Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Diskursus Islam Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
Marilang
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Pemenuhan Hak Tersangka Pada Tingkat Pemeriksaan di Polsek Panakkukang Muhaimin Malaba; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16973

Abstract

The rights of suspects are part of Human Rights (HAM). In the criminal justice system, investigators who examine suspects (who should be suspected of committing a criminal act) must position the suspect as a subject of criminal investigation (not an object) based on the principle of presumption of innocence and with all rights that must be fully respected, protected and fulfilled by investigators. for the sake of creating legal certainty (equality before the law). This is what must be understood and guided in every law enforcement for all parties involved in the process of examining criminal acts so that the examination process by means of the inquisitor or inquisitorial system does not recur.
Fungsi Asas Kepercayaan Mengenai Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Nusriyanti Asri; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i2.19089

Abstract

Penelitian ini menganalisis suatu fungsi asas kepercayan mengenai hukum perlindungan konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual beli melalui elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara ilmiah dalam studi ilmu hukum, serta secara praktis maupun akademis yakni dapat dijadikan sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki suatu keinginan untuk menganalisis peran dan fungsi asas kepercayaan serta mengetahui faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normative, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang undangan, literature, pendapat ahli, makalah-makalah. Penulis menganalisis Bagaimana peran dan fungsi asas kepercayaan dalam memberikan perlindungan hukum konsumen melalui transaksi jual beli online bahwa Asas kepercayaan ini juga sangat penting dalam melakukan kegiatan jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui timbulnya rasa kepercayaan terhadap kedua belah pihak disini dapat mengikatkan dirinya kepada suatu kontrak yang telah mempunyai suatu kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang sebagaimana telah di tentukan pasal 1338 ayat (1) KHUP Perdata. Namun dapat menganalisa faktor-faktor timbulnya asas kepercayaan diantara kedua belah pihak dalam transaksi jual beli online terdapat pada pasal 9 UU RI ITE tentang “Pelaku usaha yang hanya menawarkan suatu produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang di tawarkan”
Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Tentang Frasa Pekerjaan Lain dalam Undang-Undang Pemilu Ahmad Muh. Randi Azhari Azis; Marilang
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19972

Abstract

Catatan historis timbulnya negara konstitusional, sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik tekah disusun mellalui dan oleh hukum, yaitu zaman sejarah yunani, dimana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum (semacam kitab hukum). Pada masa kejayaannya (antara tahun 624-404 SM) antena pernah mempuyai tidak kurang dari 11 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa kekaisaran Roma, pengertian constitutionnes memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh parah kaisar atau para preator. Termasuk didalamnya pernyaataan-pernyataan pendapat para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat, disamping undang-undang. Konstitusi, Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power) dari para kaisar Roma, telah menjelma dalam bentul L’Etat General di Francis, bahkan kegandrungan orang Romawi akan orda et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham ini merupakanb cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern.
THE IMPLEMENTATION OF INDONESIAN EMPLOYMENT LAW IN PROTECTING THE WELFARE RIGHTS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS ACCORDING TO ISLAMIC LAW Ali Imron; Abd. Qadir Gassing; Hasyim Aidid; Marilang
Jurnal Diskursus Islam Vol 10 No 2 (2022): August
Publisher : Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v10i2.30451

Abstract

This paper elaborates on implementing Indonesian employment law in protecting the welfare rights of Indonesian Migrant Workers according to Islamic law. This type of research was field research of descriptive qualitative with a case study design. The primary data sources of this study were the Ministry of Employment and The National Agency of Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers. The data collection techniques include observation, purposive interview, snowball sampling, documentation, and literature review. The approaches used were juridical, sociological, and normative theological approaches. The data obtained were then analyzed by data reduction techniques, presentation, concluding, and data verification. The study results indicate the implementation of Indonesia’s employment law through the instruments of Constitution Number 13 of 2003 about Employment and Constitution Number 39 of 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad (PPIMWA). The revision of Constitution Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PIMW) has empowered and employed Indonesian migrant workers optimally and humanely. The theory of Maqasid al-Syar’i‘ah takes the employment into the category of the essential five human elements (al-Daruriyyat al-Khamsu). It refers to religion, soul, lineage, property, and mind at the primary level (al-D{aruriyyat), then the legal protection of Indonesian migrant worker who is komprador in maintaining and preserving human rights must also be embodied.
Co-Authors Abd. Qadir Gassing Ahmad Muh. Randi Azhari Azis Ali Imron Hasyim Aidid Muhaimin Malaba Nusriyanti Asri