Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kabupten Lombok Barat Abdul Hamid; Laely Wulandari; Idi Amin; Titin Nurfatlah
Private Law Vol. 2 No. 3 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v2i3.1630

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the implementation of legal protection for children as victims of sexual violence in West Lombok Regency. This research is empirical legal research with approach methods, namely the statutory approach, conceptual approach and sociological approach. Sources of data are from library data and field data. The types of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are by means of document studies and field studies in the form of interviews. Data analysis with descriptive quantitative analysis. The result of the research is that the implementation of protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency is in accordance with what is mandated in the Child Protection Act. As for the obstacles in the implementation of legal protection for children who are victims of sexual violence in West Lombok Regency, among others, the lack of parental supervision from both the victim and the perpetrator, the social environment including the family environment, limited child psychologists, especially in mentoring whose parties involve children who are still young. very small, remote place of residence and in West Lombok Police itself there is no Special Room for Children (RKP).
Analisis Kritis Masa Tunggu Eksekusi Mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Titin Nurfatlah
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.4

Abstract

Masa tunggu hukuman mati merupakan salah satu isu terpenting dalam pelaksanaan hukuman mati. Ketidakpastian batas waktu yang diberikan kepada narapidana untuk menunggu eksekusi merupakan masalah serius, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Rancangan KUHP menjadi angin segar dalam mempertanyakan kepastian masa tunggu eksekusi mati. Meski begitu, masa tunggu eksekusi hukuman mati tetap menjadi masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum masa tunggu pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati dalam Rancangan KUHP dan untuk mengetahui kajian kritis tentang masa tunggu eksekusi dalam Rancangan KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum meliputi asas-asas hukum, mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni, peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati dan mengenai masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dengan metanorma yang bersumber dari kajian filsafat dan teori hukum. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum masa tunggu pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana mati dalam Rancangan KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 100 R KUHP. Kajian kritis terhadap masa tunggu eksekusi dalam Rancangan KUHP, meskipun di satu sisi dihadapkan pada beberapa persoalan lain yang muncul. Namun di sisi lain, adanya ketentuan terkait masa percobaan 10 (sepuluh) tahun memberikan kepastian hukum tentang masa tunggu eksekusi. dilakukan oleh terpidana mati.
Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan Titin Nurfatlah; Sukma Hidayat Kurnia Abadi; Saparudin Efendi
Unizar Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v7i1.70

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku dan konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana Nasional ditinjau dalam perspektif tujuan pemidanaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative. Penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, mengkaji serta meneliti peraturan perundang-undangan. Yakni peraturan perundang-undangan terkait dengan meta norma yang berasal dari kajian filsafat dan teori hukum. Penelitian hukum normatif akan bertitik tolak pada bahan pustaka atau data sekunder, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Konsep residive dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai mengulangan umum (general recidive). Yang dimaksudkan pengulangan umum yaitu sebagai dasar pemberatan pidana dengan berlaku terhadap semua tindak pidana. Dalam KUHP mengatur yang pertama pengulangan hanya terjadi pada kejahatan-kejahatan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan konsep residive dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Nasional menganut sistem “Algemene Recidive” atau recidive umum, artinya sudah tidak lagi membedakan jenis tindak pidana atau kelompok jenis tindak pidana yang diulangi. Pemberatan hukum mempunyai tujuan yang tidak berbeda dengan hukuman (pidana) itu sendiri, yaitu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan sesuatu kejahatan. Dengan diperberatnya suatu ancaman pidana, maka dapat diharapkan orang menjadi takut untuk melakukan perbuatan kejahatan ataupun mengulangi perbuatannya kembali. Maka, hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana.