Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Undang: Jurnal Hukum Jurnal Riset Jakarta Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara RIO LAW JURNAL Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Jurnal Abdimas Bina Bangsa Mimbar Hukum
Devina Puspita Sari
Universitas Indonesia
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata Devina Puspita Sari
Undang: Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.847 KB) | DOI: 10.22437/ujh.2.2.323-352

Abstract

The photocopy acceptable in the court if it matched with the original letter and the strength of that photocopy is the same as the original letter. However, sometimes the original letter has been lost so that it cannot be shown at trial. This paper discusses whether a photocopy that cannot be matched with the original letter can be accepted in the civil procedural law and if it can be accepted how the strength of it, then the discussion will look at the judge’s consideration in two cases related to the issue. The results of discussions are that photocopies that cannot be matched with the original letter can be accepted as evidence if the photocopy matches or is strengthened with other evidence, as the jurisprudence of Decision Nr. 112 K/Pdt/1996 and Decision Nr. 410 K/pdt/2004. The jurisprudence has been followed by similar cases, which is the Decision of the Central Jakarta District Court Nr. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Decision of The Jakarta High Court Nr. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Decision of The Supreme Court Nr. 1498 K/Pdt/2006 which in this case a photocopy can be accepted because it is strengthened by the recognition of the opposing party and The Pontianak District Court Nr.52/Pdt.G/2003/PN.Ptk which received a photocopy because it was strengthened with witness testimony. The photocopy has a free power of proof (depends on the judge’s assessment). The use and assessment of the strength of the photocopy cannot be independent, but must be linked to other valid evidence. Abstrak Fotokopi surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya. Tulisan ini membahas, dalam hal surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, apakah fotokopi surat dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata, dan, apabila dapat diterima, bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. Artikel ini menunjukkan, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi ini telah diikuti dalam perkara serupa, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Demikian juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk, yang menerima fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.
Sosialisasi Higienitas Produk Madu Kelulud Di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya Siti Rohani; Garuda Wiko; Dina Karlina; Devina Puspitasari; Afra Roki; Ismawartati
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 3 No. 2.2 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.05 KB)

Abstract

Semakin banyak masyarakat yang mencoba usaha produksi madu kelulud sebagai mata pencaharian untuk menambah pendapatan masyarakat, namun belum semua masyarakat memiliki pengetahuan serta modal yang mencukupi dalam bidang produksi madu kelulud ini sebagaimana yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Sei Kakap Kabupaten Kubu Raya, yang juga mencoba sebagai petani madu kelulud sangat membutuhkan informasi berkaitan dengan produksi madu yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam negara ini.Oleh karena itu tim peneliti menemukan beberapa masalah yaitu Bagaimana melakukan proses memanen madu dengan cara-cara yang sehat sebagaimana yang diatur dalam peraturan pangan serta peraturan perlindungan terhadap konsumen pengguna madu kelulud ? dan Bagaimanakah akibatnya jika produksi madu kelulud tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga membahayakan konsumen ?Untuk mencari solusi permasalahan yang ada tim peneliti melakukan beberapa upaya yaitu dengan melakukan evaluasi kegiatan, diskusi dan ceramah. Program PKM ini dilaksanakan dengan cara melakukan pembinaan kesadaran hukum dalam hal pengetahuan masyarakat berkaitan dengan higienitas produksi madu kelulud yang dihasilkan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan berjalan baik dan peserta penyuluhan akan melaksanakan hasil penyuluhan.
Intellectual Property Rights in the Use of Blockchain Technology From A Contemporary Islamic Legal Perspective Uti Asikin; Tiza Yaniza; Siti Rohani; Devina Puspita Sari; Sri Widiyastuti
Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 3 No. 6 (2023)
Publisher : PT Mattawang Mediatama Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35877/454RI.daengku2148

Abstract

This study investigates the potential of blockchain technology in safeguarding and managing Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia, focusing on copyrights and industrial property rights. It employs a qualitative descriptive methodology, using secondary data from relevant legislation and literature. Data analysis follows the Miles and Huberman technique. The results demonstrate that blockchain technology offers substantial promise in enhancing the protection and administration of IPR. It can validate copyright ownership, record copyright-related transactions, and enhance security and transparency in copyright management. Moreover, it can be relevant in safeguarding trademarks and patents, efficiently tracking ownership and usage, and preventing infringement. The study implies that the implementation of blockchain technology in IPR management in Indonesia requires more detailed regulations and collaboration among stakeholders. It also highlights the need to consider contemporary Islamic Law perspectives to ensure optimal protection for creative and intellectual rights in the digital age.
ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL Fatma Muthia Kinanti; Garuda Wiko; Devina Puspita Sari
Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i0.11398

Abstract

Abstract This paper explores arbitration dispute resolution methods and the readiness of arbitration institutions to address challenges arising in the digital economy. The research method employed is normative legal research with a conceptual approach. The concept of the digital economy is delineated using two approaches, depicting its influence on various sectors and identifying emerging business models. There are three types of businesses in the digital economy: e-commerce, payment services, and other business models such as app stores and electronic advertising. It is found that disputes in the digital economy exhibit specific characteristics, notably involving third parties in transactions, standardized electronic contracts, and the complexity of information technology systems. Dispute resolution in this context considers the choice of dispute resolution forum, applicable laws, as well as the use of online technology and expeditious arbitration procedures. Additional challenges include enhancing arbitrator capacity and complete digitization of the arbitration process. Abstrak Tulisan ini akan mengeksplorasi metode penyelesaian sengketa arbitrase dan kesiapan institusi arbitrase dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual. Konsep ekonomi digital dijelaskan dengan dua pendekatan, menggambarkan pengaruhnya pada berbagai sektor, dan mengidentifikasi model bisnis yang berkembang. Terdapat tiga tipe bisnis dalam ekonomi digital: e-commerce, jasa pembayaran, dan model bisnis lainnya seperti app stores dan periklanan elektronik. Ditemukan bahwa sengketa dalam ekonomi digital memiliki karakteristik khusus, terutama melibatkan pihak ketiga dalam transaksi, kontrak elektronik yang cenderung baku, dan kompleksitas sistem teknologi informasi. Penyelesaian sengketa dalam konteks ini mempertimbangkan pemilihan forum penyelesaian, hukum yang berlaku, serta penggunaan teknologi online dan prosedur arbitrase yang cepat. Tantangan tambahan adalah peningkatan kapasitas arbiter dan digitalisasi lengkap proses arbitrase.
Analisis Ketentuan Kewajiban Penyediaan Ruang Usaha untuk Pelaku Usaha UMKM/ IKM Berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran Dari Perspektif Tujuan Hukum Persaingan Usaha: Analysis Of Provisions Of Obligation To Provide Business Space For Small/ Medium Enterprises Based On DKI Jakarta’s Local Regulation Nr. 2 Year 2018 Concerning Marketing From The Legal Purpose Of Business Competition Perspective Puspita Sari, Devina; Ismawati, Sri
Jurnal Riset Jakarta Vol. 15 No. 2 (2022): Jurnal Riset Jakarta
Publisher : Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37439/jurnaldrd.v15i2.67

Abstract

Peraturan Daerah yang mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan untuk turut memberdayakan pelaku usaha UMKM/IKM diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran. Aturan ini mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan untuk turut memberdayakan pelaku usaha UMKM/IKM melalui pola kemitraan usaha, namun pelaku usaha merasa ketentuan ini memberatkan mereka. Urgensi pemberlakuan ketentuan ini dapat ditelusuri dari tujuan hukum persaingan usaha. Apakah yang menjadi tujuan hukum persaingan usaha dan apakah ketentuan kewajiban penyediaan ruang usaha untuk pelaku usaha UMKM/IKM tersebut telah sesuai dengan tujuan dari hukum persaingan usaha. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil pembahasan bahwa tujuan persaingan usaha adalah tujuan ekonomi dan tujuan sosial dan politik. Tujuan ekonomi menekankan pentingnya efisiensi dan berpihak pada kesejahteraan konsumen. Tujuan sosial dan politik mencerminkan rasa kesetaraan atau keadilan, dimana terjadi penyebaran kekuasaan atas pasar dan memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha minoritas. Ketentuan kewajiban penyediaan ruang usaha bagi pelaku usaha UMKM/IKM yang dibebankan kepada pengelola pusat perbelanjaan sejalan dengan tujuan hukum persaingan usaha yang terdapat dalam Pasal 3 butir b dan c UU No. 5 Tahun 1999 serta Pasal 7 jo. Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2008. Hadirnya pelaku usaha UMKM/IKM dalam pusat perbelanjaan dapat mendorong terciptanya efisiensi usaha yang dilakukan setiap pelaku usaha pada pusat perbelanjaan tersebut. Tujuan akhirnya adalah terciptanya tujuan ekonomi hukum persaingan usaha yaitu terjadinya efisiensi dan kesejahteraan konsumen.
SOSIALISASI TERHADAP PROSEDUR PENDIRIAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT Rohani, Siti; Asikin, Uti; Widiyastuti, Sri; Rachmawati, Rachmawati; Yaniza, Tiza; Sari, Devina Puspita
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i2.1113

Abstract

That partners still lack knowledge regarding the procedures for establishing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), which need to be paid attention to by partners, the implementation team feels they have to provide education regarding matters regarding procedures for establishing business entities to partners and the surrounding community. The method of implementing the activity is legal education and discussion related to the theme which is conveyed to the public, especially business actors who are members of MSMEs who have not legally registered their businesses in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. In the future, it is hoped that more MSME business actors will have legal awareness about how to set up a business entity so that they have legal certainty in carrying out their business activities. Then, with the continuation of this PKM activity using the same model, it can be applied to different MSMEs, and can even be expanded to MSMEs in other areas outside Kubu Raya Regency. It is also necessary to include other related parties, for example business groups, credit unions, banks and local governments, so that the scope of benefits of activities can be wider
Implementation of Corporate Responsibility Theories Related to The Difference in Criminal and Civil Responsibility Between Corporation and Corporate Officer Devina Puspita Sari; Sri Ismawati; Siti Rohani; Mega Fitri Hertini; Angga Prihatin
JURNAL AKTA Vol 10, No 4 (2023): December 2023
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v10i4.35139

Abstract

Corporations can be charged with criminal and civil responsibility based on corporate responsibility theories. Corporate criminal responsibility must be differentiated from the corporate officer responsibility, it’s not the same concept in civil law perspective. Corporate responsibility theories, and its implementation in court decision that talk about criminal dan civil corporate responsibility are the subject of this article. The discussion regarding implementation in criminal law perspective is based on the withdrawal of corporate criminal responsibility for the mistakes of corporate officer, even though the corporation was not prosecuted in court, on the other side, in civil law perspective, corporation can imposed based on the fault of their corporate officer even their worker by vicarious liability theory. Research was carried out using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The case studies are Court Decision Nr. 20/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Ut and Nr. 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA. The analysis carried out that the corporate responsibility theory used in imposing criminal responsibility on a corporation can be seen in the law that regulates related criminal acts. A distinction must be made between criminal responsibility carried out by corporation and corporate officer. However, in civil law perspective, corporation can imposed based on the fault of their corporate officer even their worker by vicarious liability theory.
Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta Ikhsan, Sy. Muhammad; Ismawartati, Ismawartati; Karlina, Dina; Sari, Devina Puspita; Naridha, Alifah Nur Fitriana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1881

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penciptaan karya kreatif. Kasus viral “Tung Tung Sahur” yang menggambarkan ciptaan audio dengan bantuan teknologi AI menimbulkan polemik terkait siapa yang berhak atas karya tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bagaimana urgensi reformulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menghadapi tantangan teknologi tersebut. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian hukum positif Indonesia terhadap perkembangan AI dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan studi kasus terkini. Teori utama yang digunakan adalah teori keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual serta teori personhood dalam hak cipta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbantuan AI, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pencipta dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang mengatur batas peran AI dalam proses penciptaan dan mekanisme atribusi hak cipta agar tetap menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kata kunci: Hak Cipta, Karya Berbantuan AI, Reformasi Undang-Undang, Kreativitas Digital, Kasus "Tung Tung Sahur", Perlindungan Hukum
Penyuluhan Cara Pencatatan Karya Cipta Bagi Komunitas Penulis Kopermekha Bekate Kubu Raya Nuryanti, Aktris; Awaka, M. Qahar; Ismawartati, Ismawartati; Puspita Sari, Devina
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 4 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian perlindungan hukum terhadap KI khususnya di bidang hak cipta (copyright) yang di dalamnya terkandung hak ekonomi dan hak-hak moral perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi berkembangnya karya tulis yang saat ini pengumuman dan penyebarannya didukung oleh perkembangan teknologi terutama media internet atau website. Tim  pelaksana PKM FH Untan telah melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ke komunitas penulis Kopermekha Bekate. Tujuan PKM yang dilakukan oleh Tim Pelaksana adalah untuk memberikan pemahaman mengenai aturan hukum yang melindungi hak hak para penulis sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Hak Cipta melalui workshop tentang Cara Pencatatan Karya Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia. Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan memberi pemahaman melalui pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi. Hasil dari pelaksanaan PKM adalah komunitas penulis Kopermekha Bekate memahami apa itu hak kekayaan intelektual secara umum, ruang lingkup hak cipta, khususnya karya tulis, memahami prinsip hukum dalam hak cipta yang meliputi hak eksklusif dan berlaku secara otomatis serta memahami tata cara pencatatan karya tulis yang mereka ciptakan dengan mengajukan permohonan pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Sosialisasi Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal di Dusun Terentang Sanggau Nuryanti, Aktris; Karlina, Dina; Sari, Devina Puspita; Leksono, Agus Satrio; Hutapea, Manuel
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi Mei- Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i3.3835

Abstract

Pembukaan lahan perladangan seringkali dilakukan dengan cara pembakaran, yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Pada tahun 2023, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menunjukan peningkatan kebakaran lahan. Kajian ini menilai perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi dampak negatif pembakaran lahan. Dengan demikian tujuan utamanya adalah Masyarakat dapat memahami cara pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di Dusun Terentang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau yang telah dilaksanakan pada 16 Juni 2024. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi tersebut, didapati terdapat petani yang melakukan pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran dan belum memahami tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, bahwa pembakaran lahan hanya dapat dilakukan terhadap area paling maksimal 2 hektar untuk satu kepala keluarga dan harus memastikan bahwa pembakaran tersebut tidak menyebabkan api merambat keluar areal ladang, sawah, dan kebun masyarakat ketika melakukan pembakaran, dikarenakan telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, warga Dusun Terentang memahami akan pentingnya pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.
Co-Authors Afra Roki Aktris Nuryanti, Aktris Angga Prihatin Asikin, Uti Awaka, M. Qahar Dina Karlina Fatma Muthia Kinanti Garuda Wiko Garuda Wiko Ikhsan, Sy. Muhammad Ismawartati Ismawartati, Ismawartati Karlina, Dina Leksono, Agus Satrio MANUEL HUTAPEA, MANUEL Mega Fitri Hertini Naridha, Alifah Nur Fitriana Puspita, Riza Rachmawati Rachmawati Siti Rohani Siti Rohani Siti Rohani Siti Rohani Sri Ismawati Sri Widiyastuti Sy. Muhammad Ikhsan Tengku Andrias Prayudha Tiza Yaniza Uti Asikin Widiyastuti, Sri Yaniza, Tiza