Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

THE BALINESE WOMEN’S POLITICAL PARTICIPATION IN THE GENERAL ELECTIONS CONDUCTED FROM 1997 TO 2004 (IN THE PERSPECTIVE OF CULTURAL STUDIES) Rahayu, Luh Riniti; Putra Astiti, Tjok. Istri; Suastika, I Made; Parimartha, I Gde
E-Journal of Cultural Studies Vol. 5, No. 2 Juli 2011
Publisher : Cultural Studies Doctorate Program, Postgraduate Program of Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (31.69 KB)

Abstract

This study discusses the Balinese women’s political participation in thegeneral elections conducted in 1997, 1999 and 2004. During these years, in spiteof being supported by reformation, there was a gap with regard to the Balinesewomen’s participation in politics, which was assumed to result from numerousfactors. Therefore, the problems formulated in this study are (1) how the Balinesewomen politically participated in the general elections conducted in 1997, 1999and 2004; (2) what factors affected their political participation in the generalelections conducted in 1997, 1999 and 2004?; (3) what were the effects andmeanings of their political participation in the general election conducted in 1997,1999 and 2004 viewed from the values of equality in gender? Qualitative methodwith multidisciplinary approach from the perspective of cultural studies wasadopted in this study. Several critical social theories were employed forsharpening the analysis.The results of the study show that the Balinese women’s politicalparticipation in the general election conducted in 1997 was 11.11%; that therecruitment system still referred to the concepts applied in the New Order, that is,through the women’s organizations established by the government with highnepotism. While their political participation in the general election conducted in1999 decreased by 1.62% as a consequence of reformation, in the general electionconducted in 2004 it rose by 7.27%, resulting from the changes in the generalelection regulations. The factors which encouraged the Balinese women toparticipate in politics were that they were influenced by the men who werepoliticians and close to them such as their husbands and fathers, the women’smovements and the general election regulations. As far as the domestic domain isconcerned, their political participation was positive. What is meant is that theywere able to acquire asymmetric relation of power; however, negatively, they hadmultiple responsibilities resulting from the multiple roles they played. In thepolitical domain, they were dominated by men; in addition, their politicalparticipation gave the meanings of equality, being constitutional and beingprestigious.
Potensi Peran Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Indonesia Luh Riniti Rahayu; Putu Surya Wedra Lesmana
Journal Social and Humaniora Vol 20 No 1 (2020)
Publisher : Udayana University Press bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.719 KB) | DOI: 10.24843/PJIIB.2020.v20.i01.p05

Abstract

Sejak berlakunya Otonomi Daerah di Indonesia, intoleransi terus meningkat diberbagai daerah, intoleransi ini mengancam kehidupan sosial dan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Bila hal ini terus dibiarkan berkembang maka, akan memicu perpecahan bangsa serta mengancam keberadaan NKRI. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha guna meredam intoleransi dan memelihara kerukunan antar enam agama yang diakui Negara. Salah satunya adalah dengan cara mewujudkan moderasi beragama. Penelitian ini menyoroti Peran Perempuan dalam Moderasi Beagama di Indonesia dengan metode deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah Perempuan dari berbagai agama sangat potensial dalam menjaga harmoni dan menjaga kerukunan antara umat beragama, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai saran, perlunya meningkatkan peran dan melibatkan perempuan dalam setiap kegiatan implementasi moderasi beragama di Indonesia.
Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar Sri Sulandari; I Wayan Astawa; Luh Riniti Rahayu; Putu Surya Wedra Lesmana
Journal of Contemporary Public Administration (JCPA) Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (987.549 KB) | DOI: 10.22225/jcpa.1.1.2021.20-26

Abstract

One of the stages of the 2019 election is the implementation of the election campaign in which the General Election Commission has issued PKPU Number 23 concerning the 2019 General Election Campaign as a legal basis for the implementation of the election campaign in Indonesia. The objectives and benefits of the research refer to the formulation of the problem. The research method that the writer uses is descriptive qualitative. Research shows that the implementation of the General Election Commission’s regulations regarding the 2019 General Election Campaign in Gianyar Regency is generally going well, this is evidenced by the implementation of the 2019 election campaign stages have followed provisions and regulations that have been established, and election organizers can both facilitating election participants in accordance with what is mandated by the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign. There are several factors inhibiting the implementation of the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign, including the size factor and policy objectives, the human resource factor possessed by the election organizers. and election participants, the characteristic factors of the executing agent, the attitudes or tendencies of the implementers, the inter-organizational communication factors and the activities of the executors, and finally the economic, social, and political environmental factors that exist in Gianyar District.
ANTARA BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH: UPAYA PENGHAPUSAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI DALAM MENDORONG PENCAPAIAN SDGS DI INDONESIA Sulandari, Sri; Rahayu, Luh Riniti; Astawa, Wayan; Wedra Lesmana, Putu Surya
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2024): Vol. 15 No. 1, Januari 2024
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v15i1.12497

Abstract

Pernikahan anak merupakan permasalahan yang mengkhawatirkan di Indonesia. Artikel ini menganalisis upaya penghapusan perkawinan anak di Kabupaten Bangli yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang mempunyai komitmen penghapusan perkawinan anak, namun juga mempunyai budaya kuat yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak. Pertanyaan mendasar dari artikel ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi perkawinan anak. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis menemukan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di Bangli , yaitu faktor kehamilan yang tidak diinginkan, hal ini terjadi karena pergaulan bebas, dan pengaruh informasi melalui internet yang tidak terkontrol. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak adalah pertama karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan disebabkan oleh rendahnya pendidikan khususnya pendidikan kesehatan reproduksi. Juga karena kemajuan teknologi internet dimana semua generasi muda kini memiliki gadget. Faktor kedua adalah tradisi yang berlaku di desa adat di Kabupaten Bangli . Sesuai tradisi, setiap orang atau anak warga desa yang mengalami kehamilan harus segera dikawinkan agar tidak mencemari spiritual desa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penghapusan perkawinan anak telah mengeluarkan beberapa kebijakan yaitu berupa Anggaran Rumah Tangga Perlindungan Anak, Peraturan Bupati dan pencanangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kabupaten Bangli dapat dikatakan telah berkomitmen melaksanakan tujuan kelima program SDGs pada tahun 2015 hingga 2022, namun belum berhasil dalam mencegah dan menghapuskan perkawinan anak.
TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI INDONESIA Dewi Mahayogi, Ni Putu Tirta; Rahayu, Luh Riniti; Sulandari, Sri; Putu Surya Wedra Lesmana
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 01 (2025): Volume 16 No. 1 Januari 2025
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v16i01.21866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah apa saja faktor-faktor penyebab dari perkawinan anak dan tantangan Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan fokus pada kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Menurut data UNICEF 2023, lebih dari 25,53 juta anak perempuan yang dinikahkan di bawah umur, Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia. Perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia yang melanggar hak-hak dasar anak dan berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan anak, seperti siklus kemiskinan, dampak sosial, dampak kesehatan, dampak psikologis, serta faktor sosial, ekonomi, dan religius. Tantangan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti adanya dispensasi Nikah. Terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat istiadat, dan tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum. Banyak anak dan remaja yang tidak mengetahui undang-undang tentang perkawinan, dan peran sekolah dalam sosialisasi tentang undang-undang ini masih lemah.
PENGARUH PELAYANAN ADMINISTRASI, FASILITAS PENDIDIKAN DAN KOMPETENSI DOSEN TERHADAP KEPUASAN TARUNA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI (POLTRADA BALI) Fajarwati, Fitria; Widanti, Ni Putu Tirka; Rahayu, Luh Riniti
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 4 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 4, Desember 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i4.1377

Abstract

Changes in people's mindsets about the importance of education have an impact on the increasing public interest in higher education. Higher education is considered to be a place that produces quality human resources. Increasingly fierce competition and the demands of society's needs for quality oriented toward the value of service users ultimately pressure organizations to be able to respond quickly. Facing this condition, the main thing that must be prioritized by universities is student satisfaction. This study aims to analyze the effect of administrative services, educational facilities, and lecturer competence on the satisfaction of Bali Land Transportation Polytechnic cadets. The number of samples used was 69 with the proportional sampling method. Data collection using a questionnaire The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the SmartPLS application. The results showed that administrative services, educational facilities, and lecturer competence had a positive and significant effect on the satisfaction of Bali Land Transportation Polytechnic cadets. Among the three influential independent variables, lecturer competence is the one that has the most influence on cadet satisfaction. The magnitude of the influence of independent variables on cadet satisfaction is 92.9%.
Community Based Tourism sebagai Salah Satu Konsep Pengembangan Pariwisata Sutama, I Kompyang Gede; Dewi, Nyoman Diah Utari; Rahayu, Luh Riniti
Jurnal Studi Perhotelan dan Pariwisata Vol. 2 No. 1 (2023): September
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jspp.v2i1.2042

Abstract

Purpose: This article aims to investigate the concept and implementation of Community Based Tourism (CBT) as a tourism development strategy that involves the active participation of local communities. Research Methodology: This research uses a descriptive analytical approach by collecting data from literature studies and case studies related to the implementation of CBT in various tourism destinations. Results: The research results show that CBT is able to improve the economic and social welfare of local communities, increase cultural understanding, and maintain the natural environment. Implementing CBT also strengthens local identity and improves the quality of tourist experiences. Limitations: This study is limited to an analysis of available literature and selected case studies, so generalization of findings needs to be done with caution depending on the specific context of each location. Contribution: This article contributes to expanding understanding of the potential of CBT as a sustainable tourism development model that has a positive impact on local communities and the environment, and offers guidance for tourism practitioners and decision makers to implement CBT effectively.
Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar Sri Sulandari; I Wayan Astawa; Luh Riniti Rahayu; Putu Surya Wedra Lesmana
Journal of Contemporary Public Administration 20-26
Publisher : Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jcpa.1.1.2021.20-26

Abstract

One of the stages of the 2019 election is the implementation of the election campaign in which the General Election Commission has issued PKPU Number 23 concerning the 2019 General Election Campaign as a legal basis for the implementation of the election campaign in Indonesia. The objectives and benefits of the research refer to the formulation of the problem. The research method that the writer uses is descriptive qualitative. Research shows that the implementation of the General Election Commission’s regulations regarding the 2019 General Election Campaign in Gianyar Regency is generally going well, this is evidenced by the implementation of the 2019 election campaign stages have followed provisions and regulations that have been established, and election organizers can both facilitating election participants in accordance with what is mandated by the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign. There are several factors inhibiting the implementation of the general election commission regulations regarding the 2019 election campaign, including the size factor and policy objectives, the human resource factor possessed by the election organizers. and election participants, the characteristic factors of the executing agent, the attitudes or tendencies of the implementers, the inter-organizational communication factors and the activities of the executors, and finally the economic, social, and political environmental factors that exist in Gianyar District.