadan Pantai Untuk Usaha Kuliner ]]>
<![CDATA[M. Yazid Fathoni]]>;
<![CDATA[Sahrudin Sahrudin]]>;
<![CDATA[Lalu Hadi Adha]]>
<![CDATA[ Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (432.127 KB)
|
DOI: 10.29303/jatiswara.v34i1.223
<![CDATA[Desa Senteluk merupakan salah satu desa yang mepunyai wilayah pantai di Kecamatan Batulayar. Oleh karena memiliki pantai, Pemerintah Desa Senteluk mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan usaha kuliner sebagai daya tariknya. Usaha-usaha kuliner tersebut didirikan di sepanjang sempadan pantai yang ada di Desa Senteluk dengan cara pemeberian sewa lahan dan tempat ke masyarakat. Karena usaha kuliner tersebut menggunakan sempadan pantai maka peneliti tertarik untuk mengupas lebih jauh mengenai pengaturan pemanfaatan lahan sempadan pantai tersebut dan akibat hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pada dasarnya tidak terdapat larangan terkait terhadap pemanfaatan sempadan pantai, asalkan pemanfaatannya tidak merusak kondisi lingkungan di sekitar sempadan pantai. Selain itu, terkait dengan perjanjian sewanya karena dibuat dengan cara tidak tertulis, dalam arti para pihak tidak menentukan hak dan kewajiban mereka secara terperinci, maka hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa ini secara hukum ditentukan berdasarkan unsur naturalia.]]>
