Garuda - Garba Rujukan Digital

SILARIANG MENURUT ADAT SUKU KAJANG DI DESA BATUNILAMUNG KABUPATEN BULUKUMBA Hardin Hardin; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap Silariang Menurut Adat Suku Kajang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum yakni hukum adat. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data yang bersifat empiris yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yaitu data yang bersifat normatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Silariang berdasarkan hukum adat suku Kajang adalah, faktor pendidikan, faktor stratifikasi sosial, faktor keluarga,faktor ekonomi, serta faktor adanya perkembangan pergaulan bebas. Adapun akibat hukum bagi pelaku Silariang menurut masyarakat Desa Batunilamung adalah Pertama, Pokok Babbala artinya sanksi yang paling berat, Kedua, Tangnga Babbala artinya sanksi yang sedang dan Ketiga, Cappa Babbala artinya sanksi yang paling ringan dendanya. Jadi untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggar adat tergantung dari pelanggarannya.

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Muh. Thezar; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 3 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i3.14230

Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini menyangkut bagaimana ketentuan yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP hanya diperuntuhkan bagi pelaku tindak pidana penggelapan dalam rana jabatan swasta. Adapun apabila pelaku tindak pidana penggelapan itu memangku jabatan dalam rana pemerintahan, maka hal itu diatur secara khusus pada undang-undang lain, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta pada putusan PN Makassar No:411/B/2019/PN Mks mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap tersangka ONE AGUNG SANJAYA bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim sudah benar, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh maelis hakim terlalu ringan, majelis hakim bisa saja memberikan sanksi pidana penjara lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan mempertimbangkan unsur pemberatan pada pasal 374 KUHP.

Eksistensi A'tunu Panroli Dalam Pembuktian Hukum Adat di Tana Toa Kajang Kabupaten Bulukumba Nadya Oktaviani Bahar; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.14420

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa A’tunu Panroli dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tiga (3) fungsi yaitu pertama sebagai bentuk kegiatan adat setiap tahunnya, kedua sebagai proses pembuktian ketika ada yang melanggar hukum adat, dan ketiga dilaksanakan sebagai cara untuk memperkenalkan budaya yang ada. Namun sejak tahun 1998 sampai sekarang A’tunu Panroli sudah tidak ditemukan lagi dilakukan sebagai sebuah proses pembuktian hukum adat karena tidak ada suatu kasus pelanggaran hukum adat yang mengharuskan dilaksanakannya A’tunu Panroli di Kawasan adat Ammatoa.

Perjanjian Gadai Tanah (Pa’pitaggallang) Pada Masyarakat Tani Desa Je’netallasa Rahma Rahma; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15410

Perjanjian merupakan salah satu bentuk persetujuan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Salah satu jenis perjanjian ialah, perjanjian gadai tanah yang merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai dari padanya dan selama gadai masih berlangsung. Metode Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian adalah: Normatif dan Sosiologis. Sumber data penelitian adalah kepala Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Kepala dusun, Tokoh Masyarakat serta masyarakat setempat. Hasil penelitian ini adalah Gadai tanah terhadap masyarakat Desa Jene’tallasa Kecamatan Pallangga Kabupeten Gowa tidak sejalan dengan perjanjian gadai tanah pertanian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHP Perdata serta Undang-Undang No.56 Thn 1960. Implikasi penelitian ini adalah sosialisasi dari pihak yang berwenang terkait KUHP perdata serta Undang-Undang No. 56 PP Thn 1960 perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam masalah gadai tanah

Peran Pendidikan Seksual “Sex Education” Anak Usia Dini Sebagai Upaya Preventif Atas Tindak Pidana Seksual Erna Muchlis; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16783

In this research is carried out with the aim of knowing (1). What is the Role of Sexual Education as a Preventive in Early Childhood Protection from Sexual Crime in the East Luwu District (2). How the Legal Provisions About Sexual Crimes in Early Childhood in Positive Law. This research is classified as an empirical juridical or field research. The data source of this research is primary data and secondary data by conducting interviews at the East Luwu Police and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis, namely analyzing data by describing in detail the state or reality of an object in the form of a sentence in order to provide a clearer picture and it is easy to draw a conclusion. The results showed that (1). The role of sexual education as a preventive in protecting early childhood from sexual crimes comes from the family environment, school, and the environment around the child (2). The legal provisions regarding sexual crimes in early childhood in positive law have been regulated by the Law on the Criminal Act of Sexual Violence against Children in terms of Law Number. 35 of 2014 concerning Child Protection and also the Application of Criminal Sanctions against Perpetrators of Sexual Violence Against Children.

Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Erosi Tanah Yang Terdampak Bencana Alam Tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo, Sulawesi Barat) Riska Juniarti Syamsul; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.17979

Penelitian ini membahas tentang Peran Pemerintah Setempat dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak Bencana alam tanah Longsor (Studi Kasus Desa Baru Kecamatan Luyo-Sulawesi Barat). Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui atau memahami Peran pemerintah setempat dalam menjalankan Peraturan Daerah khususnya Polewali Mandar terhadap penanggulangan bencana alam di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Desa Baru Kecamatan Luyo, dan mengambil data dikantor desa. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut yaitu: 1) Peran Pemerintah dalam mengatasi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor kurang efektif atau cepat dalam menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 2) Apa hambatan upaya pemerintah dalam menanggulangi erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor, masih banyak hambatan-hambatan atau kendala yang mempengaruhi proses penanggulangan erosi tanah yang terdampak bencana alam tanah longsor di Desa Baru Kecamatan Luyo Provinsi Sulawesi Barat. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hokum atau peraturan yang berjalan sesuai yang diharapkan.

Efektivitas Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Muhammad Iqbal Nur; St. Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19784

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya yakni bagaimana efektivitas kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi Covid-19. Sehingga dari pokok masalah tersebut ditarik sub masalah yaitu 1) Bagaimana pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana efektif dilakukan di tengah pandemi Covid-19? 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pemberian kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19? Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian yang tergolong penelitian pustaka (library search). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang merupakan dokumen peraturan seperti Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.Hh.01.Pk.05.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.Pk.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.Pk.04.01-70 Tahun 1994 Syarat Substantif Yang Harus Dipenuhi Oleh Narapidana Yang Mendapat Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas yang bersifat mengikat, asli dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, data sekunder berupa pengumpulan data dari bahanbahan kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu cara identifikasi yakni mengelompokkan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemberian kebijakan asimilasi terhadap narapidana di tengah pandemi covid-19 sangat tidak efektif dikarenakan beberapa faktor diantaranya yang sangat menjadi ketakutan masyarakat yakni mereka dapat mengulang kembali kejahatan yang sama.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search