Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Government and Civil Society Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JPPM: Journal of Public Policy and Management Ilomata International Journal of Management
Jaelan Usman
Universitas Muhammadiyah Makassar
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR Abd. Rahman; Muhlis Madani; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.4901

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi pemerintah  daerah  dalam  menangani pedagang kaki lima  di Pantai Losari  Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara  purposive. Teknik  Analisis Data  mengunakan Model  Interaktif Miles.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah daerah Kota Makassar dalam menangani pedagang Kaki Lima melalui 3 bentuk yaitu: 1) Penataan.’ Menetapkan daerah Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi berjualan secara tidak permanen setiap hari minggu dengan aturan yang berlaku. 2) Pembinaan.’ Dilakukan melalui organisasi Appatangkasa dengan bekerja sama satpol pp dengan menberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar pedagang kaki lima senantiasa taat terhadap lokasi tempat berjualan sesuai dengan ketetapan pemerintah. 3) Pengawasan.’Dilakukan melalui Satpol PP dengan menertipkan Pedangang Kaki Lima jika melanggar aturan demi menegakkan keamanan dan ketertiban jualan  di daerah Metro Tanjung Bunga. 
IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA RAKYAT DALAM PENGEMBANGAN PERAJIN PERAHU PINISI DI KECAMATAN BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA Ahmad Taufik; Jaelan Usman; Abdul Mahsyar
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3597

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pencapaian tujuan program peningkatan kapasitas dan kemampuan dasar masyarakat dan mengetahui strategi pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas para perajin perahu Pinisi melalui jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan kemampuan dasar masyarakat dalam pengembangan pengetahuan, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan sudah terlaksana, namun belum optimal. Pembinaan pengembangan perajin perahu dikontrol dan dikendalikan berdasarkan kebijakan pemerintah daerah. Namun, usaha pembinaan ini tidak banyak berpengaruh pada efektivitas usaha indstri kecil, utamanya jika dilihat dari kemampuan produksi dan kemampuan pengembangan bidang permodalan. Pelaksanaan pembinaan kapasitas dan kapabilitas usaha industri pembuatan perahu Pinisi di Tanah Beru dinilai kurang memadai, perhatian pemerintah dalam mengakomodasi distribusi produksi, pemasaran, dan modal tidak banyak menyentuh harapan pelaku industri kecil.
KINERJA PEGAWAI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Irnawati Sanre Gunawan; Nuryanti Mustari; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 1 (2021): PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i1.5133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhui bagaimana Kinerja dan upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok badan pengelola keuagan dan asset daerah kabupaten jeneponto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan istrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1)  Kualitas kerja (2)  Kerjasama;  (3) Loyalitas.(4) Tanggung jawab  kemudian dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai yaitu; 1). Kemampuan Kinerja Pegawai atas  Laporan Keuangan  (CaLK)  mengacu pada Standar, yaitu; mampu memahami Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (2) Peningkatan Kompetensi Pegawai, yaitu; meningkatakan kompetensi pegawai yang dilakukan dapat memperdalam  dan memperluas  kemampuan kerja,  dan ,  SKPD  harus  memiliki SDM  yang  berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, sering mengikuti  pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bagian keuangan. (3) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai, yaitu; memberikan  tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan  yang obyektif  dengan  memperhatikan  kemampuan  keuangan  daerah  dan  memperoleh persetujuan  DPRD. 
KOORDINASI DINAS PERHUBUNGAN DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA MAKASSAR Sitti Sahara Syamel; Abdul Mahsyar; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 2, No 1 (2020): JPPM: Journal of Public Policy and Management
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v2i1.3604

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas yang disebabkan maraknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan yang menggunakan bahu jalan hingga ke badan jalan. Dan juga untuk mengetahui kordinasi yang digunakan dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas. Serta mengetahui bagaimana penerapan kebijakan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan menggunakan metode deskriptif dan analisa data kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah staf-staf Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja  (SATPOL PP) dan pedagang kaki lima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar sangat minim, karena Dinas Perhubungan dalam melakukan kordinasi hanya dalam rapat gabungan, rapat rutin dan dalam rapat forum lalu lintas sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya jarang melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan selaku leading sektor. Satpol PP sudah mengetahui tugas-tugas kewajibannya dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di Kota Makassar.  
EFEKTIVITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN ENREKANG jumarni ludding; Budi Setiawati; Jaelan Usman
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 3, No 2 (2021): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v3i2.6581

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.Metode yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif.Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif.Peneliti mengunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan sebanyak 7 orang. Berdasarkan pandangan penulis bahwa informan yang telah ditunjuk mempunyai pengetahuan dan dianggap berpotensi dalam memberikan informasi tentang Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Semarang belum efektif. .  Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tiga aspek yaitu pencapaian tujuan dimana kurangnya kegiatan sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan P2TP2A, aspek integrasi dikatakan kurang efektif sebab P2TP2A kurang melakukan komunikasi dengan instansi ekstenal serta aspek adaptasi dikatakan kurang efektif sebab kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pelayanan terhadap masyarakat.
RELEVANSI BUDAYA PATRIARKI DENGAN BIROKRASI PEMERINTAHAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR Kartini Kharisma Nur; Jaelan Usman; Ihyani Malik
JPPM: Journal of Public Policy and Management Vol 4, No 1 (2022): JPPM
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jppm.v4i1.8111

Abstract

This study purposed to analyze the relevance of patriarchal culture with government bureaucracy. This study used qualitative by using direct interviews with related informants and this study used descriptive qualitative, namely providing an overview based on phenomena and facts that occured. The results of this study showed  there was a relevance of patriarchal culture with the government bureaucracy at the Makassar City Transportation Service which in essence patriarchy meant that the highest power was in men. This was evident in the ideology based on the dominant temperament, which was male employees who occupied the most structural positions. But for patriarchal ideology based on sex roles and status, women were essentially also able to enter the world of bureaucracy. Women were no longer a domestic service or household work but also they were able to become women career to survive their live, and their political status could also complete with men according to their hierarchical structure and career path without distinguishing gender, race, and religion.
National Program, Local Response: Dynamic of Unconditional Cash Transfer Distribution to Poor Families in Maros Regency, Indonesia Jaelan Usman; Muhammad Rusydi; Mahnoor Farooq
Journal of Government and Civil Society Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.6150

Abstract

This study aims to explore the implementation of social assistance programs in improving the welfare of the poor affected by Covid-19 in Maros Regency. This is based on the consideration that the Family Hope Program is a conditional social assistance program, namely Beneficiary Families in supporting the improvement of the welfare of the poor between generations. We investigated the contribution of various possible pathways to the program’s overall impact, including education, health, consumption, caregiver stress levels and life satisfaction, perceived social support, and participation in hard and unpleasant work. The method used is qualitative-explorative with a phenomenological approach, to explore the Unconditional Cash Transfer (BLT) program to help the poor during the COVID-19 pandemic in Maros Regency, data analysis using Nvivo 12 Pro to interpret phenomena more deeply to get the best findings. The results of this study underline that unconditional cash grants are used on a scale that is getting bigger as part of Indonesia’s national social protection system. Unconditional Cash Transfer (BLT) distributed to poor families in Maros Regency aims to ease the economic burden due to Covid-19 Pandemic. Then the Maros Regency Government integrated social programs in collaboration with the Central Government, Regional Social Institutions, and Ombudsman to help poor families avoid economic, health, and education difficulties during Covid-19 Pandemic in Maros Regency. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasikan pelaksanaan program bantuan sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang terdampak akibat Covid-19 di Kabupaten Maros. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Program Keluarga Harapan adalah program bantuan social yang bersyarat, yaitu Keluarga Penerima Manfaat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin antar generasi. Kami menyelidiki kontribusi berbagai kemungkinan jalur untuk dampak program secara keseluruhan, termasuk pendidikan, kesehatan, konsumsi, tingkat stress pengasuh dan kepuasan hidup, dukungan sosial yang dirasakan, dan partisipasi dalam kerja keras dan tidak menyenangkan. Metode yang digunakan kualitatif-eksploratif dengan pendekatan fenomenologi, untuk mengeksplorasikan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk membantu masyrakat miskin di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Maros, analisis data menggunakan Nvivo 12 Pro untuk menginterpertasikan fenomena lebih mendalam untuk mendapatkan temuan terbaik. Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa hibah tunai tanpa syarat, yang digunakan dalam skala yang semakin besar sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial nasional di Indonesia. Bantun Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan untuk keluarga miskin di Kabupaten Maros bertujuan untuk meringankan beban ekonomi akibat pandemi covid-19. Kemudian Pemerintahan Kabupaten Maros melalukan integrasi program sosial yang bekerjasama dengan pemerintah pusat, lembaga social daerah, dan Ombusman untuk membantu keluarga miskin terhindar dari kesulitan ekonomi, Kesehatan dan pendidikan selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Maros.
The Role of Political Education on The Political Participation of Novice Voters in The 2020 Simultaneous Regional Elections in Barru District Andi Rosdianti Razak; Jaelan Usman; Rusdin Nawi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.345 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11320

Abstract

This study aims to answer the main problem discussed, namely the role of political education on the political participation of novice voters in the 2020 Simultaneous Regional Elections in Barru Regency. In addition, to explain the supporting and inhibiting factors of political education in the success of simultaneous regional elections. The method used is qualitative with a phenomenological type, to explain the current status of a group of people, objects and political systems. The data analysis technique used is descriptive qualitative, to comprehensively examine and analyze the role of political education for the younger generation, especially novice voters in participating in the success of the 2020 simultaneous regional elections. The results of this study show that the role of political education for the younger generation, especially novice voters, to participate and be actively involved in the 2020 simultaneous regional elections in Barru Regency is largely determined by various factors, including: the family as an agent of socialization of political education has a very important role. Then a factor that is no less important in motivating novice voters in the 2020 simultaneous regional elections is the social environment. Furthermore, supporting and inhibiting factors in this study include: (1) supporting factors are the presence of political stimuli, personal and social characteristics, and political education; (2) inhibiting factors include busy daily activities, minders, and prohibitions from the family (parents).
Implementation Policy Service Administration Integrated Sub-district (PATEN) in Sape District, Sape Regency Bima Farhan Adi Saputra; Muhlis Madani; Jaelan Usman; Fatmawati A. Mappasere; Nuryanti Mustari; Hafiz Elfiansya Parawu; Andi Rosdianti Razak
Ilomata International Journal of Management Vol. 6 No. 4 (2025): October 2025
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijjm.v6i4.1777

Abstract

The implementation of public service reforms through the Integrated Administrative Services (PATEN) policy aims to simplify administrative processes and enhance service quality at the sub-district level. In Sape Sub-district, Bima Regency, the policy has been adopted to provide fast and integrated services. However, challenges such as poor communication, limited resources, and overlapping bureaucracy hinder its effectiveness. This study evaluates the PATEN policy's implementation in Sape Sub-district, focusing on communication, resources, personnel placement, and bureaucratic structure. The research uses a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings aim to identify challenges and provide recommendations to improve the efficiency and quality of public services at the sub-district level.
Co-Authors Abd. Rahman Abdul Mahsyar Ahmad Taufik Budi Setiawati Farhan Adi Saputra Fatmawati A. Mappasere Ihyani Malik Irnawati Sanre Gunawan jumarni ludding Kartini Kharisma Nur Mahnoor Farooq Muhammad Rusydi Muhlis Madani, Muhlis Nuryanti Mustari Parawu, Hafiz Elfiansya Razak, Andi Rosdianti Rusdin Nawi Sitti Sahara Syamel