Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Bina Hukum Lingkungan
Dadang Epi Sukarsa
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
METODE KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Dadang Epi Sukarsa
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.436 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v1i2.25

Abstract

ABSTRAKPemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ketika mengadakan evaluasi RTRW diwajibkan membuat KLHS sebagaimana kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUPPLH 2009. Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan/atau kompleks, yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Peneliti mengangkat permasalahan bagaimana metode KLHS terhadap aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun banyak pilihan metode KLHS dalam penyusunan dan atau evaluasi RTRW, namun berdasarkan beberapa literatur, belum ada metode yang secara spesifik diterapkan secara baku dalam implementasi KLHS untuk penyusunan dan atau evaluasi RTRW. Cara pelaksanaan KLHS di Indonesia, sebaiknya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan (tailor-made approach) dengan kajian yang komprehensif. Sehingga setiap pelaksana KLHS dapat menentukan sendiri metodologi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan studi KLHS.Kata Kunci: Metode, KLHS, Tata Ruang ABSTRACTWest Java Provincial Government when conducting evaluation of RTRW is obliged to make SEA as the obligation of Provincial Government as regulated in Article 15 paragraph (2) UUPPLH 2009. The implementation of SEA is done by using various comprehensive and / or complex scientific method, which in some cases can only Conducted by experts in their respective fields. The researcher raised the problem of how SEA method to the aspect of environmental carrying capacity and capacity in evaluation of West Java Provincial RTRW Year 2009-2029, using descriptive-analytical method of juridical-normative approach. Based on the results of the research, although there are many choices of SEA methods in the preparation and / or evaluation of the RSP, but based on some literature, no method has been specifically applied in the implementation of SEA for the preparation and / or evaluation of the RSP. How SEA implementation in Indonesia should use a tailor-made approach with a comprehensive study. So that each SEA implementer can determine the methodology that suits the purpose and needs of the SEA study.Keywords: Method, SEA, Spatial
PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK USAHA MIKRO KECIL (UMK) DIGITAL YANG BERGERAK DI BIDANG SOCIAL ENTERPRISE Vonny Rachel Caroline; Tarsisius Murwadji; Dadang Epi Sukarsa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22502

Abstract

Perkembangan UMK saat ini ditandai dengan adanya UMK yang bergerak di social enterprise. Social enterprise merupakan ide bisnis yang beriorientasi terhadap dampak sosial dan keuntungan. Selama 10 tahun terakhir, orientasi bisnis UMK social enterprise mulai berkembang di Indonesia. UMK social enterprise berkembang karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk menyelesaikan isu sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan wirausaha dan dijadikan sebagai peluang bisnis yang membawa dampak positif dalam jangka panjang. Problematika timbul ketika masyarakat kurang familiar dengan social enterprise yang menyebabkan minat untuk memulai usaha social enterprise tidak maksimal dan minimnya pengetahuan masyarakat umum terhadap legalitas yang diperlukan dalam menjalankan UMK social enterprise yang dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum dan bisnis di waktu mendatang. Social enterprise tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan walaupun sistem ekonomi Pancasila mempunyai nilai-nilai yang serupa dengan social enterprise yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari perlindungan hukum untuk social enterprise. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum untuk menganalisis perlindungan hukum untuk UMK digital di bidang social enterprise. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk badan usaha social enterprise di Indonesia terdiri dari badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan Badan Hukum dan badan usaha non badan hukum, yaitu CV. Model UMK social enterprise di Indonesia, yaitu UMK social enterprise tunggal, yayasan dan grup usaha, dan startup. Perlindungan hukum terhadap UMK digital social enterprise diberikan melalui peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha untuk UMK, pemotongan pajak bagi UMK, dan tindakan di lapangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui kementerian, dinas, dan BUMN
METODE KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Dadang Epi Sukarsa
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.436 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v1i2.25

Abstract

ABSTRAKPemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ketika mengadakan evaluasi RTRW diwajibkan membuat KLHS sebagaimana kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUPPLH 2009. Pelaksanaan KLHS dilakukan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah yang komprehensif dan/atau kompleks, yang dalam beberapa hal hanya dapat dilakukan oleh para pakar di bidangnya masing-masing. Peneliti mengangkat permasalahan bagaimana metode KLHS terhadap aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam evaluasi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun banyak pilihan metode KLHS dalam penyusunan dan atau evaluasi RTRW, namun berdasarkan beberapa literatur, belum ada metode yang secara spesifik diterapkan secara baku dalam implementasi KLHS untuk penyusunan dan atau evaluasi RTRW. Cara pelaksanaan KLHS di Indonesia, sebaiknya menggunakan pendekatan yang didasarkan pada kebutuhan (tailor-made approach) dengan kajian yang komprehensif. Sehingga setiap pelaksana KLHS dapat menentukan sendiri metodologi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan studi KLHS.Kata Kunci: Metode, KLHS, Tata Ruang ABSTRACTWest Java Provincial Government when conducting evaluation of RTRW is obliged to make SEA as the obligation of Provincial Government as regulated in Article 15 paragraph (2) UUPPLH 2009. The implementation of SEA is done by using various comprehensive and / or complex scientific method, which in some cases can only Conducted by experts in their respective fields. The researcher raised the problem of how SEA method to the aspect of environmental carrying capacity and capacity in evaluation of West Java Provincial RTRW Year 2009-2029, using descriptive-analytical method of juridical-normative approach. Based on the results of the research, although there are many choices of SEA methods in the preparation and / or evaluation of the RSP, but based on some literature, no method has been specifically applied in the implementation of SEA for the preparation and / or evaluation of the RSP. How SEA implementation in Indonesia should use a tailor-made approach with a comprehensive study. So that each SEA implementer can determine the methodology that suits the purpose and needs of the SEA study.Keywords: Method, SEA, Spatial
Perlindungan Hukum Untuk Usaha Mikro Kecil (Umk) Digital Yang Bergerak Di Bidang Social Enterprise Vonny Rachel Caroline; Tarsisius Murwadji; Dadang Epi Sukarsa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i1.y2022.22502

Abstract

Perkembangan UMK saat ini ditandai dengan adanya UMK yang bergerak di social enterprise. Social enterprise merupakan ide bisnis yang beriorientasi terhadap dampak sosial dan keuntungan. Selama 10 tahun terakhir, orientasi bisnis UMK social enterprise mulai berkembang di Indonesia. UMK social enterprise berkembang karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk menyelesaikan isu sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan wirausaha dan dijadikan sebagai peluang bisnis yang membawa dampak positif dalam jangka panjang. Problematika timbul ketika masyarakat kurang familiar dengan social enterprise yang menyebabkan minat untuk memulai usaha social enterprise tidak maksimal dan minimnya pengetahuan masyarakat umum terhadap legalitas yang diperlukan dalam menjalankan UMK social enterprise yang dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum dan bisnis di waktu mendatang. Social enterprise tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan walaupun sistem ekonomi Pancasila mempunyai nilai-nilai yang serupa dengan social enterprise yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari perlindungan hukum untuk social enterprise. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum untuk menganalisis perlindungan hukum untuk UMK digital di bidang social enterprise. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk badan usaha social enterprise di Indonesia terdiri dari badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan Badan Hukum dan badan usaha non badan hukum, yaitu CV. Model UMK social enterprise di Indonesia, yaitu UMK social enterprise tunggal, yayasan dan grup usaha, dan startup. Perlindungan hukum terhadap UMK digital social enterprise diberikan melalui peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha untuk UMK, pemotongan pajak bagi UMK, dan tindakan di lapangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui kementerian, dinas, dan BUMN
Co-Authors Tarsisius Murwadji Vonny Rachel Caroline