Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Padjadjaran Law Research and Debate Society Legislatif LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria
Raden Muhammad Arvy Ilyasa
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional Raden Muhammad Arvy Ilyasa
Padjadjaran Law Review Vol. 8 No. 1 (2020): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 8 NOMOR 1 JULI 2020
Publisher : PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan hukum lingkungan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupanmasyarakat internasional, karena hukum lingkungan memberikan perhatian khusus terhadap lingkunganhidup. Kasus pencemaran lingkungan laut internasional yaitu sekitar 80% yang terdiri dari limbahorganik dan anorganik. Salah satu limbah anorganik yang dibuang ke Samudra Pasifik adalah sampahplastik. Plastik sebagai bahan yang sangat murah dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan menjadipenyumbang 60%-80% sampah di Samudra Pasifik. Dalam penulisan ini penulis hendak inginmenganalisis pertanggungjawaban Negara terhadap kasus pencemaran sampah di Samudra Pasifiksebagai transboundary environmental harm dalam perspektif hukum internasional denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga diambil kesimpulan bahwa dalam hukuminternasional entitas Negara dapat dimintai pertanggungjawaban dan dalam kasus pembuangan sampahplastik di Samudra Pasifik. Negara yang menimbulkan dampak kerugian dapat bertanggung jawabberupa melakukan reparasi terhadap Negara yang terkena dampak kerugian baik dari segi material danimmaterial akibat kasus pencemaran lingkungan laut di Samudra Pasifik.
Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19 Raden Muhammad Arvy Ilyasa; Ahsana Nadiyya; Dede Indraswara
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2 No 8 (2021): Tema Hukum Teknologi
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Covid-19 pandemic has affected people's lives, including in the aspect of law enforcement related to the implementation of online criminal trials. The implementation of online trials is regulated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation (PERMA) Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases at Courts Electronically. The implementation of online trials raises juridical-procedural problems, regarding the umbrella act. The affirmation of the PERMA in the invitation hierarchy still raises problems, so a more established regulation is needed in the form of a regulation in lieu of laws (Perppu) through criminal law policy (Criminal Policy) to realize legal certainty for justice seekers during the Covid-19 pandemic. The method used in this assessment is normative juridical.
Problematika Kejahatan Insider Trading dan Solusi dalam Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor Raden Muhammad Arvy Ilyasa; Muhammad Fauzan Millenio; Ahsana Nadiyya
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14601

Abstract

Abstract Insider trading is a form of trading that is prohibited in securities transactions in the capital market. The practice of insider trading is a violation of the principle of openness which is the soul of the capital market industry. The problem to be answered through this research is related to the problem of insider trading crimes and solutions in realizing protection and legal certainty for investors in Indonesia. This study uses a normative juridical approach. The results of this research are that in order for the capital market in Indonesia to run optimally and be able to bring benefits to the economy in Indonesia, crimes in the capital market such as insider trading must be resolved through a legal process. Therefore, rules, settlement systems, and law enforcement are needed in solving the problems of insider trading in the capital market in Indonesia. Keywords: Capital market; Insider trading; Legal protection; Legal certainty Abstrak Insider trading atau perdagangan orang dalam merupakan bentuk perdagangan yang dilarang di dalam transaksi efek di pasar modal. Praktik insider trading merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari industri pasar modal. Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah terkait problematika kejahatan insider trading dan solusi dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agar pasar modal di Indonesia dapat berjalan secara maksimal dan dapat mendatangkan keuntungan perekonomian di Indonesia maka kejahatan di pasar modal seperti insider trading harus dapat diselesaikan melalui proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan, sistem penyelesaian, dan penegakan hukum dalam penyelesaian problematika tindak insider trading dalam pasar modal di Indonesia. Kata Kunci: Insider Trading; Kepastian Hukum; Pasar Modal; Perlindungan Hukum.
QUO VADIS: PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Humaira Khoirunnisa; Shafa Amalia Choirinnisa; Raden Muhammad Arvy Ilyasa
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 1 No. 1 (2021): LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Volume 1, Nomor 1, Okt
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/litra.v1i1.587

Abstract

ABSTRAK Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemberian perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup salah satunya dapat dilakukan melalui hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, salah satunya dapat dilakukan dengan upaya gugatan citizen lawsuit. Citizen lawsuit merupakan upaya warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara dan/atau kepentingan publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Negara. Gugatan citizen lawsuit dalam konteks lingkungan hidup dapat dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat umum agar kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Pengaturan hukum acara citizen lawsuit di Indonesia belum diatur secara jelas, akan tetapi Langkah ini dapat ditempuh sebagai alternatif untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kata kunci: Citizen Lawsuit; Kelalaian Negara; Lingkungan Hidup ABSTRACT In the 1945 Constitution states that everyone has the right to a good and healthy environment. Providing protection to environmental interests one of them can be done through constitutional rights owned by citizens, one of which can be done by efforts to lawsuit citizen. Citizen lawsuit is an attempt by a citizen to file a lawsuit to the court for and on behalf of the interests of citizens and / or public interests aimed at protecting the interests of citizens for the occurrence of losses incurred by state organizers. Citizen lawsuits in the context of the environment can be done so that state organizers issue a policy that is general in nature so that negligence in the fulfillment of the right of citizens to obtain a good and healthy environment can be fulfilled. The legal arrangement of citizen lawsuits in Indonesia has not been clearly regulated, but this step can be taken as an alternative to demand the fulfillment of state responsibilities. This research uses normative legal research methods. Keywords: Citizen Lawsuit; State Negligence; Environment
Co-Authors Ahsana Nadiyya Dede Indraswara Humaira Khoirunnisa Muhammad Fauzan Millenio Shafa Amalia Choirinnisa