Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Private Law
Idi Amin
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Idi Amin
Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.116 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i1.185

Abstract

Penelitian ini berjudul penerapan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang, masalah yang ingin di kaji adalah bagaimana penerapan hukum sanksi pidana pelaku pasif terhadap tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan di atas. Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang diterima oleh pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, seorang pelaku pasif tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan hukuman penjara ataupun denda.
Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Idi Amin
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.93 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i1.152

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana (Straafbaarfeit). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disempurnakan kembali dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyempurnaan ini dimaksud untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumenter dari data sekunder yang telah dianalisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa secara konsepsional tentunya sifat melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 hanya menganut ajaran sifat melawan hukum dalam pengertian materiil. Hal tersebut didasarkan Putusan Mahkmah Konstitusi yang telah memutuskan bahwa frasa Penjelasan pasal 2 ayat (1), yaitu “dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
PERANAN POLISI KHUSUS KEHUTANAN DALAM UPAYA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENEBANGAN LIAR(ILLEGALLOGGING) STUDI DI KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA ABDUL HAMID; IDI AMIN
GANEC SWARA Vol 15, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v15i2.245

Abstract

 The research was conducted with the aim of knowing and understanding the role of the special forestry police in preventing and tackling Illegal Logging in the forest area of Moyo Hilir District, Sumbawa Regency to find out, analyze the obstacles faced by the special forestry police in preventing and overcoming Illegal Logging. (Illegal Logging) in the forest area of Moyo Hilir District, Sumbawa Regency.The role of the forest police in preventing and tackling illegal logging (Illegal Logging) has not been as effective as expected, it is proven that illegal logging continues, especially in perhutani forest areas (teak forest). This happened because when Perhutani left the teak forest (HTI) it was not handed over directly to the local government (Sumbawa Forestry Service) but was directly handed over to the central government so that here the Sumbawa Forestry Service was not authorized to maintain and protect the teak forest area. Meanwhile, the obstacles faced by the forest police in preventing and tackling illegal logging are: the provisions of the law are not clear, Human Resources are still lacking, supporting facilities and infrastructure are not sufficient, the condition of the community around the forest and inadequate funds.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupten Lombok Barat Abdul Hamid; Laely Wulandari; Idi Amin; Titin Nurfatlah
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1630

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in West Lombok Regency. This research is empirical legal research with approach methods, namely the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. Sources of data are from library data and field data. The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are by means of document studies and field studies in the form of interviews. Data analysis with descriptive quantitative analysis. The result of the research is that the implementation of protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency is in accordance with what is mandated in the Child Protection Act. As for the obstacles in the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency, among others, the lack of parental supervision from both the victim and the perpetrator, the social environment including the family environment, limited child psychologists, especially in mentoring whose parties involve children who are still young. very small, remote place of residence and in West Lombok Police itself there is no Special Room for Children (RKP).
Model Pencegahan Berbasis Komunitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kawasan Wisata Desa Idi Amin; Lalu Saipudin; Taufan Taufan
Jatiswara Vol. 37 No. 3 (2022): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v37i3.441

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganlisis model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata desa dusun lungkak desa ketapang raya kabupaten lombok timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Model pencegahan berbasis komunitas dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kawasan wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur yaitu bentuk pencegahan melalui pendidikan, pelatihan atau penyuluhan hukum dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait, diantaranya BNNP NTB, Dinas Sosial dan Budaya, Kepolisian Resort Lombok Timur dan Karang Taruna. Penguatan peran pemerintah desa dilakukan dengan keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahguna narkotika dalam penetapan kegiatan dan program, kerjasama dengan penegak hukum, dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat sebagai bagian pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketiga, melaporkan tindak pidana narkotika kepada penegak hukum, ditempuh dengan membangun komunikasi dengan penegak hukum yaitu BNNP NTB, Polres Lombok Timur melalui Babinkamtibnas.
Co-Authors ABDUL HAMID ABDUL HAMID Laely Wulandari Lalu Saipudin Taufan Taufan Titin Nurfatlah