Garuda - Garba Rujukan Digital

Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil Vicko Taniady; Brillian Aditya Prawira Arafat; Hari Sutra Disemadi
EKSPOSE Vol 19, No 2 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v19i2.1139

Internalisasi Nilai Kebudayaan Lokal Bugis (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge) Vikriatuz Zahro; Reni Putri Anggraeni; Vicko Taniady
PAKAR Pendidikan Vol 18 No 1 (2020): Published in January 2020
Publisher : Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/pakar.v18i1.217

Character education is the primary weapon to form good quality students. However, the digital era's entry does not always have a positive impact, especially for students in Indonesia. The growth of individualistic attitudes, bullying behavior, lack of manners, and so on positively impact creating ethical and moral young generations. This is an urgency that must be addressed wisely in education to form a new character education model for students in Indonesia. Internalization of local-Bugis cultural values is an urgency that must apply in the world of character education in Indonesia. The research method used in this research is a qualitative descriptive method using secondary data and a case study approach to the adverse effects of the digital era for students in Indonesia. This study's results indicate that the local value of Bugis, which is reflected through Sipakatau, Sipakalebbi, and Sipakainge, will positively impact the character development of students in Indonesia. So that in the end, based on these local Bugis values, it is hoped that students will be able to improve ethics and other behaviors for the better.

Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah Kania Venisa Rachim; Vicko Taniady; Ramadhan Dwi Saputra
Jurnal Studia Legalia Vol. 3 No. 02 (2022): Journal Of Studia Legalia
Publisher : FKPH Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.924 KB)

Polemik penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia menjadi permasalahan serius. Banyaknya jalur penyelesaian sengketa pertanahan mengakibatkan kerap terjadinya putusan yang tumpang tindih, lamanya proses pengadilan yang tidak mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa, serta hakim yang masih belum optimal dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena hanya mendasarkan pada kebenaran formil daripada kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Artikel ini mencoba untuk mengkaji pengadilan agraria sebagai upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang lebih optimal. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan negara di Australia khususnya di Queensland dan New South Wales serta negara Skotlandia, artikel ini akan menawarkan gagasan pembentukan pengadilan agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agraria di Queensland, New South Wales, dan Skotlandia mampu menjadi media penyelesaian sengketa pertanahan yang optimal. Gagasan pengadilan agraria sejatinya telah tertuang dalam Pasal 60, 61, dan 82 RUU Pertanahan dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah pengadilan umum dan menggunakan hukum acara perdata. Melihat hal tersebut, perlu adanya upaya untuk merekonseptualisasi pengadilan agraria dengan menempatkan pengadilan agraria di bawah Mahkamah Agung, melakukan revisi RUU Pertanahan, dan membentuk Hukum Acara Pertanahan. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme rekrutmen hakim khususnya pada hakim pengadilan agraria.

STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024 Vicko Taniady; Reni Putri Anggraeni; Ahmad Alveyn Sulthony Ananda
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1238

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.

STRATEGI PERLINDUNGAN POHON PADA TAHAPAN KAMPANYE PILKADA 2024 Vicko Taniady; Reni Putri Anggraeni; Ahmad Alveyn Sulthony Ananda
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2024): Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia
Publisher : Komisi Pemilihan Umum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46874/tkp.v5i2.1238

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada pemilihan kepala daerah ditinjau berdasarkan hak-hak lingkungan hidup. Maraknya pemasangan APK di pohon berakibat pada terganggunya stabilitas kelestarian lingkungan hidup manusia dan melanggar hak lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan alat peraga dalam kontestasi Pemilu tahun 2024 telah memberikan warna buruk terhadap lingkungan dan dikhawatirkan akan berlangsung hingga Pilkada pada November 2024. Pada saat ini, mekanisme pemasangan APK di Indonesia belum diatur tegas dalam UU Pilkada dan aturan turunannya. Jika dianalisis, Pasal 30 ayat (9) PKPU 11/2020 tentang Kampanye tidak melarang menempatkan APK di pepohonan. Larangan penggunaan pohon hanya ditetapkan terhadap atribut berupa bahan kampanye jenis stiker. Permasalahan ini juga diperparah dengan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pelanggaran kampanye saat ini. Akibatnya para calon yang mengikuti Pilkada kerap melakukan pelanggaran kampanye, termasuk penempatan APK yang tidak tepat. Jika dianalisis dengan studi komparatif, pengaturan perihal larangan pemasangan APK telah diatur tegas beserta sanksinya. Diperlukannya reformulasi hukum terkait pemasangan APK dan mempertegas sanksi pelanggaran terkait dengan lingkungan hidup. Melalui konstruksi hukum tersebut, kampanye dapat berlangsung berlandaskan prinsip environmental ethics sebagaimana yang tertuang dalam UU Lingkungan Hidup.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search