Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM OLEH ANAK. laode muhammad karim
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.94

Saat ini kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun senjata tajam sangatlah sering terjadi. Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam. Dimana penggunaan senjata yang tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan berbagai masalah dan tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana materil terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam putusan NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Bau.Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data. Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Data primer Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait dan Data sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan maupun sumber lainnya yang berkaitan erat dengan masalah dan tujuan penelitian. hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis menunjukan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus diatas sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 LN No. 78.1951. berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani tidak terdapat gangguan mental sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Baubau NO. Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Bau telah sesuai. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim.

The effectiveness of legal role of village consultative Agency (BPD) in Village development according to UU.No. 6 year 2014 about village (Kahianga Village study) Laode Muhammad Karim; Deddy Mursanto
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 4 No 2 (2020): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v4i2.671

The purpose of this research is to know the effectiveness of legal role of the Village consultative Agency (BPD) in the development of the village according to UU.No. 6 year 2014 about village (Kahianga Village study) and to find out the factors that inhibit the role of the Village consultative Agency (BPD) in development in the village Kahianga East Tomia District. The data collection techniques used more on observation, a dandokumentation interview. The conclusion of this research is the effectiveness of legal role of the village consultative body (bpd) Kahianga in the case that legislation does not go as it should, proved in the absence of the rules that are issued, in the meantime in the case of the function budgeting bpd goes well, proved by always involved in the budget discussion meetings that are done with the principle of transparency and supervision function bpd also goes well seen with the active bpd in surveillance of the village's income and expenditure budget and factors that become constraints BPD Kahianga in the development of the village namely the community participation Kahianga Village to the development program is still relatively low, the level of education is relatively low is a BPD inhibitors communicate well and able to analyze the aspirations or what the next community is in coordinate with the village government and the pattern of parallel relations between the BPD and the village head in the village government , it turns out that in the implementation is colored by the practices of working relationships that are less harmonious and leads to the occurrence of conflicts and shows the tendency to dominate the village chief of the BPD.

Effectiveness to the reversal of the burden proof system in handling corruption case Deddy Mursanto; La Ode Muhammad Karim; Mashendra Mashendra
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 5 No 1 (2020): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v5i1.863

Corruption is an act that can harm State finances and cause losses to the people's economy. This study aims to determine the arrangement of the burden of proof reversals system of corruption according to the applicable provisions and the proper regulation in implementing the system of reversing the burden of proof to be done optimally. This study uses a normative juridical research methodology with a statute approach. This research's data analysis method is descriptive qualitative by describing the problems and facts in writing from the literature. The study indicates that the burden of proof reversal system concerning the Eradication of Corruption Crimes contained in Law no. 20 of 2001 is limited only to the offense of gratification regulated in Article 12 B paragraph (1) letter a. The withdrawal presumption proof can also be extended to the defendant's property, which is claimed to be connected to the accused's case (Article 37 A) and the property of the defendant (who has not been charged) which is not accused of corruption as a result of a criminal act (Article 38 B). Reversal of the burden of proof in the law of corruption is a reversal of the burden of proof impartial public prosecutor and the defendant alike must prove but / the same element proved different.

Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court safrin salam; Rizki Mustika Suhartono; La Ode Muhammad Karim; Siti Nur Anisa; Sri Mayanti
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i2.22914

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum dalam mewujudkan keadilan yang berpihak pada masyarakat keadilan sangat penting di Negara Indonesia. Salah satu perwujudan itu diwujudkan dalam bentul Pemberian Layanan bantuan hukum yakni Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Pasarwajo. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat antara dosen fakultas hukum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Amanah Peduli Kemanusiaan yang bermitra dengan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam pemberian bantuan hukum kepda masyarakat miskin. Pada dasarnya, Posbakum Pengadilan Agama Pasarwajo telah menerapkan dan melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 jo. SOP Pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Pasarwajo No : SOP/AS/02 Tanggal 2 sedangkan peran Posbakum Pengadilan Agama Pasarwajo ada 4 yakni a) Memberikan bantuan hukum secara prodeo menurut UU 16 Tahun 2016 dan Perma No. 1 Tahun 2014; b) Memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu terhadap pelayanan pengadilan; c) Melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan; d) Mewujudkan peradilan yang agung sebagai mitra dari pengadilan agama pasarwajo. Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court The existence of legal aid institutions in realizing justice in favor of the justice community is very important in the State of Indonesia. One of the manifestations is manifested in the form of providing legal aid services, namely the Legal Aid Post at the Pasarwajo Religious Court. This activity is a form of community service between law faculty lecturers and The Amanah Peduli Humanitarian Legal Aid Foundation (YLBH ALIM), in partnership with the Pasarwajo Religious Court, in providing legal assistance to the poor. Basically, the Pasarwajo Religious Court Posbakum has implemented and implemented the provisions contained in Perma Number 1 of 2014 jo. SOP for Legal Aid Postal Services (POSBAKUM) of the Pasarwajo Religious Court No. SOP/AS/02 dated two while the roles of Posbakum for the Pasarwajo Religious Court are 4, namely a) Providing legal assistance on a free basis according to Law 16 of 2016 and Perma No. 1 of 2014; b) Providing access to justice for underprivileged communities to court services; c) Implementing the principle of fast, low-cost and low-cost justice; d) Realizing a great judiciary as a partner of the Pasarwajo.

PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Mashendra Mashendra; Indah Kusuma Dewi; Masdiana Masdiana; Amrun Kahar; LaOde Muhammad Karim; Hadi Supriyanto; Richard Zeldi Putra
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v1i4.164

ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.

Future Implementation of Ius Constituendum and Restorative Justice in the Criminal Justice System Mashendra Mashendra; La Gurusi; La Ode Muhammad Karim
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 7 No. 1 (2022): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v7i1.2864

The notion of restorative justice is presently implemented in the Indonesian criminal justice system through Law No. 11 of 2012, which oversees the juvenile court system. Future expansion of the application of restorative justice within the criminal justice system is a topic of discussion. As a research methodology, legal norm research is employed. Deductive reasoning is used to reach conclusions. On the basis of research findings, the Government and the DPR are expected to swiftly formulate guidelines for the implementation of the concept of restorative justice issued by the Criminal Justice Subsystem in laws and regulations, both in the form of laws and in the Draft Code of Criminal Procedure (RKUHAP) and the Draft Law – Criminal Law (RKUHP). The implementation or application of the concept of restorative justice in the resolution of criminal cases involving these offenders shall be governed by these rules.

Counseling on ITE Law Violations in Using Social Media in Saragi Village, Buton Regency Edy Nurcahyo; La Gurusi; Hadi Supriyanto; Kaswandi; La Ode Muhammad Karim; Zubair; Samsul; Afsalun Arman; Nanda Prastika; Revalina Nur Aliyah Priadi; Jusni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari Vol. 2 No. 1 (2023): January, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jpmb.v2i1.2883

Legal counseling on violations of the ITE Law in using social media in the Saragi sub-district aims to create public awareness in social media wisely and avoid violations of the ITE Law. Forms of violation of the Information and Electronic Transaction Law in using social media have been regulated in Law no. 19 of 2016 Jo Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Legal counseling on violations of the ITE Law in social media uses a statutory approach by first examining legal materials related to violations of the ITE Law in social media. Public awareness to be wise in using social media must always be increased in order to create social order in society.

Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau Ernawati Ernawati; rizki mustika suhartono; Gurusi Gurusi; La Ode Muhammad Karim; Muhamad Irwan Sugianto; Risaldi Risaldi
Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARI 2023
Publisher : Pusat Riset Manajemen dan Publikasi Ilmiah Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia Sinergi Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55983/empjcs.v2i1.367

This community service aims to provide knowledge and understanding of buying and selling to the people of Palabusa Village. The method used in carrying out activities is counseling and question and answer. The results and discussion, namely Community Service is legal counseling involving Law Faculty Lecturers and Amaliah Work College Students (KKA) to provide legal counseling before the Palabusa Village community. Legal education about buying and selling is very much needed for the community, considering buying and selling is an act that is often carried out in everyday life.

Criminal Sanctions for Coral Reef Destroyers Tomia Island Study, Wakatobi Regency La Ode Muhammad Karim
APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 1 (2022): APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities
Publisher : Lembaga Junal dan Publikasi, Universitas Muhammadiyah Buton

In general, damage to coral reefs in the Tomia Wakatobi area is caused by human activities, including fishing methods using explosives, disposal of plastic waste which causes pollution of the marine environment and other fishing methods that are not environmentally friendly which cause coral damage. This research uses empirical normative law research methods, which are legal research conducted by researching library materials or secondary data, normative legal research is also called doctrinal legal research. Peter Mahmud explained that normative legal research is a process to find a rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. In this type of legal research, law is often conceptualized as what is written in legislation or regulations. The law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The result of this study is that the regulation of sanctions for perpetrators of coral destruction is regulated in laws, including the Republic of Indonesia Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, which is specifically regulated in Article 84 paragraph (1) and Law no. 27 of 2007 concerning the management of coastal areas and small islands, in article 35 letters a, b, c, and d everyone is directly or indirectly prohibited from mining coral reefs that cause damage to coral reef ecosystems, taking coral reefs in conservation areas. The inhibiting factors in preventing coral destruction are the lack of public awareness and lack of supervision.

PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Mashendra Mashendra; Indah Kusuma Dewi; Masdiana Masdiana; Amrun Kahar; LaOde Muhammad Karim; Hadi Supriyanto; Richard Zeldi Putra
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v1i4.164

ekonomi tidak terpenuhi, tuntutan istri cukup tinggi, rasa cemburu, prasangka berlebihan, minim penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan artikel ini untuk menjelaskan penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga harmoni di desa Galanti Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton. Metode yang digunakan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pemberdayaan. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmoni, dapat membantu masyarakat dalam memahami penyakit masyarakat terutama kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik serta solusi menyelesaikan permasalahan hukum materi tersebut. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan dalam rumah tangga dan solusi alternative penyelesaian kekerasan serta tips membangun keluarga harmoni. Tanggapan masyarakat adanya kegiatan tersebut sangat senang, terutama membahas pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, peserta juga sangat respon untuk kegiatan penyuluhan hukum ini untuk tetap dilakukan secara kesinambungan.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search