Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal STUDIA ISLAMIKA Jurnal Sejarah IHiS (Indonesian Historical Studies) Journal of Maritime Studies and National Integration Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Susanto Zuhdi
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Fungsi Militer dan Pelabuhan Kota Cilacap (1830-1942) Zuhdi, Susanto
Jurnal Sejarah Vol 5 (1994): TENTANG MEMPERJUANGKAN NASIB BURUH
Publisher : Masyarakat Sejarawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.754 KB)

Abstract

SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI MODALITAS MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA Zuhdi, Susanto
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 1 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.795 KB) | DOI: 10.33172/jpbh.v4i1.321

Abstract

Dalam perspektif historis, setiap zaman melahirkan semangatnya sendiri. Di era abad ke-21, pergeseran kekuatan dunia begitu cepat, yang pada dasarnya tidak lain karena masing-masing kekuatan hendak menguasai sumber daya bagi keberlanjutan kehidupannya. Sebagian besar sumber daya itu berada di Tanah Air kita. Dimana letak kekuatan kita adalah pertanyaan yang memerlukan doktrin pertahanan beserta penjabarannya yang mampu menjawab terhadap kompleksitas ancaman baik dari dari luar dan dalam negeri. Dalam perspektif geo-historis dan pendekatan sejarah politik, maka potensi kekuatan bangsa ada pada nilai-nilai cinta tanah air dan kebangsaan, yang dapat disebut sebagai simpul-simpul perekat keindonesiaan. Kata Kunci: sejarah, perjuangan bangsa, modalitas, pertahanan negara
BENCANA DALAM SEJARAH: Disaster in History Susanto Zuhdi
Prosiding Balai Arkeologi Jawa Barat 2021: PROSIDING SEMINAR ARKEOLOGI 2020
Publisher : Balai Arkeologi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24164/prosiding.v4i1.13

Abstract

Bencana menjadi tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam lintasan sejarah, terlebih dalam kaitannya dengan adaptasi yang dilakukan terhadap perubahan alam. Makalah ini membahas bencana alam yang berdampak pada kehidupan manusia, khususnya masyarakat Hindia Belanda pada masa kolonial. Pertanyaan diajukan untuk mengetahui secara partikular mengenai dampak bencana, seperti erupsi gunung, pandemi, dan perubahan ilkim, terhadap kehidupan di tanah jajahan. Termasuk juga bagaimana pemerintah kolonial menanganinya. Lebih jauh lagi, makalah ini turut menggali makna dari peristiwa di masa lampau bagi kondisi saat ini dan yang akan datang. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode sejarah, yang memungkinkan makalah ini disusun berdasarkan arsip dan dokumen sezaman yang ditemukan, ditelaah, dan diinterpretasi.
Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia Susanto Zuhdi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.36

Abstract

Maritim dan bahari sering dipertukarkan untuk maksud yang sama. Meskipun pada umumnya mempunyai arti yang sama yakni tentang laut, tetapi terdapat perbedaan dalam makna tertentu. Substansi maritim tidak hanya berarti laut, tetapi juga menunjuk pada “lokasi yang dekat dengan laut”. Itu artinya bahwa daratan berupa daerah pesisir, menjadi penghubung antara wilayah laut dengan daerah di pedalaman. Bahari memiliki arti lain tentang dimensi waktu dan tradisi berkaitan dengan laut. Dalam hal ini bahari lebih sesuai dikaitkan dengan budaya (budaya bahari), sedangkan maritim untuk negara (negara maritim). Dalam perspektif kekinian untuk mendukung visi-misi pemerintahan Ir. Joko Widodo, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Pendapat tentang poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga Indonesia menguasai jalur pelayaran maritim; dalam istilah Global Maritime Nexus (GMN), lebih cocok dengan ‘benang merah’ sejarah mengenai jaringan pelayaran dalam konteks nusantara silang bahari. Untuk menjadi negara maritim perlu kerja keras dari setiap komponen bangsa melalui keahlian dan bidangnya masing-masing. Untuk menjadi negara maritim diperlukan budaya bahari. Perwujudan hard power pada negara maritim harus diiringi dimensi soft power, suatu kekuatan yang berasal dari budaya: nilai dan tradisi budaya bahari yang dalam perspektif historis telah terbukti. Faktor sejarah memiliki nilai lebih yaitu, memberikan banyak pilihan yang mengarah pada penemuan atau kesimpulan baru.    Kata Kunci: maritim, bahari, budaya bahari, negara maritim, poros maritim dunia, Global Maritime Nexus.Maritime and the sea are often interchanged for the same purpose. Although in general it has the same meaning, namely about the sea, there are differences in certain meanings. The maritime substance does not only mean sea, but also refers to a “location close to the sea”. This means that the land is in the form of a coastal area, which connects the sea area with areas in the interior. The sea has another meaning regarding the dimension of time and traditions relating to the sea. In this case, the sea is more suitable to be associated with culture (maritime culture), while maritime is for the state (maritime state). In the present perspective to support the government vision and mission of Ir. Joko Widodo, "Indonesia as a Global Maritime Fulcrum". Opinions about the maritime axis as a maritime shipping lane, so that Indonesia controls maritime shipping lanes; in the term Global Maritime Nexus (GMN), it fits better with the historical 'red thread' regarding shipping networks in the context of the cross-maritime archipelago. To become a maritime state, every component of the nation needs to work hard through their respective expertise and fields. To become a maritime state, maritime culture is needed. The manifestation of hard power in a maritime state must be accompanied by the dimension of soft power, a strength that comes from culture: the values and traditions of maritime culture that have been proven from a historical perspective. The historical factor has an added value, namely, it provides many choices that lead to new discoveries or conclusions. Keywords: maritime, the sea, maritime culture, maritime state, Global Maritime Fulcrum, Global Maritime Nexus.
Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia Susanto Zuhdi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.37

Abstract

Maritim dan bahari sering dipertukarkan untuk maksud yang sama. Meskipun pada umumnya mempunyai arti yang sama yakni tentang laut, tetapi terdapat perbedaan dalam makna tertentu. Substansi maritim tidak hanya berarti laut, tetapi juga menunjuk pada “lokasi yang dekat dengan laut”. Itu artinya bahwa daratan berupa daerah pesisir, menjadi penghubung antara wilayah laut dengan daerah di pedalaman. Bahari memiliki arti lain tentang dimensi waktu dan tradisi berkaitan dengan laut. Dalam hal ini bahari lebih sesuai dikaitkan dengan budaya (budaya bahari), sedangkan maritim untuk negara (negara maritim). Dalam perspektif kekinian untuk mendukung visi-misi pemerintahan Ir. Joko Widodo, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Pendapat tentang poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga Indonesia menguasai jalur pelayaran maritim; dalam istilah Global Maritime Nexus (GMN), lebih cocok dengan ‘benang merah’ sejarah mengenai jaringan pelayaran dalam konteks nusantara silang bahari. Untuk menjadi negara maritim perlu kerja keras dari setiap komponen bangsa melalui keahlian dan bidangnya masing-masing. Untuk menjadi negara maritim diperlukan budaya bahari. Perwujudan hard power pada negara maritim harus diiringi dimensi soft power, suatu kekuatan yang berasal dari budaya: nilai dan tradisi budaya bahari yang dalam perspektif historis telah terbukti. Faktor sejarah memiliki nilai lebih yaitu, memberikan banyak pilihan yang mengarah pada penemuan atau kesimpulan baru.    Kata Kunci: maritim, bahari, budaya bahari, negara maritim, poros maritim dunia, Global Maritime Nexus.Maritime and the sea are often interchanged for the same purpose. Although in general it has the same meaning, namely about the sea, there are differences in certain meanings. The maritime substance does not only mean sea, but also refers to a “location close to the sea”. This means that the land is in the form of a coastal area, which connects the sea area with areas in the interior. The sea has another meaning regarding the dimension of time and traditions relating to the sea. In this case, the sea is more suitable to be associated with culture (maritime culture), while maritime is for the state (maritime state). In the present perspective to support the government vision and mission of Ir. Joko Widodo, "Indonesia as a Global Maritime Fulcrum". Opinions about the maritime axis as a maritime shipping lane, so that Indonesia controls maritime shipping lanes; in the term Global Maritime Nexus (GMN), it fits better with the historical 'red thread' regarding shipping networks in the context of the cross-maritime archipelago. To become a maritime state, every component of the nation needs to work hard through their respective expertise and fields. To become a maritime state, maritime culture is needed. The manifestation of hard power in a maritime state must be accompanied by the dimension of soft power, a strength that comes from culture: the values and traditions of maritime culture that have been proven from a historical perspective. The historical factor has an added value, namely, it provides many choices that lead to new discoveries or conclusions.      Keywords: maritime, the sea, maritime culture, maritime state, Global Maritime Fulcrum, Global Maritime Nexus.
[RETRACTED] Conflict in Private Land: The Role of “Yellow Journalism” in the Turmoil of Batu Ceper, Tangerang 1934 Muhamad Mulki Mulyadi Noor; Susanto Zuhdi
Indonesian Historical Studies Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ihis.v4i2.8875

Abstract

RETRACTION NOTICE to the article entitled "Conflict in Private Land: The Role of “Yellow Journalism” in the Turmoil of Batu Ceper, Tangerang 1934" by M. Mulki Mulyadi Noor and Susanto Zuhdi which had been published at IHiS (Indonesian Historical Studies), Vol. 4 No. 2 (2020). This article has been retracted. Concern has been raised about the authorship dispute between the first author (corresponding author) and co-author, which is contrary to the journal policy according to COPE.As such this article represents a conflict of interest among the author. The scientific community takes a very strong view on this matter and apologies are offered to readers of the journal that this was not detected during the submission process.
Shipping Routes and Spice Trade in Southeast Sulawesi in the 17th and 18th Century Susanto Zuhdi
Journal of Maritime Studies and National Integration Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.358 KB) | DOI: 10.14710/jmsni.v2i1.3100

Abstract

This paper discusses the dynamics of sea voyage and trade formed in the network of Southeast Sulawesi waters in the 17th and 18th century. Buton was chosen as a port that played the role in that network. Southeast Sulawesi as the concept of region will be positioned in the eastern and southern part of Sulawesi network, and other parts of the Nation. In addition to the strategic location connecting Makassar to North Maluku and Central Maluku, also spices as the commodities transported through this line, Buton has its own trade commodities, such as slaves, and iron tools (knives, machetes). Although it is not in large in numbers, cloves from Buton were also the target of VOC. As a collecting center port, Buton plays a role in the network of "feeder point" ports such as Raha and Tukangbesi Islands (now Wakatobi), with the entrepot, Makassar. The changes after Makassar fell into VOC’s hands has made Buton contributing more as a supplier. Although Buton was an ally of VOC, marked by a contract signed in 1613, but in some respects there was resistance, both openly as Buton War in 1755 and rebel against the ban on growing cloves (extirpation) and illegal trade (sluijkhandel). Literature review and tracking down of primary sources in the form of archives and oral tradition are important steps for further study.
TINJAUAN SEJARAH HUKUM PASAL 33 UUD 1945 SEBAGAI IDEOLOGI EKONOMI (THE LEGAL HISTORY REVIEW OF ARTICLE 33 UUD 1945 AS ECONOMIC IDEOLOGY) Fadli Zon; Muhammad Iskandar; Susanto Zuhdi
Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jnh.v7i1.925

Abstract

Article 33 of the 1945 Constitution is intended by its drafters as the economic ideology of Indonesia. It contains the idea of economic sovereignty as complement to the political independence of Indonesia. As a formulation containing an ideological notion, it should be understood through comprehensive tools of thinking, along the multi-disciplinary mode of thinking that constitutes the background of its formulation. A number of economists involved in the process of the amendment of the article has failed to comprehend its position and status. This essay is a historical overview of the position of Article 33 of the 1945 Constitution and the nature of Indonesian way of thinking. ABSTRAKPasal 33 UUD 1945 dimaksudkan oleh perumusnya sebagai ideologi ekonomi Indonesia. Di dalam pasal tersebut terkandung gagasan mengenai kedaulatan ekonomi untuk melengkapi kemerdekaan politik Indonesia. Sebagai rumusan yang mengandung gagasan ideologis, Pasal 33 seharusnya dipahami dengan perangkat pemikiran yang komprehensif, sejalan dengan multidisiplin-pemikiran yang telah melatarbelakangi penyusunannya. Sejumlah ekonom yang terlibat dalam proses perubahan Pasal 33 UUD 1945 gagal memahami posisi dan kedudukan pasal tersebut. Artikel ini merupakan tinjauan sejarah hukum atas kedudukan Pasal 33 UUD 1945 di dalam konstitusi dan alam pikir keindonesiaan.
COVID-19 and the Local Tradition of the People of North Maluku Susanto Zuhdi; Irfan Ahmad; Andi Sumar Karman; Safrudin Abdulrahman; Noor Fatia Lastika Sari
Journal of Maritime Studies and National Integration Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jmsni.v6i1.10397

Abstract

Dealing with pandemics has never been a new issue, seen from the perspective of the history of mankind. It was a manifestation of l’histoire se répète. As an example, a few centuries prior to the Black Death and Cholera Outbreak, Galvao wrote that a respiratory disease had broken out in Ternate around 1553, while De Clercq mentioned a deadly plague in Bacan throughout 1706-1709. Traditionally, these issues were treated as a result of badly conducted supernatural rituals. They opted for herbal treatments, and exorcism, and even migrated to the hinterland as an act of self-quarantine. Today, COVID-19 has become a global pandemic and reached the islands of North Maluku province, with Ternate as the epicentrum of the outbreak. However, there has been a resolution, which facilitates another traditionally crafted effort, such as Liliyan, Barifola, and Rera, based on the oral tradition mentioned in Dora Bololo. We seek to discover how far cultural aspect would affect the economic and social life of the locals, as well as in what domain tradition and local practice should contribute to the current situation. Thus, this research aims to understand and analyze such a combination of traditionally generated solutions within a current scientific framework, especially on how history, anthropology, as well as archival, and memory study could understand the living aspect of the locals and therefore apply Vansina’s (1985) approach in oral tradition as historical sources.
Lebaran Kranggan: Al-Tārikh al-maḥallī li taqālīd mujtama‘ Buhun fi Jāwah al-Gharbīyah Dian Yasmina Fajri; Susanto Zuhdi
Studia Islamika Vol 29, No 3 (2022): Studia Islamika
Publisher : Center for Study of Islam and Society (PPIM) Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36712/sdi.v29i3.17266

Abstract

Rituals associated with Idul Fitri or Lebaran, as well as pilgrimages to the Buhun community's ancestral tombs, are hidden realities behind the scenes of everyday life. This annual tradition known as Lebaran Kranggan features olot (traditional elders) as the central character in ceremonies at the olot traditional house and pilgrimages to the Buhun community's ancestral graves. Buhun's traditional beliefs include animism with Islam. Together with social and political developments, the Buhun community's traditions and identity are under threat of extinction. Thus yet, no extensive local history research on Lebaran Kranggan has been conducted. In order to preserve the Buhun community's identity, Lebaran Kranggan's role as a vehicle must be clarified. By primarily utilizing oral historical materials and oral traditions, this study integrates a historical viewpoint and local history approaches to provide a fresh perspective on Indonesia's traditional beliefs.
Co-Authors Andi Sumar Karman Andi Sumar Karman Dian Yasmina Fajri Fadli Zon Fathul Karimul Khair Irfan Ahmad Muhamad Mulki Mulyadi Noor Muhammad Iskandar Noor Fatia Lastika Sari Safrudin Abdulrahman Sunarti, Linda