Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge) Vikriatuz Zahro; Reni Putri Anggraeni; Vicko Taniady
PAKAR Pendidikan Vol 18 No 1 (2020): Published in January 2020
Publisher : Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/pakar.v18i1.217

Abstract

Character education is the primary weapon to form good quality students. However, the digital era's entry does not always have a positive impact, especially for students in Indonesia. The growth of individualistic attitudes, bullying behavior, lack of manners, and so on positively impact creating ethical and moral young generations. This is an urgency that must be addressed wisely in education to form a new character education model for students in Indonesia. Internalization of local-Bugis cultural values ​​is an urgency that must apply in the world of character education in Indonesia. The research method used in this research is a qualitative descriptive method using secondary data and a case study approach to the adverse effects of the digital era for students in Indonesia. This study's results indicate that the local value of Bugis, which is reflected through Sipakatau, Sipakalebbi, and Sipakainge, will positively impact the character development of students in Indonesia. So that in the end, based on these local Bugis values, it is hoped that students will be able to improve ethics and other behaviors for the better.
STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024 Vicko Taniady; Reni Putri Anggraeni; Ahmad Alveyn Sulthony Ananda
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.
STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024 Vicko Taniady; Reni Putri Anggraeni; Ahmad Alveyn Sulthony Ananda
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.