Raphaella Dewantari Dwianto
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Dinamika Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak: Sebuah Proyek Perkotaan Berkelanjutan? Paulus Bagus Sugiyono; Raphaella Dewantari Dwianto
Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 6, No 2 (2021): Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v6i2p233-248

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memaparkan historisitas dinamika pengelolaan RPTRA di Jakarta selama beberapa tahun terakhir. Artikel ini berupaya untuk mengambil pendekatan yang berbeda dengan pendekatan fungsionalis yang umumnya dilakukan untuk menganalisis RPTRA, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Aji et al. (2016) dan Sutanto dan Junadi (2018). Upaya ini dilakukan untuk melihat RPTRA bukan sebagai sebuah ruang yang “ada” di kota sebagai tempat terjadinya berbagai aktivitas sosial masyarakat, tetapi sebagai sebuah ruang yang dibentuk oleh aspek-aspek tertentu, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Konsep yang diambil sebagai kerangka analisis adalah konsep mengenai ruang yang ditawarkan oleh Henri Lefebvre. Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif analisis deskriptif, yakni pembacaan literatur dan studi pustaka. Artikel-artikel terkait RPTRA yang dipublikasikan selama lima tahun terakhir dikumpulkan, dibaca, dan dianalisis. Penelitian ini sendiri dilakukan dalam rentang waktu Februari hingga Juni 2021. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa terdapat tiga disrupsi sosial-politik yang terjadi dalam dinamika pengelolaan RPTRA selama lima tahun. Ketiga disrupsi tersebut terkait dengan pengakomodasian aktivitas masyarakat, pergantian kepemimpinan politik, dan pandemi Covid-19. Dengan menggunakan kerangka ruang Lefebvre, penulis berpendapat bahwa seringkali terjadi benturan antara abstraksi perencanaan dan pengelolaan ruang yang dibentuk oleh pemerintah dengan harapan dan ekspektasi masyarakat. Hal yang pertama menggambarkan ruang abstrak, sedangkan hal yang kedua menggambarkan ruang sosial sebagaimana konsep ruang Lefebvre. Demi pengelolaan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat mesti dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan perkotaan. Dari segi kebijakan, pemerintah sendiri perlu mengambil kebijakan politik secara diskretif, bukan demi hegemoni politik semata. This article aims to explain the historical dynamics of RPTRA’s management in Jakarta during few recent years. Notwithstanding common functionalist approach, such as Aji et al. (2016) and Sutanto (2018), this article attempts to employ another approach. It tries to portray RPTRA not as a space that “is already being there”, used by city residents to do their various activities, but as a space that is dynamically as well as continuously formed by several factors, for instance economy, politics, and culture. The theoretical concept that is taken as an analysis framework is the concept of space, offered by Henri Lefebvre. This research employs analytic-descriptive qualitative method, such as literature reading. Some articles related with RPTRA which were published within last five years are collected, read, and analysed. This research itself was conducted between February until June 2021. The result of the research states that there are three socio-political disruptions which happened during the historical dynamics of RPTRA’s management. Those related with accommodation of residents’ activities, the dynamics of political situation, and pandemic Covid-19. The Lefebvrian analysis of space shows that there is often friction between city planning and management made by the government and the hope and expectation of city residents. The former indicates abstract space, while the latter indicates social space as were conceived by Lefebvre. For the sake of sustainable management, the participation of civil society must be included continuously. Furthermore, government itself must take political policy discreetly and not for mere political hegemony. 
VERNACULAR GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA SPASIAL KAKI LIMA DI KEMAYORAN Baiq Drestanta Lintang Medina; Joko Adianto; Raphaella Dewantari Dwianto
Jurnal Arsitektur ARCADE Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Arsitektur ARCADE Maret 2022
Publisher : Prodi Arsitektur UNIVERSITAS KEBANGSAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31848/arcade.v6i1.898

Abstract

Abstract: Street vendors as a representation of private informal economy businesses, seem to be a perennial urban problem in big cities in Indonesia, as well as other cities in Southeast Asia. This is due to the presence of those who intervene in the city's public spaces, namely sidewalks and roads-which are stipulated in the prohibition on private businesses. However, there are times when the existence of street vendors is treated permissively, seen as a form that is allowed to exist. In several studies, this situation is supported because of the involvement of public-private actors in the meta-space network or the spatial topology. This research is structured as a form of development of previous research studies. While previous researchers have introduced several terms, in this study the problem of street vendors is in another term, namely vernacular governance. Through a case study approach of street vendors in Kemayoran Quadrant A, this research is expected to increase understanding and introduce the term vernacular governance in urban studies. At the same time, to provide an understanding of how vernacular governance in practice affects the practice and negotiation process, as well as the spatial pattern of street vendors in urban areas, so that street vendors can survive or are 'allowed' to exist in the midst of urban communities with diverse interests and socioeconomic status.Abstrak: Pedagang kaki lima (PKL) sebagai representasi dari usaha privat ekonomi informal, sepertinya menjadi permalasahan abadi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, maupun kota-kota lain di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang mengintervensi ruang publik kota, yakni trotoar dan jalan yang dalam pemanfaatannya melarang usaha-usaha yang bersifat privat. Namun, ada kalanya keberadaan dan eksitensi PKL disikapi secara permisif, terlihat sebagai bentuk pelanggaran yang dibiarkan ada. Dalam beberapa penelitian, situasi tersebut didukung karena adanya keterlibatan para aktor publik-privat dalam jaringan meta space atau pun topologi/jaringan ruang. Penelitian ini disusun sebagai bentuk pengembangan atas kajian-kajian peneliti terdahulu. Sementara peneliti terdahulu telah perkenalkan beberapa istilah, dalam penelitian ini persoalan PKL dikaitkan dengan istilah lain, yakni vernacular governance. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus pedagang kaki lima di Kemayoran Kuadran A, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkenalkan istilah vernacular governance dalam kajian perkotaan. Sekaligus, untuk memberi pemahaman terkait bagaimana vernacular governance dalam praktiknya memengaruhi praktik dan proses negosiasi, serta pola spasial PKL di suatu wilayah perkotaan, sehingga PKL dapat bertahan atau ‘diperbolehkan’ ada di tengah masyarakat perkotaan yang beragam kepentingan dan status ekonomi sosialnya.
VERNACULAR GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA SPASIAL KAKI LIMA DI KEMAYORAN Baiq Drestanta Lintang Medina; Joko Adianto; Raphaella Dewantari Dwianto
Jurnal Arsitektur ARCADE Vol 6, No 1 (2022): Jurnal Arsitektur ARCADE Maret 2022
Publisher : Prodi Arsitektur UNIVERSITAS KEBANGSAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31848/arcade.v6i1.898

Abstract

Abstract: Street vendors as a representation of private informal economy businesses, seem to be a perennial urban problem in big cities in Indonesia, as well as other cities in Southeast Asia. This is due to the presence of those who intervene in the city's public spaces, namely sidewalks and roads-which are stipulated in the prohibition on private businesses. However, there are times when the existence of street vendors is treated permissively, seen as a form that is allowed to exist. In several studies, this situation is supported because of the involvement of public-private actors in the meta-space network or the spatial topology. This research is structured as a form of development of previous research studies. While previous researchers have introduced several terms, in this study the problem of street vendors is in another term, namely vernacular governance. Through a case study approach of street vendors in Kemayoran Quadrant A, this research is expected to increase understanding and introduce the term vernacular governance in urban studies. At the same time, to provide an understanding of how vernacular governance in practice affects the practice and negotiation process, as well as the spatial pattern of street vendors in urban areas, so that street vendors can survive or are 'allowed' to exist in the midst of urban communities with diverse interests and socioeconomic status.Abstrak: Pedagang kaki lima (PKL) sebagai representasi dari usaha privat ekonomi informal, sepertinya menjadi permalasahan abadi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, maupun kota-kota lain di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang mengintervensi ruang publik kota, yakni trotoar dan jalan yang dalam pemanfaatannya melarang usaha-usaha yang bersifat privat. Namun, ada kalanya keberadaan dan eksitensi PKL disikapi secara permisif, terlihat sebagai bentuk pelanggaran yang dibiarkan ada. Dalam beberapa penelitian, situasi tersebut didukung karena adanya keterlibatan para aktor publik-privat dalam jaringan meta space atau pun topologi/jaringan ruang. Penelitian ini disusun sebagai bentuk pengembangan atas kajian-kajian peneliti terdahulu. Sementara peneliti terdahulu telah perkenalkan beberapa istilah, dalam penelitian ini persoalan PKL dikaitkan dengan istilah lain, yakni vernacular governance. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus pedagang kaki lima di Kemayoran Kuadran A, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkenalkan istilah vernacular governance dalam kajian perkotaan. Sekaligus, untuk memberi pemahaman terkait bagaimana vernacular governance dalam praktiknya memengaruhi praktik dan proses negosiasi, serta pola spasial PKL di suatu wilayah perkotaan, sehingga PKL dapat bertahan atau ‘diperbolehkan’ ada di tengah masyarakat perkotaan yang beragam kepentingan dan status ekonomi sosialnya.
Teori Ruang dalam Sosiologi Perkotaan: Sebuah Pendekatan Baru Dwianto, Raphaella Dewantari
Masyarakat: Jurnal Sosiologi Vol. 17, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

When New Urban Sociology (NUS) appeared in urban sociology in early 1970s in Europe, by including state and class, it offered a macro view point, to answer the insuficiency of micro frame which had been the characteristic of urban sociology from the Chicago School. However, along with the weakening of welfare state, NUS also lost its significance, and it then chose to deconstruct itself through theory of space. This paper tries to elaborate the origin of NUS and its development, putting it in the present context, to explore the possibility of perspective of the urban as the hub that connects community, state, and the global world.
VERNACULAR GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA SPASIAL KAKI LIMA DI KEMAYORAN Medina, Baiq Drestanta Lintang; Adianto, Joko; Dwianto, Raphaella Dewantari
Jurnal Arsitektur ARCADE Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Arsitektur ARCADE Maret 2022
Publisher : Prodi Arsitektur UNIVERSITAS KEBANGSAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Street vendors as a representation of private informal economy businesses, seem to be a perennial urban problem in big cities in Indonesia, as well as other cities in Southeast Asia. This is due to the presence of those who intervene in the city's public spaces, namely sidewalks and roads-which are stipulated in the prohibition on private businesses. However, there are times when the existence of street vendors is treated permissively, seen as a form that is allowed to exist. In several studies, this situation is supported because of the involvement of public-private actors in the meta-space network or the spatial topology. This research is structured as a form of development of previous research studies. While previous researchers have introduced several terms, in this study the problem of street vendors is in another term, namely vernacular governance. Through a case study approach of street vendors in Kemayoran Quadrant A, this research is expected to increase understanding and introduce the term vernacular governance in urban studies. At the same time, to provide an understanding of how vernacular governance in practice affects the practice and negotiation process, as well as the spatial pattern of street vendors in urban areas, so that street vendors can survive or are 'allowed' to exist in the midst of urban communities with diverse interests and socioeconomic status.Abstrak: Pedagang kaki lima (PKL) sebagai representasi dari usaha privat ekonomi informal, sepertinya menjadi permalasahan abadi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, maupun kota-kota lain di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang mengintervensi ruang publik kota, yakni trotoar dan jalan yang dalam pemanfaatannya melarang usaha-usaha yang bersifat privat. Namun, ada kalanya keberadaan dan eksitensi PKL disikapi secara permisif, terlihat sebagai bentuk pelanggaran yang dibiarkan ada. Dalam beberapa penelitian, situasi tersebut didukung karena adanya keterlibatan para aktor publik-privat dalam jaringan meta space atau pun topologi/jaringan ruang. Penelitian ini disusun sebagai bentuk pengembangan atas kajian-kajian peneliti terdahulu. Sementara peneliti terdahulu telah perkenalkan beberapa istilah, dalam penelitian ini persoalan PKL dikaitkan dengan istilah lain, yakni vernacular governance. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus pedagang kaki lima di Kemayoran Kuadran A, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkenalkan istilah vernacular governance dalam kajian perkotaan. Sekaligus, untuk memberi pemahaman terkait bagaimana vernacular governance dalam praktiknya memengaruhi praktik dan proses negosiasi, serta pola spasial PKL di suatu wilayah perkotaan, sehingga PKL dapat bertahan atau ‘diperbolehkan’ ada di tengah masyarakat perkotaan yang beragam kepentingan dan status ekonomi sosialnya.