Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HUBUNGAN PUSAT-DAERAH PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Suhud Alynudin; Tjahyo Rawinarno; Agus Widiarto; Haryo Setyoko; Najwa Shafira
NIAGARA Scientific Journal Vol 15 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Niagara
Publisher : LPPM STIA Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Found of some local government leader who caught as corruptor make central government reformed the local leader election. One of the way is Omnibus Law's production. This Research using normative jurisdiction which is based on systematical law. The research method used is statute approach. The result are diversification between local government and central government already ruled by Undang-Undang Dasar 1945 as the highest Indonesia source of law, including the mechanism of local government.
PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT DI INDONESIA Tjahyo Rawinarno
NIAGARA Scientific Journal Vol 17 No 2 (2025): Vol. 17 No.2, Dessember 2025 : Jurnal Ilmiah Niagara
Publisher : LPPM IKNUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55651/niagara.v17i2.275

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu dari Indikator Pembangunan Manusia. Selain dari konsumsi maupun pola hidup yang dilakukan, pelayanan kesehatan menjadi pendukung terjaminnya kehidupan warga negara, termasuk melalui pelayanan Instalasi Gawat Darurat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini dapat menjadi solusi terkait pelayanan Instalasi Gawat Darurat yang semakin meningkatkan pasiennya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tata laksana triase. Berdasarkan pendekatan tersebut, ditemukan masih kurangnya pemerintah dalam menyosialisasikan prosedur yang seharusnya kepada masyarakat.
MENDORONG KEBIJAKAN PENGOLAHAN SAMPAH BERBASIS RDF STUDI KASUS: KOTA SIDOARJO, JAWA TIMUR Tjahyo Rawinarno
NIAGARA Scientific Journal Vol 17 No 2 (2025): Vol. 17 No.2, Dessember 2025 : Jurnal Ilmiah Niagara
Publisher : LPPM IKNUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55651/niagara.v17i2.308

Abstract

Pada tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 104.921,12 ton sampah per hari, dengan Provinsi Jawa Timur menyumbangkan 16.759,51 ton, termasuk 878,60 ton per hari dari Kabupaten Sidoarjo. Tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah tercampurnya sampah organik, anorganik, dan residu, yang memperlambat proses pengolahan. Sampah di Sidoarjo didominasi oleh limbah organik (70,30%) dengan kadar air tinggi (77%), serta sampah plastik sebesar 11%. Teknologi pengolahan yang ada, seperti mesin dari Komptech Austria dan PT Bangga Indonesia Mulia (BIM), hanya mampu beroperasi dengan efisiensi rata-rata 26,02% akibat kekurangan fragmen sampah yang memadai. Penelitian ini kebijakan pengolah sampah baru yang dilakukan PT BIM dengan kapasitas 4 ton per jam yang dilengkapi dengan Pengering organik, menggabungkan mesin spinner dan rotary Dryer. Sampah organik dikeringkan pada suhu ≥70°C selama 24 jam, sementara sampah plastik yang telah dicacah dikeringkan melalui proses semburan udara panas dan dipisahkan berdasarkan berat jenis. Teknologi ini mampu mengubah sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) dalam waktu 24 jam, dengan kandungan udara sebesar 25%. RDF berpotensi digunakan sebagai bahan bakar alternatif di industri semen, PLTSA, dan daur ulang. Teknologi ini menawarkan solusi berkelanjutan untuk pengelolaan sampah, mengurangi volume limbah secara signifikan, dan mendukung pengembangan energi terbarukan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan contoh untuk selanjutnya diterapkan sebagai kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola sampah di wilayahnya masing-masing. Pengolahan sampah saat ini masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi pemerintah daerah, dan masih mengandalkan tempat pembuangan sampah sebagai solusinya. Pengolahan sampah menjadi RDF perlu didorong agar menjadi kebijakan utama dalam pengolahan sampah selain menghasilkan bahan bakar, teknologi ini tidak memerlukan tempat yang luas dalam pelaksanaannya.