Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Masyarakat dan Budaya
Laely Nurhidayah
P2KK-LIPI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
INTEGRATED COASTAL ZONE MANAGEMENT IN INDONESIA: THE IMPLEMENTATION AND ITS CHALLENGES Laely Nurhidayah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 13 No. 1 (2011)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v13i1.96

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan masih menghadapi permasalahan dalam manajemen sumber daya laut and pesisir. Kerusakan terumbu karang, mangrove serta overfishing adalah salah satu indikator adanya permasalahan dalam manajemen sumber daya laut. Permasalahan ini termasuk tumpang tindihperaturan perundangan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan konflik penggunaan pesisir dan sumber daya laut. Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah pendekatan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya laut dan pesisir seperti yang termaktub dalam Agenda 21 dan telah banyak diterapkan di berbagai negera. Pendekatan Pesisir terpadu adalah pendekatan baru yang menggantikan pendekatan sektoral yang dalam kenyataanya pendekatan sektoral ini tidak mampu mengatasi permasalahan kompleks manajemen sumber daya pesisir dan laut. Pengelolaan Pesisir Terpadu adalah pengintegrasian dan harmonisasi hukum, kebijakan dan kerjasama semua pemangku kepentingan dalam manajemen sumber daya laut dan pesisir. Tulisan ini mengkaji permasalahan dan tantangan pengelolaan pesisir laut terpadu di Indonesia, terutama dengan masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, kurangnya partisipasi masyarakat dan konflik lahan.Kata Kunci : integrated coastal zone management, partisipasi publik, manajemen konflik
PENGELOLAAN SDA DAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS ENGGANO Laely Nurhidayah
Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 19 No. 1 (2017)
Publisher : LIPI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14203/jmb.v19i1.486

Abstract

Enggano adat community is one of adat community who is still struggling to fight for their customary right including the right of adat forest. Consitutional Court Decision No 35/PUU/2012 is a landmark decision for the recognition of adat forest in Indonesia. Study found that Enggano adat community has the elements to fulfil requirements as adat community or adat village. These include: They have adat community, adat territory and adat customary law which is obeyed by the community. This paper concluded that local government need to recognize their existence as adat community. This recognition is important so they can claim for their their ulayat right and conserve the Enggano island from exploitation to the natural resources from people outside adat community. Masyarakat adat Enggano adalah masyarakat yang sedang memperjuangkan hak adatnya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adatnya. Keputusan MK No 35/PUU/2012 merupakan landasan hukum bagi pengakuan hak-hak masyarakat adat termasuk hutan adat. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Enggano memiliki elemen-elemen dasar untuk dapat memenuhi syarat untuk diakui hak adatnya oleh pemerintah, bahkan memenuhi syarat untuk pembentukan desa adat seperti ada masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu di Enggano serta memiliki peraturan-peraturan adat yang ditaati dan dilaksanakan dalam kelompok adatnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Bengkulu perlu melindungi hak-hak adat masyarakat adatnya dalam peraturan daerah. Pengakuan ini sangat penting dalam rangka menjaga lingkungan dan sumber daya alam Enggano dari eksplotasi dari pihak di luar adat Enggano.
Co-Authors