Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Psikologika : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi TINGKAP Jurnal Filsafat Indonesian Journal of Cancer BERITA BIOLOGI Journal of Agribusiness and Local Wisdom Jurnal Andalas: Rekayasa dan Penerapan Teknologi Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
REDAKSI Redaksi
Program Studi Teknologi Pendidikan PPs Unimed
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Redaksi PSIKOLOGIKA : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi redaksi, Redaksi
Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi Vol. 27 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

redaksi
Unlocking Public Value Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.378

Abstract

Buku ini memaparkan sebuah model konseptual yang menghubungkan antara efektivitas pencapaian tujuan yang dalam hal ini berwujud public value dengan efektivitas biaya. Public value adalah nilai tambah yang diciptakan oleh instansi publik/pemerintah (public sector). Nilai (value) ini berbeda dengan nilai yang diciptakan oleh sektor swasta (private sector), karena nilai yang dihasilkan private sector bisa dengan mudah dikonversi dalam wujud keuntungan dan kerugian finansial. Sedangkan nilai yang dihasilkan oleh public sector bersifat lebih kompleks dan biasanya kurang bersifat materiil dibandingkan yang dihasilkan private sector
Kelembagaan Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 2, No 1 (1998)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v2i1.653

Abstract

Sebagaimana kita maklumi bersama, tuntutan dan aspirasi masyarakat tentang realisasi pelaksanaan otonomi daerah semakin hari semakin gencar. Tuntutan tersebut kian mengemuka seirama dengan perkembangan iklim reformasi serta krisis ekonomi yang masih berkelanjutan. Aspirasi masyarakat tidak saja menuntut kewenangan daerah yang lebih besar, akan tetapi juga meminta ada perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta diselenggarakannya pemerintahan yang lebih demokratis. Tuntutan dan aspirasi tentang otonomi daerah tersebut kini telah ditangkap oleh wakil rakyat pada sidang istimewa MPR 10-13 November 1998 yang baru lalu, yang kemudian diakomodasi dan diwujudkan dalam bentuk TAP MPR Nomor XV/MPR/1998.
Megapolitan Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 1 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i1.442

Abstract

Adalah sutiyoso, Gubernur DKI jakarta yang mencuatkan gagasan Megapolitan yang akan mempersatukan DKI dengan beberapa daeah milik Propinsi Jawa Barat dan Banten (Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan Cianjur) dan menimbulkan pro & kontra terutama dengan Gubernur Jawa Barat dan Banten. Berbagai reaksi muncul atas gagasan tersebut. Masyarakat Jawa Barat merasa keberatan dengan hal tersebut, karena konsep megapolitan dimaksud dikhawatirkan akan mencaplok sebagian daerah Jawa Barat. Walaupun menurut Sutiyoso tidaklah demikian, yang ada justru sebaliknya daerah yang akan dijadikan megapolitan akan menjadi lebih makmur dan lebih tertata
Sofian Effendi Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 13, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v13i1.330

Abstract

Pemangkasan Jabatan Struktural Dan Kekhawatiran Terhadap Otda Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 3, No 3 (2000)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v3i3.605

Abstract

Kekhawatiran terhadap pemberlakuan otonomi daerah ini bukan saja menjadi kekhawatiran para pejabat struktural tetapi juga para pengusaha. Mereka sangat khawatir dengan berkurangnya minat investor menanamkan modalnya di daerah
Kebutuhan Lokal Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (1999)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v5i1.642

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1974 disadari masih banyak sisi kelemahan yang menghambat kelancaran jalannya roda pemerintahan yang bersangkutan. Kelemahan-kelemahan yang dirasakan pada umumnya bersumber pada tiga hal, yakni pada jiwa atau semangatnya (spirit), implementasinya dilapangan, serta sistem yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. Pengertian sistem disini meliputi aspek hukum dan perundang-undangan daerah, keuangan daerah, serta aspek sarana dan prasarana penyelenggaraan otonomi daerah.
Pilkada Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 1 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i1.379

Abstract

This article presents the result of the study about direct local government election process in several districts in Indonesia. Local government elections, known as Pilkada, have conducted since mid-2005, there are hundreds of regions (provinces, districts and municipalities) have conducted Pilkada, and hundreds move will do the same in the years ahead.
Pelayanan Publik Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 11, No 2 (2008)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v11i2.370

Abstract

Pelayanan Publik saat ini sudah menjadi sebuah tolok ukur tersendiri dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam skala makro di kepemerintahan pusat, bentuk pelayanan publik menempatkan antara lain: department, lembaga pemerintahan non department (LPND), perusahaan penamanan modal, dan lembaga internasional sebagai stakeholder. Dalam interaksinya mereka membutuhkan pelayanan yang terstandar dan memenuhi harapan kedua belah pihak sehingga kerjasama yang saling menguntungkan tercipta dengan baik dan berkelanjutan. Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan berbagai inovasi baru dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya bisa ditemukan format terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Kebijakan Publik Bernama Ujian NasionalKebijakan Publik Bernama Ujian Nasional Redaksi, Redaksi
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 9, No 2 (2006)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v9i2.434

Abstract

Berlandaskan kepada 5 kunci sukses kabinet “SBY_KALLA” (kejelasan visi/clear vision kebijakan yang tepat/right, kepemimpinan yang efektif/effective leadership, manajemen yang cermat/prudent management, dan pemerintahan yang baik/good governance), kemudian ditindak lanjuti dengan agenda 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu di bidang keamanan, keadilan dan demokratisasi serta kesejahteraan. Secara teoritis kelima kunci sukses ini sangat epat, namun sudah dapat diprediksi sebelumnya, pasti hal ini akan sangat berat dan masih banyak hambatan bahkan ancaman yang akan dihadapi, sementara kelemahan didalam masih banyak, sedangkan kekuatan kita masih kecil, sehingga belum mampu meraih kesempatan yang ada secara maksimal.
Co-Authors Laksono, Heru Dibyo