Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
abdul kadir jaelani
universitas sebelas maret
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengaturan Kepariwisataan Halal Di Nusa Tenggara Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 abdul kadir jaelani; Hae ratun; Soeleman Djaiz B
Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1522.214 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i3.182

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh prolifersai kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah sangat luas tidak diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang optimal. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan suatu peraturan bernuansa agama. Akibatnya melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual dan tidak taat asas yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, desentralisasi pengaturan kepariwisataan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam membentuk produk hukum sangat luas. Kedua, Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang memperhatikan prinsip dan asas lex superior derogat legi inferiori dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, hal ini terlihat dari materi yang diatur dalam Perda tersebut bernuansa agama, padahal agama adalah urusan absolut pemerintah pusat.
Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Devanno Arya Candra; Waluyo Waluyo; Abdul Kadir Jaelani
Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 2 (2024): April : Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/amandemen.v1i2.157

Abstract

This research aims to examine the problems, First see whether the implementation of non-litigation adjudication decisions on public information disputes in Central Java Province has been implemented.Second,what are the obstacles and efforts made in fulfilling the right to information in order to achieve the mandate of the 1945 Constitution Article 28F. This research is empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of data include primary data and secondary data. The data collection technique used was interviews with the Commissioner of the Central Information Commission and the Assistant Commissioner of the Central Java Province Information Commission, then the data analysis technique used was qualitative. The research results show thatFirst,non-litigation adjudication decisions have not been implemented due to several factors, namely the weakness of the trial procedural law regulated in the Information Commission Regulation (PERKI), the absence of authority given to the Information Commission in overseeing decisions, and the independence of the Information Commission which is still very dependent on each commissioner. The obstacles that exist at the Central Java KIP in implementing non-litigation adjudication decisions, namely the legal substance related to the weakness of the PERKI as well as the urgency of revising the KIP Law in safeguarding community dynamism, the legal structure related to the limited budget owned by the Central Java KIP and the limited number of Information Commission employees who do not followed by an increase in quality, as well as community culture regarding the number of applicants who are not serious.
Efektivitas Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Melindungi Pekerja Disabilitas di Kota Surakarta Amalia Nurul Hanifah; Lego Karjoko; Abdul Kadir Jaelani
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas peran Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta dalam memberikan perlindungan hukum kepada pekerja penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada ketimpangan akses ketenagakerjaan yang masih dialami penyandang disabilitas meskipun telah adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan penelitin hukum empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, penyebaran kuesioner, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas masih bersifat administratif dan belum menyentuh perlindungan substantif. Hambatan utama meliputi lemahnya substansi hukum yang masih deklaratif, keterbatasan struktur hukum (wewenang, anggaran, data, koordinasi lintas sektor), serta rendahnya budaya hukum masyarakat termasuk penyandang disabilitas sendiri. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja disabilitas memerlukan penguatan norma teknis dalam regulasi, dukungan struktur pelaksana yang solid, dan budaya hukum yang inklusif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan substansi hukum, edukasi hukum yang masif, serta strategi koordinatif lintas sektor yang sistematis agar hukum benar-benar menjadi alat transformasi sosial yang inklusif.
Co-Authors Amalia Nurul Hanifah Devanno Arya Candra Haeratun Haeratun Lego Karjoko Soeleman Djaiz B Waluyo Waluyo