Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sehasen
Christin Septina Basani
Universitas Kristen Maranatha
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
A Juridical Review Of The Implementation Of Nickel Mining In Halmahera And Its Impact On Local Fishermen From The Point Of View Of Agribusiness Law Stevanus Reysover Bobby; Christin Septina Basani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6270

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tinjauan yuridis tentang pelaksanaan tambang nikel di halmahera dan dampaknya terhadap nelayan lokal dari sudut hukum agribisnis. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum yang berlaku seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Mineral dan Batubara) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan historis memadukan analisis normatif, yang berkaitan dengan keberlakuan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dengan analisis historis, yang melibatkan kajian terhadap sejarah dan perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Hasil penelitian ini ialah bahwa pentingnya peran pemerintah melalui regulasi dalam membantu nelayan di Halmahera. Dengan adanya regulasi yang tepat, pemerintah dapat melindungi hak-hak nelayan, mengawasi kegiatan pertambangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, dan memberikan bantuan serta pelatihan kepada nelayan untuk meningkatkan keterampilan dan akses mereka dalam sektor pertanian dan perikanan. Melalui upaya ini, diharapkan nelayan di Halmahera Timur dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sambil menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan. Serta fakta bahwa Indonesia sebagai Lumbung Ikan nasional salah satunya adalah pulau Halmahera, harus lebih diperhatikan kesejahteraan nelayan disana agar status Indonesia sebagai lumbung ikan nasional tidak menjadi memudar.
Urgency Of Amendment To The Law On Human Rights Courts Regarding The Establishment Of AD HOC Human Rights Courts In Resolving Cases Of Gross Human Rights Violations In Indonesia Bagas Valentinus Panjaitan; Christin Septina Basani
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6346

Abstract

This research highlights the importance of changes in Indonesia's legal framework regarding the resolution of cases of gross human rights violations. By analyzing the urgency of changes to the Human Rights Court Law, this research links several relevant laws in this context. This research uses normative juridical research methods. The results show that the government has made efforts to deal with gross human rights violations through the establishment of the Non-Judicial Settlement Team for Past Gross Human Rights Violations. In addition, an ad hoc human rights court was established as a settlement mechanism for more complex and severe cases, but its establishment requires the approval of the House of Representatives based on certain events and a Presidential Decree. Law No. 26/2000 on Human Rights Courts became the legal basis for ad hoc human rights courts, replacing Law No. 1/1999 which had not been passed by the DPR. This regulation is regulated in the State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 208, which came into force on November 23, 2000. In addition to the role of the government, the community also has a role in resolving cases of gross human rights violations by reporting these events to relevant agencies such as the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), especially if there are families or individuals who are victims.
Co-Authors Bagas Valentinus Panjaitan Stevanus Reysover Bobby