Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPM: Journal of Public Policy and Management
Irnawati Sanre Gunawan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KINERJA PEGAWAI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Irnawati Sanre Gunawan; Nuryanti Mustari; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhui bagaimana Kinerja dan upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok badan pengelola keuagan dan asset daerah kabupaten jeneponto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan istrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1)  Kualitas kerja (2)  Kerjasama;  (3) Loyalitas.(4) Tanggung jawab  kemudian dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai yaitu; 1). Kemampuan Kinerja Pegawai atas  Laporan Keuangan  (CaLK)  mengacu pada Standar, yaitu; mampu memahami Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (2) Peningkatan Kompetensi Pegawai, yaitu; meningkatakan kompetensi pegawai yang dilakukan dapat memperdalam  dan memperluas  kemampuan kerja,  dan ,  SKPD  harus  memiliki SDM  yang  berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, sering mengikuti  pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bagian keuangan. (3) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai, yaitu; memberikan  tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan  yang obyektif  dengan  memperhatikan  kemampuan  keuangan  daerah  dan  memperoleh persetujuan  DPRD. 
Co-Authors Jaelan Usman Nuryanti Mustari