Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara
Djumardin -
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyertaan Modal “PEMDA” Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Djumardin -
Jatiswara Vol 30 No 1 (2015): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.355 KB)

Abstract

One of the duties of Newmont Nusa Tenggara Ltd. as stipulated in the article 24 of contract work is to divest gradually the share up to 51%. Such share shall be distributed either to government (central or local government), private enterprise or government enterprise. Since it spends huge budget to purchase the share, then the local government of West Nusa Tenggara through consortium among Provincial Government of West Nusa Tenggara, District Government of Sumbawa and District Government of West Sumbawa establish Daerah Maju Bersaing Ltd. cooperating with private enterprise Multi Capital Ltd. as capital provider have succeed to do acquisition 24% of the share of Newmont Nusa Tenggara Ltd.
Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan Djumardin -
Jatiswara Vol 30 No 3 (2015): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.51 KB)

Abstract

Under the terms of Article 16 paragraph (2) of Law No. 4 of 2004 on Judicial Power stated that the Court does not rule out the possibility for businesses in the peace settlement of civil cases (mediation). Peace institute in Article 130 HIR / 154 RBg in practice run by the Judges as a mere formality, not functioning optimally . As a result, the number of civil cases that enter and must be resolved and decided by the District Court the longer the number is increasing and becoming the burden of the Supreme Court . Hence the birth of PERMA No. 01 of 2008 on Mediation in the Court procedure is part of efforts to reduce the burden on the justice sector in Indonesia .
Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan Yang Dibuat Tanpa Minuta Akta Satya Adi Permana; lalu Sabardi; djumardin -
Jatiswara Vol 32 No 2 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai tanggung-jawab Notaris atas akta salinan yang dibuat tanpa adanya minuta akta dan untuk menganalisis akibat hukum salinan akta yang dibuat tanpa adanya minuta akta bagi para pihak.Penelitian ini adalah pene-litian hukum normatif yang berangkat dari kekaburan norma, sehingga metode yang digunakan adalah metode pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, sedangkan sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau studi kepustakaan serta analisis preskriptif yaitu analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi disini dilakukanoleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, tanggungjawab hukum Notaris, atas pembuatan akta yang tidak membuat minuta akta tetapi hanya membuat salinan akta, dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik secara administrasi, perdata, kode etik, dengan dikenai sanksi baik teguran secara tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara terhormat, dan pemberhentian tidak terhormat. Kedua, akibat hukumatas akta tersebut dapat tergedradasi menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.
Co-Authors Lalu Sabardi Satya Adi Permana