Nugroho Budi Sulistyanto
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

EVALUASI APLIKASI ST/SKI DI BPKP DKI JAKARTA DENGAN PENDEKATAN HOT-FIT MODEL Nugroho Budi Sulistyanto; I Gede Agus Ariutama
EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan) Vol 2 No 4 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya(STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.057 KB) | DOI: 10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.4014

Abstract

Untuk memudahkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan proses input dokumen-dokumen yang menjadi dasar penilaian atas kinerja individu pegawai, serta dalam rangka peningkatan kinerja organisasi melalui peningkatan prestasi kerja, BPKP sejak 2014 mengembangkan sebuah aplikasi Surat Tugas/Sasaran Kinerja Individu (ST/SKI) untuk memudahkan pegawai di lingkungan instansi BPKP. Akan tetapi, aplikasi tersebut hanya digunakan oleh kurang lebih 50% kantor perwakilan BPKP di Provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana BPKP Perwakilan mengimplementasikan aplikasi ST/SKI dan kendala yang dihadapi menggunakan framework HOT-Fit model. Pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus diterapkan pada penelitian ini. Kantor Perwakilan BPKP DKI Jakarta dipilih sebagai obyek penelitian pada penelitian ini karena merupakan salah satu pionir penerapan aplikasi tersebut. Terkait dengan hasil penelitian pada elemen manusia dan teknologi, dapat disimpulkan aplikasi ini fungsional, jarang mengalami gangguan dan mudah digunakan oleh semua pegawai. Hanya saja aplikasi ini tidak terintegrasi dengan aplikasi lain di BPKP. Sedangkan pada elemen organisasi, pimpinan baik di level pusat maupun perwakilan memberikan perhatian dan kepedulian terkait implementasi aplikasi ini. Penerapan aplikasi ST/SKI pada BPKP Perwakilan DKI Jakarta secara umum sesuai dengan framework HOT-Fit Model dengan beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut terkait dengan akomodasi kepentingan organisasi yang salah satunya dikarenakan belum adanya peraturan yang mengikat.