Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist
deddy Mursanto
Unknown Affiliation
Arts Humanities

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA deddy Mursanto
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.92

Abstract

Konsep keadilan restoratif yang di implementasikan kedalam sistem peradilan anak diharapkan sebagai jalan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif yang terhadap anak yang menjadi kurir narkotika dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan oleh penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak yang menjadi kurir narkotika. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Metode pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penegak hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif tidak sesuai dengan amanat undang-undang dimana diversi terhadap anak sebagai kurir narkotika tidak serta merta dijalankan karena paradigma penegak hukum melihat anak sebagai kurir narkotika masih sebagai pelaku, dimana paradigma seperti ini sangat kaku dan tidak mengembangkan nilai-nilai keadilan restoratif serta tidak melihat hak istimewa anak dihadapan hukum. Kemudian faktor-faktor hambatan penegak hukum dalam menerapkan diversi terhadap anak sebagai kurir narkotika yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum terhadap keadilan restoratif serta kurangnya koordinasi antara penegak hukum dalam penerapan diversi. Oleh karena itu disarankan agar penegak hukum membuat suatu wadah dimana untuk mengkoordinasikan penerapan keadilan restoratif sehingga terwujudnya pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak sebagai kurir narkotika sehingga anak tidak hanya dapat dilihat sebagai pelaku saja tetapi dapat dilihat sebagai korban.
The effectiveness of legal role of village consultative Agency (BPD) in Village development according to UU.No. 6 year 2014 about village (Kahianga Village study) Laode Muhammad Karim; Deddy Mursanto
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 4 No 2 (2020): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v4i2.671

Abstract

The purpose of this research is to know the effectiveness of legal role of the Village consultative Agency (BPD) in the development of the village according to UU.No. 6 year 2014 about village (Kahianga Village study) and to find out the factors that inhibit the role of the Village consultative Agency (BPD) in development in the village Kahianga East Tomia District. The data collection techniques used more on observation, a dandokumentation interview. The conclusion of this research is the effectiveness of legal role of the village consultative body (bpd) Kahianga in the case that legislation does not go as it should, proved in the absence of the rules that are issued, in the meantime in the case of the function budgeting bpd goes well, proved by always involved in the budget discussion meetings that are done with the principle of transparency and supervision function bpd also goes well seen with the active bpd in surveillance of the village's income and expenditure budget and factors that become constraints BPD Kahianga in the development of the village namely the community participation Kahianga Village to the development program is still relatively low, the level of education is relatively low is a BPD inhibitors communicate well and able to analyze the aspirations or what the next community is in coordinate with the village government and the pattern of parallel relations between the BPD and the village head in the village government , it turns out that in the implementation is colored by the practices of working relationships that are less harmonious and leads to the occurrence of conflicts and shows the tendency to dominate the village chief of the BPD.
Co-Authors La Ode Muhammad Karim