Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Sosio Sains
Husin, Hamdin
Universitas Tompotika Luwuk Banggai
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENGARUH PPKD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT Husin, Hamdin
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019
Publisher : JURNAL POLITICO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), fungsi pemeriksaan intern, dan implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Laut .Penelitian ini merupakan suatu observasi analitik yang dilakukan dengan metode survei dan bersifat non eksperimental. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Unit penelitian adalah  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut . Responden adalah Sekda, DPRD, Sekda, Bapeda, Dispenda, Inspektorat, Dinas/Bagian Keuangan, Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuntansi, Bendaharawan Umum Daerah (BUD), Staf Sekda, Staf Bapeda, Staf Dispenda, Staf BUD . Jumlah responden sebanyak 684 dan jawaban kuesioner yang kembali sebanyak 518 buah. Tingkat kembalian kuesioner secara keseluruhan sebesar 76%.    Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis).                  Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah.  Hasil uji hipotesis kedua, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan  persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. Hasil uji hipotesis ketiga, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah, dan fungsi pemeriksaan intern, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dan teori yang melandasinya, yaitu Agency Theory, Contingency Theory, dan Prospect Theory. Kata Kunci:      PPKD, Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the effect of perceptions of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of the Regional Financial Management Officer (PPKD), the internal audit function, and its implications for the performance of the Regional Government. The research location is the Regional Government (Pemda) of Banggai Laut Regency.This research is an analytic observation conducted by survey method and is non-experimental in nature. Sampling is done by census, which means that all members of the population are sampled. The research unit is the Regional Government of Banggai Laut Regency. Respondents are the Secretary, DPRD, Secretary, Bapeda, Dispenda, Inspectorate, Service / Finance Section, Budget Subdivision, Treasury Subdivision, Verification Subdivision, Accounting Subdivision, Regional General Treasurer (BUD), Sekda Staff, Bapeda Staff, Dispenda Staff , BUD Staff. The number of respondents was 684 and the returned questionnaires were 518. The overall rate of return for the questionnaire was 76%. The analytical method used is path analysis.Based on the results of the first hypothesis test using path analysis, the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously influences the managerial role of regional financial management officials. The second hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously affecting the internal audit function. The third hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows that the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of regional financial management officials, and the internal audit function, both partially and simultaneously affect Local Government performance. The results of this study support previous research and the underlying theories, namely Agency Theory, Contingency Theory, and Prospect Theory. Keywords: PPKD, Implementation of government accounting policies, and regional financial management.
PENGARUH PPKD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT Husin, Hamdin
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), fungsi pemeriksaan intern, dan implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Laut .Penelitian ini merupakan suatu observasi analitik yang dilakukan dengan metode survei dan bersifat non eksperimental. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Unit penelitian adalah  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut . Responden adalah Sekda, DPRD, Sekda, Bapeda, Dispenda, Inspektorat, Dinas/Bagian Keuangan, Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuntansi, Bendaharawan Umum Daerah (BUD), Staf Sekda, Staf Bapeda, Staf Dispenda, Staf BUD . Jumlah responden sebanyak 684 dan jawaban kuesioner yang kembali sebanyak 518 buah. Tingkat kembalian kuesioner secara keseluruhan sebesar 76%.    Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis).                  Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah.  Hasil uji hipotesis kedua, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan  persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. Hasil uji hipotesis ketiga, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah, dan fungsi pemeriksaan intern, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dan teori yang melandasinya, yaitu Agency Theory, Contingency Theory, dan Prospect Theory. Kata Kunci:      PPKD, Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the effect of perceptions of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of the Regional Financial Management Officer (PPKD), the internal audit function, and its implications for the performance of the Regional Government. The research location is the Regional Government (Pemda) of Banggai Laut Regency.This research is an analytic observation conducted by survey method and is non-experimental in nature. Sampling is done by census, which means that all members of the population are sampled. The research unit is the Regional Government of Banggai Laut Regency. Respondents are the Secretary, DPRD, Secretary, Bapeda, Dispenda, Inspectorate, Service / Finance Section, Budget Subdivision, Treasury Subdivision, Verification Subdivision, Accounting Subdivision, Regional General Treasurer (BUD), Sekda Staff, Bapeda Staff, Dispenda Staff , BUD Staff. The number of respondents was 684 and the returned questionnaires were 518. The overall rate of return for the questionnaire was 76%. The analytical method used is path analysis.Based on the results of the first hypothesis test using path analysis, the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously influences the managerial role of regional financial management officials. The second hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously affecting the internal audit function. The third hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows that the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of regional financial management officials, and the internal audit function, both partially and simultaneously affect Local Government performance. The results of this study support previous research and the underlying theories, namely Agency Theory, Contingency Theory, and Prospect Theory. Keywords: PPKD, Implementation of government accounting policies, and regional financial management.
Evaluasi Kebijakan Pemerkaran Daerah di Kabupaten Banggai Laut Privinsi Sulawesi Tengah Hamdin Husin
Jurnal Sosio Sains Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Sosio Sains
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.027 KB) | DOI: 10.37541/sosiosains.v5i1.18

Abstract

This study aims to evaluate regional expansion policies in Banggai Laut District, Central Sulawesi Province. This study uses qualitative methods, with data collection techniques through observation, documentation analysis and in-depth interviews. The results showed that the expansion of regions in Banggai Laut Regency was rated in the medium category. However, judging from the factual conditions, there are still various weaknesses in the expansion of the Region. This mismatch between the factual conditions and the results of the evaluations carried out by the evaluator, among others, is due to: less objective and independent evaluation activities. Furthermore, this study shows that the substance of the regional expansion policy which contains criteria and procedures for regional expansion is relatively still quite wise. In addition, the regional expansion process in Banggai Laut Regency tends to be forced. The research recommendation is that evaluation activities carried out objectively and independently are a condition for the success of evaluating a policy. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemekaran daerah di Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemekaran Daerah di Kabupaten Banggai Laut dinilai dalam kategori sedang. Namun, dilihat dari kondisi faktual, masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pemekaran Daerah. Ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator ini, antara lain disebabkan karena: kegiatan evaluasi yang kurang objektif dan indenpenden. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan pemekaran Daerah yang memuat kriteria dan prosedur pemekaran daerah relatif masih cukup bijaksana. Selain itu, proses pemekaran Daerah di Kabupaten Banggai Laut cenderung dipaksakan. Rekomendasi penelitian adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan secara objektif dan independen merupakan syarat keberhasilan evaluasi suatu kebijakan.
Dampak Pemekaran Daerah Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Banggai Laut Husin, Hamdin
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v12i1.46198

Abstract

Artikel ini mengkaji dampak dari pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik khususnya yang terjadi di kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian pada pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan kependudukan dan catatan sipil. Temuan penelitian menggambarkan pada aspek kapabilitas baik dari sisi kepemimpinan, sumber daya manusia (sdm), struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan, dan kapabilitas lokasi, belum secara integral dioptimalkan. pergantian kepemimpinan yang diterapkan masih menimbulkan dampak negatif yang luas. Selain itu keberadaan sdm dengan kualifikasi yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemahaman terhadap makna pelayanan, dan masih kurang pengetahuan dan kemampuannya menjadi penyebab lain. Memang dampak positif pemekaran daerah salah satunya adalah mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan daerah baik pada aspek pelayanan publik secara umum maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya. Kata Kunci: Dampak; Pemekaran Daerah; Pelayanan Publik ABSTRACT This article examines the impact of regional expansion on public services, especially what happened in the Banggai Laut district. This study uses qualitative methods with a research focus on public services in the fields of education, health, and population and civil registration. The research findings describe the capability aspect both in terms of leadership, human resources (HR), organizational structure, facilities and infrastructure, finance, and location capability, which have not been integrally optimized. the change of leadership implemented still has a broad negative impact. In addition, the existence of human resources with low qualifications, uneven distribution, employees lacking understanding of the meaning of service, and still lacking knowledge and abilities are other causes. Indeed, one of the positive impacts of regional division is that it affects the span of control of the running of regional government both in the aspects of public services in general and in the fields of education, health, population and civil registration in particular. Keywords: Impact; Regional Expansion; Public service
DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANGGAI LAUT Hamdin Husin; Dwi Rosmawati; husin, hamdin
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.12819

Abstract

Posisi strategis Kabupaten Banggai Laut yang jauh dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan kota penyangga lainnya sehingga menyulitkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten lainnya. Disisi lain jauhnyaposisi Wilayah Kabupaten ini, juga menyulitkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan di ibu kota provinsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi untuk mencari, memahami dan menjelaskan maknatentang fenomena dalam konteks sosial secara alamiah melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan atau memahami meaning –mencakup kognitif, afektif dan intensi sebagai perspektif partisipan terhadap fenomena pemekaran daerah, kapabilitas organisasi publik dan rendahnya kualitas layanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Dari hasil penelitian ditemukanbahwa pada aspek kapabilitas baik kapabilitas kepemimpinan, sumberdaya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan dan kapabilitas lokasi belum secara integral dioptimalkan. Change Leadership yang diterapkan masih menimbulkan dampaknegatif yang luas, SDM masih terkait masalah kualifikasi pegawai yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemaham terhadap makna pelayanan dan masih kurang knowlegde dan skill-nya. Disisi lain dampak positif pemekaran Daerah turut mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan Daerah baik pada aspek pelayanan publik secara umum maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya.
DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANGGAI LAUT Hamdin Husin; Dwi Rosmawati; husin, hamdin
JURNAL TAPIS Vol 17 No 2 (2021): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v17i2.12819

Abstract

Posisi strategis Kabupaten Banggai Laut yang jauh dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah dan kota penyangga lainnya sehingga menyulitkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten lainnya. Disisi lain jauhnyaposisi Wilayah Kabupaten ini, juga menyulitkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan di ibu kota provinsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi untuk mencari, memahami dan menjelaskan maknatentang fenomena dalam konteks sosial secara alamiah melalui proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan atau memahami meaning –mencakup kognitif, afektif dan intensi sebagai perspektif partisipan terhadap fenomena pemekaran daerah, kapabilitas organisasi publik dan rendahnya kualitas layanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Dari hasil penelitian ditemukanbahwa pada aspek kapabilitas baik kapabilitas kepemimpinan, sumberdaya manusia, struktur organisasi, sarana dan prasarana, keuangan dan kapabilitas lokasi belum secara integral dioptimalkan. Change Leadership yang diterapkan masih menimbulkan dampaknegatif yang luas, SDM masih terkait masalah kualifikasi pegawai yang masih rendah, distribusi yang belum merata, pegawai kurang pemaham terhadap makna pelayanan dan masih kurang knowlegde dan skill-nya. Disisi lain dampak positif pemekaran Daerah turut mempengaruhi terhadap rentang kendali jalannya pemerintahan Daerah baik pada aspek pelayanan publik secara umum maupun dalam bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil pada khususnya.
Co-Authors Dwi Rosmawati