Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum International Journal of Business, Economics, and Social Development
Richa Rahmatin
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TERKAIT DISFUNGSI JABATAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DI DESA BANGUNREJO KABUPATEN TUBAN ) Richa Rahmatin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.637 KB)

Abstract

Tujuan yang ingin dicaapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa terkait disfungsi jabatan Kepala Desa, 2). Untuk mendiskripsikan dan menganalisis akibat penyelenggaraan pemerintahan desa dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Bangunrejo Kabupaten Tuban, menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan descriptive analitical, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang yang terkait dengan yang di bahas. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa adalah tonggak pimpinan yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintahan Desa yang tidak memiliki pemimpin akan menjadikan kondisi Desa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan masyarakat desa khususnya, sehingga akan mengakibatkan dampak yang buruk seperti ketidak stabilan kondisi desa. Kepala Desa yang dapat menjalankan jabatanya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akan menghidupkan fungsi dan menjalankan misi desa secara optimal dimana akan membawa desa yang di pimpinya menjadi desa yang lebih baik. Sehingga Kepala Desa berpengaruh penting pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa.Kata Kunci : Penyelenggaraan pemerintahan desa, Disfungsi Jabatan, Kepala Desa.
Legal Reconstruction of Electronic Land Rights Certificates Burdened with Mortgage Rights as a Form of Credit Guarantee Banking Rahmatin, Richa; Laila, Fathul; Chanifah, Nur
International Journal of Business, Economics, and Social Development Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Research Collaboration Community (RCC)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46336/ijbesd.v6i3.1019

Abstract

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 1 of 2021 concerning electronic certificates is a new regulation that changes the rules regarding land title certificates which were originally in book form to electronic form. Several of these regulations regulate changes in procedures and mechanisms but do not regulate in depth if the electronic land title certificate is pledged at the bank by someone else who is not the certificate owner and during the credit application process contains elements of fraud in it. The ambiguity of this regulation has caused several disparities in the judge's decisions which have significant legal impacts on justice seekers. This study examines two things, the first discussing the legal regulation of electronic land title certificates burdened with mortgage rights as a form of credit guarantee at the bank and the second discussing the legal reconstruction of electronic land title certificates burdened with mortgage rights as a form of credit guarantee at the bank in future regulations. This research method uses normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials by conducting a literature study and analyzing using legal interpretation. The results of this study are first, the regulation on land title certificates does not clearly regulate certificates that are pledged at the bank so that they are burdened with mortgage rights where the customer who applies is not the owner of the certificate. Second, to solve the first problem, it must be regulated with certainty regarding electronic land title certificates if they are pledged by someone else at the bank or if there is an element of fraud in the credit application.
Co-Authors Fathul Laila, Fathul Nur Chanifah