Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Jurnal KALAM Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama
M. Sidi Ritaudin
IAIN Raden Intan Lampung
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Agama dalam Negara: Politik Islam Indonesia Kontemporer M. Sidi Ritaudin
Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat Vol 11, No 2 (2009): Refleksi
Publisher : Faculty of Ushuluddin Syarif Hidayatullah State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ref.v11i2.38057

Abstract

All of religion in Indonesia have got such guarantee of existence, according to Constitution of 1945. In its preamble was laid dawn that “With the blessing and mercy of Allah the Almighty and urge by the noble desire for a national life of independence, the Indonesian people hereby proclaim their independence”. This sentence expresses the feelings of gratitude towards Allah the Almighty. This expression represents obviously the manifestation of faith in accordance with the religious teaching. The position of religion has been made clear, based on article 29 of the 1945 Constitution, that the state of Indonesia is based on the Believe in the One Supreme God. This article, declare clearly that the State guarantees freedom for every citizen to adhere to his religion and to perform his religious duties. Accordingly, the Government will endeavor to create condition which will promote harmoniously life among people of different religion, in its ultimately effort to strengthen national unity.
Radikalisme Negara dan Kekuasaan Perspektif Politik Global Ritaudin, M. Sidi
KALAM Vol 8 No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v8i2.302

Abstract

Meskipun tragedi kemanusiaan yang berbasis terorisme bersifat domistik regional, tetapi sebab musababnya, setelah dilakukan penelusuran secara kritis dan tajam serta mendalam oleh para ahli, adalah dimensi politik global. Ini bukan asumsi tetapi fakta dan realita. Sebut saja misalnya tragedi WTC di Amerika serikat 11 September 2001, yang berbuntut pada pembumihangusan Irak, pembantaian dan pembunuhan secara keji di Palestina. Dan saat ini terjadi pembumihangusan Irak jilid dua dengan peristiwa ISIS, tragedi kemanusiaan di Ukraina dan Somalia. Sebahagian pemerhati Islam dan Timur Tengah menengarai bahwa motif gerakan radikalisme merupakan antitesa dari keserakahan politik, ekonomi, kekuasaan dan keangkuhan peradaban. Paradoksal radikalisme Islam dengan para aktivis pengusung ide sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama sudah berlangsung cukup lama dan tiada berkesudahan, menarik untuk didiskusikan.
MENGENAL FILSAFAT DAN KARAKTERISTIKNYA Ritaudin, M. Sidi
KALAM Vol 9 No 1 (2015)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v9i1.324

Abstract

Filsafat sering dipandang sebagai suatu ilmu yang sulit difahami. Hal ini dapat dimaklumi karena dari semua cabang ilmu pengetahuan, bidang filsafat adalah bidang yang paling sulit karena ia menggunakan terma yang abstrak. Meskipun demikian, ilmu filsafat adalah ilmu tentang kebijaksanaan. Dengan mempelajarinya manusia akan mampu menjalani kehidupan secara lebih terarah dan bermakna. Mengenal filsafat dengan karakteristiknya, mulai dari asal usul, definisi, objek, susunan, tujuan, fungsi dan kegunaanmya dapat membantu para pencintanya untuk memahami essensi kehidupan.
DĀR AL-HARB DAN DĀR AL-ISLĀM: Dwipolar Politik Islam Ritaudin, M. Sidi
KALAM Vol 9 No 2 (2015)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v9i2.333

Abstract

Artikel ini mengulas masalah Da>r al-harb vis a vis Dar al-Isla>m, suatu isu yang biasanya melekat dalam setiap gerakan terorisme. Pada tingkat aksi, sekelompok pemikir Islam yang menganut Paradigma Dwipolar menjadikan doktrin tersebut sebagai dasar dalam menggalang semangat jihad (perang suci) ke tengah-tengah masyarakat Muslim. Dalam pandangan mereka, konsep Da>r Al-Harb dan Da>r Al-Isla>m merupakan doktrin politik Islam yang amat penting sekaligus menjadi jiwa bagi setiap kegiatan jihad. Masalahnya sekarang adalah apakah konsep tersebut masih relevan dengan kondisi peta politik masa kini di mana interaksi umat manusia di gelanggang Internasional telah sedemikian intens dan manusia secara berangsur-angsur terlebur menjadi masyarakat yang plural.
REKONSTRUKSI POLITIK EGALITARIANISME BANGSA PERSPEKTIF MODEL NEGARA MADINAH Ritaudin, M. Sidi
KALAM Vol 6 No 1 (2012)
Publisher : Faculty of Ushuluddin and Religious Study, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/klm.v6i1.399

Abstract

Hingga saat ini kondisi perpolitikan bangsa belum bisa menampilkan bentuk yang harmonis antara pemerintah dan rakyat. Meskipun pasca revormasi pemerintah tidak lagi mengkooptasi kekuasaan dan mengontrol partisipasi rakyat, namun euphoria demokrasi belum mampu menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal itu lebih dikarenakan bangsa ini belum mampu mengembangkan tatanan politik yang egalitarianistis. Tulisan ini menelaah sistem pemerintahan Negara Madinah yang dipimpin Nabi Saw., sebagai model untuk memasuki pentas politik yang demokratis dan egaliter di Indonesia. Praktik politik di Negara Madinah, merupakan model pembangunan politik egalitarianisme yang sangat kondusif bagi program pemanusiaan manusia dalam Negara dan pemerintahan. Tatanan politik yang egalitarian kala itu mencerminkan idealisme politik Islam yang didasarkan kepada prinsip-prinsip dasar politik Islam yaitu: al-‘adl, al-musa>wa>h, dan syu>ra>. Prinsip kesetaraan atau persamaan sesama manusia di depan hukum dan peradilan yang diterapkan oleh nabi terbukti memberikan dampak sosial-politik yang signifikan bagi upaya penegakan hukum. Penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia sama sekali tidak akan mengancam kesatuan nasional Indonesia. Bahkan sebaliknya, ia justru akan memberikan nilai positif dan kondusif bagi tercapainya cita-cita politik nasional.
KEKUASAAN NEGARA DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN MENURUT PANDANGAN POLITIK IKWANUL MUSLIMIN Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 12 No 1 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i1.829

Abstract

Abstrak Pemikiran paternalistik yang bertumpu pada seorang tokoh dan ideolog sangat kuat dipegang oleh Ikhwanul Muslimin, loyalitas terhadap penguasa, baik itu penguasa negara atau pun penguasa pemerintahan merupakan keniscayaan, di mana rakyat harus patuh pada pemimpin. Tantangan terhadap sekularisasi dan dominasi Barat menambah amunisi spiritual bahwa Islam itu ya’lu wala yu’la ‘alaih yang harus ditegakkan dan tidak perlu meniru Barat. Hal ini membenarkan bahwa adanya radikalisme Islam politik dalam negara sudah pasti muncul dengan setting sosiologis yang berusaha merujuk pada corak penafsiran ajaran-ajaran tradisional, di hadapan sains yang membawa sekularisasi. Sebagai diketahui, bahwa konsep pembagian kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, judikatif dan legislatif, sebagai fenomena baru abad modern yang terbit dari Barat (Jhon Lock dan Moutesquie, pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penguasa (raja-raja di Eropa) yang cenderung kuat, menghilangkan praktek feodalisme dan menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan (demokratis). Kata Kunci : Kekuasaan Negara, Kekuasaan Ekskutif, Ideologi Ikhwanul Muslimin 
FENOMENA TEMAN AHOK MENGHANGATKAN POLITIK PARTAI Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 12 No 2 (2016): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v12i2.835

Abstract

Abstract "Booming" Ahok phenomenon and Friends Ahok had a tumultuous world of Indonesian politics. He did not have any support political parties or civil society organizations. This is a political anomaly, he dared to openly oppose the legislature to expose corruption in parliament. Ordinary politeness norms do not apply to Ahok. For him, there was no politeness that should be shown in front of people who considers hoodlums and robbers public money. According to Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), anger is "politeness" for people who are considered evil. In his nomination, he chose the path of non-party independent and has the support of the Friends Ahok reached 98.5 percent and Ahok elektabilitas rate to 59 percent. Really Ahok is a political anomaly Indonesia. Political Party principles and may have different political views. Political parties are built to facilitate the struggle for power that the cake later divided by the officials and political supporters. They establish the rules and laws that are sometimes not needed by the people, or even contrary to the interests of the people. They were squaring himself as a political, prospective rulers, officials, owners of the country and so that deprive their own sense of reason that they were born of the people. Issues “deparpolization” actually very interesting because it is time for political parties to reflect on the achievements and behavior itself so no longer possible Indonesian people are aware that they need people who emerged from the churning that is located not in the political parties, but emerged from hell suffering people , If Ahok and Friends Ahok choose an independent path that too is a legitimate option and there are laws that Act No. 8 of 2015 on the Amendment of the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2015 concerning the election of Governor, Regent, and Mayor be Constitution. Although it does not belong to a party but has a clear direction that reason and conscience. Keywords : Friend Ahok , Politics Partrai , elektabilitas , Political Support 
DEMOKRASI YANG MENINDAS Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 7 No 1 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i1.1525

Abstract

Abstrak Indonesia kini disebut-sebut sebagai salah satu Negara the third largest democracy in the world, setelah India dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Indonesia juga sebagai Negara terbesar yang berpenduduk Muslim, yang sangat akomoda-tif terhadap ideologi demokrasi tersebut, dengan harapan niali-nilai ajaran Islam dapat teraplikasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Ironisnya, dengan atas nama rakyat, justru dijadikan alat  elit politik dan elit pemerintah “menindas” rakyatnya, sehingga Indonesia baru lepas dari penjajah asing, tetapi masih dijajah oleh kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan di segala bidang  dibanding dengan Negara-negara lain. Benarkah sistem demokrasi sesuai dengan karakter bangsa, atau malah menjadi monster yang siap memporak potandakan tatanan kehidupan NKRI.Kata  Kunci :  Demokrasi, Rakyat, Politik, Pemerintah, Negara
SPEKTRUM PEMIKIRAN: MENYOROT SIKAP POLITIK PEJABAT BERBALUT AGAMA Ritaudin, M. Sidi
JURNAL TAPIS Vol 7 No 2 (2011): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v7i2.1532

Abstract

Abstrak       Tanda-tanda atau gejala kepemimpinan yang gagal, dalam perspektif agama (Islam), adalah tidak singkronnya antara ucapan dengan tindakan yang lazim disebut sebagai munafik, agar tampil prima disegani dan berwibawa, meski bertentangan dengan hati nurani dan membelakangi agama, maka lahirlah politik pencitraan. Tentu saja hal ini merupakan tindakan kamoflase, jika dilakukan oleh aparat atau pejabat, dapat merongrong kewibawaan Negara dan pemerintah. Leadership yang baik adalah yang secara substansi menjalankan amanat Sang Pencipta, Penguasa seluruh alam, jadi agama tidak sekedar pembungkus prilaku politik yang buruk dan busuk, seperti korupsi dan keculasan untuk pencitraan, melainkan syari’at agama harus ditegakkan. Negara justru diperlukan untuk mengembangkan agama guna memakmurkan bumi secara keseluruhan.Kata Kunci :  Sikap Politik, Pejabat, Agama
KUNGKUNGAN PATOLOGI POLITIK HANCURKAN BUDAYA LUHUR BANGSA Ritaudin, M Sidi
JURNAL TAPIS Vol 8 No 1 (2012): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v8i1.1541

Abstract

Abstrak          Bangsa Indonesia dikenal dunia sebagai bangsa yang mewarisi budaya luhur warisan nenek moyang, sehingga memiliki predikat sebagai bangsa yang beradab. Namun demikian, carut marutnya bangsa ini yang tidak lagi menyisakan keluhuran budi pekerti dan politik pun berjalan tanpa etika, yang terjadi adalah segala bentuk kecurangan, penipuan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta kehidupan individualistis, kapitalis dan konsumeristis, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin menganga, rakyat menderita, elit penguasa sema-kin  berfoya-foya dan bermegah-megah.Kata Kunci :  Patologi Politik, Korupsi, elite politik,
Co-Authors