Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PALASTREN JWP (Jurnal Wacana Politik) Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Sospol : Jurnal Sosial Politik Politicon : Jurnal Ilmu Politik Society
Juwita Hayyuning Prastiwi
Universitas Brawijaya
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Tambang di Bojonegoro Resya Famelasari; Juwita Hayyuning Prastiwi
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v6i1.10198

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang akomodasi isu gender dalam pemerintahan dan tata kelola tambang di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan dua alasan, pertama bahwa sejak tahun 2018 Bojonegoro dipimpin oleh bupati perempuan dan kedua, Bojonegoro juga merupakan daerah pertambangan minyak dan gas bumi. Kepemimpinan Anna Mu’awanah di Bojonegoro menarik untuk dikaji, mengingat isu gender diangkat sebagai salah satu visi pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Melalui metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan perspektif feminisme sebagai pisau analisis, penelitian ini memperoleh hasil antara lain bahwa transisi kepemimpinan Suyoto ke Anna Mu’awanah tidak menampakkan perubahan signifikan, terhadap transformasi kebijakan perempuan dan tata kelola tambang. Suyoto sebagai bupati laki-laki, ternyata lebih banyak menghasilkan produk kebijakan pro-perempuan dan pengendalian dampak tambang seperti peraturan daerah Dana Abadi Migas, sebaliknya Anna belum memiliki satupun peraturan daerah terkait tata Kelola tambang. Dalam konsep keterwakilan politik, kepemimpinan Anna Muawanah dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan formalistik dan simbolik. Meskipun dalam penunjukan pimpinan dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Bojonegoro, Anna banyak memilih perempuan, namun kebijakan Anna yang spesifik mempertimbangkan perempuan belumlah banyak. Kalaupun ada, secara kualitatif kebijakan tersebut tampak lebih memasukkan kebutuhan gender praktis dibandingkan kebutuhan gender strategis. 
Jejak Kuasa Atas Tata Ruang (Studi Kasus Kebijakan Revitalisasi Hutan Kota Malabar) H.B. Habibi Subandi; Juwita Hayyuning Prastiwi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 2, No 2 (2017): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.801 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v2i2.13920

Abstract

Problem revitalisasi hutan kota dan upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemerintah di wilayah perkotaan pada dasarnya merupakan satu kajian baru di bidang politik lingkungan di Indonesia. Penelitian ini secara khusus mengkaji kebijakan revitalisasi Hutan Kota Malabar di Kota Malang dengan pisau analisis anthroposentrisme dan ekosentrisme. Dengan menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan dokumentasi, penulis melacak jejak kuasa dalam kebijakan lingkungan di wilayah-wilayah perkotaan. Berdasarkan analisis fakta di lapangan ditemukan sebuah trade-off kepentingan dalam skema kebijakan revitalisasi hutan kota Malabar tahun 2015. Penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dengan skema build-transfer-operate (BTO) dalam revitalisasi hutan menunjukkan terjadinya penetrasi modal di balik inisiatif penyediaan RTH yang melibatkan pihak swasta di Kota Malang. Di satu sisi, kebijakan ini dapat mempermudah pemerintah dalam pembangunan RTH. Namun di sisi lain kebijakan ini dapat merugikan anggaran pemerintah yang hanya berfungsi sebagai operator RTH.
Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur Juwita Hayyuning Prastiwi; Irma Fitriana Ulfah
Sospol : Jurnal Sosial Politik Vol. 8 No. 1 (2022): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i1.20412

Abstract

Research on the best practices of BUMDes establishment and management has practical significance for providing advice to BUMDes practitioners and the government. Academically, the significance of this research is expected to contribute to the development of the concept of good village governance, especially in the aspect of the network between governance actors in the context of the BUMDes. This study aims to describe the political dynamics in the formation and management, as well as identify best practices for the formation and management of BUMDes. This study is important considering that since the enactment of Law no. 6 of 2014, BUMDes placed as a facilitator of village progress and autonomy. To see these dynamics, qualitative research was conducted with informants including government actors in three BUMDes in East Java, namely BUMDes Podho Joyo in Gresik, Makmur Abadi in Pacitan, and Aneka Usaha in Bojonegoro. The results showed the dominant role of the supra-village government in the process of forming the three BUMDes, that is a combination of reactions to central government regulations accompanied by capital and assistance by the local government. In the management aspects, the work of the three BUMDes is relatively able to meet the needs of village community, especially in BUMDes Podho Joyo in Gresik. However, the existence of each BUMDes cannot be separated from the strong control of the BUMDes director. Research on the best practices of BUMDes establishment and management has practical significance for providing advice to BUMDes practitioners and the government. Academically, the significance of this research is expected to contribute to the development of the concept of good village governance, especially in the aspect of the network between governance actors in the context of the BUMDes. This study aims to describe the political dynamics in the formation and management, as well as identify best practices for the formation and management of BUMDes. This study is important considering that since the enactment of Law no. 6 of 2014, BUMDes placed as a facilitator of village progress and autonomy. To see these dynamics, qualitative research was conducted with informants including government actors in three BUMDes in East Java, namely BUMDes Podho Joyo in Gresik, Makmur Abadi in Pacitan, and Aneka Usaha in Bojonegoro. The results showed the dominant role of the supra-village government in the process of forming the three BUMDes, that is a combination of reactions to central government regulations accompanied by capital and assistance by the local government. In the management aspects, the work of the three BUMDes is relatively able to meet the needs of village community, especially in BUMDes Podho Joyo in Gresik. However, the existence of each BUMDes cannot be separated from the strong control of the BUMDes director.
Politik Desa dan Kepemimpinan Perempuan: Pengintegrasian Isu Gender Di Desa Wilayah Perbatasan Indonesia - Timor Leste Juwita Hayyuning Prastiwi; Novy Setia Yunas
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 1 (2022): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i1.14334

Abstract

Kepemimpinan Perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur menarik untuk dikaji mengingat kompleksitas kehidupan sosio kultur masyarakat setempat. Selain adanya kultur yang menomorduakan perempuan seperti pemberian belis untuk pernikahan, secara umum kehidupan masyarakat adalah miskin. Konteks ekonomi yang miskin berikutnya berkelindan dengan ketegangan wilayah perbatasan serta eksistensi kekuasaan adat yang relatif besar dimana sumber daya yang terbatas kerap harus dihabiskan untuk upacara-upacara adat. Di tengah situasi tersebut, di Desa Fatuba’a Kabupaten Belu terpilih Kepala Desa Perempuan. Menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen, penelitian ini menyimpulkan tiga hal, pertama, Kepala Desa perempuan di Fatuba’a mendapatkan posisinya karena modal sosial berupa pengaruh adat dan dukungan warga baru dalam relasi yang patron-klientelistik. Kedua, selama kepemimpinan kepala desa perempuan, muncul kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi peningkatan kualitas hidup perempuan seperti pada pengaturan belis. Sejumlah kemajuan pun muncul seperti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita yang berdampak pada menurunnya angka stunting. Selain perempuan, Emiliana juga mengakomodir kebutuhan dari kelompok minoritas lain yakni warga baru. Ketiga, kepemimpinan Kepala Desa perempuan relatif tidak memiliki dinamika politik yang berarti karena kepala desa kuatnya dukungan dari suku terbesar serta dari warga baru.
Women’s Representation in Islamic Mass-Based Political Parties in Indonesia Juwita Hayyuning Prastiwi; Andy Ilman Hakim
Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol 6, No 2 (2024): Politicon : Jurnal Ilmu Politik
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/politicon.v6i2.33934

Abstract

The results of the 2019 elections placed four political parties with a muslim constituent base PKB, PKS, PAN, and PPP into the parliament. The objectives of this research is to describe the accessibility of women in the membership and leadership of political parties, as well as their efforts to increase women's representation in public offices by Islamic mass-based political parties. This research was conducted using a feminist research methodology, which uses a qualitative research methods such as document analysis, literature review, and interviews. The findings are analyzed using feminist institutional theory, indicating that gender interest accommodation in the four mass-based Islamic political parties is weakly institutionalized. This is due to the formal regulations at the state level being implemented very weakly within the internal structures of political parties. The weakness of these formal regulations cannot be detached from the influence of informal institutions, where decision-making considerations often revert to gender-biased views resistant to positive gender-based changes.
Demokrasi dan Kekuasaan Adat: Potensi Eksklusi Akses Dana Desa bagi Eks Pengungsi Timor-Leste: Democracy and Customary Power: Potential Exclusion of Village Fund Access for East Timorese Ex-Refugees Ali Maksum; Wida Ayu Puspitosari; Juwita Hayyuning Prastiwi
Society Vol 8 No 2 (2020): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v8i2.154

Abstract

This research aims to reveal the relations between democracy and customary power in handling the East Timorese ex-refugees in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, related to democratic practices More specifically, democracy is limited to the context of potential exclusion access of the Village Fund for new residents. This research used a qualitative and case studies approach to reveal democratic practices related to the implementation of Village Funds that are intertwined with the local culture. The subjects in this research were new residents in Fatuba’a Village which is geographically close to the cross-border between Indonesia and East Timor. Nearly half of Fatuba’a’s populations are new residents who are East Timorese ex-refugees. A large number of new residents have become a complex social problem for Fatuba’a Village. The data collection techniques consist of observation, in-depth interviews, and focus group discussions. The results showed that customary institutions play a significant role in distributing power both in aspects of government and village development, including the distribution of village funds-use. The Liudasik tribe is a successful dominant tribe obtaining legitimacy of the new residents by granting customary land as a place to live and farming for their contribution to elect the village head from the Liudasik tribe. In the context of the Village Fund, its use also shows the interdependence between new residents and the Liudasik tribe. Consequently, the new residents have an access to village funds. There is no exclusion of new residents for the Fatuba’a’s Village Fund-use. The dependence of new residents on customary institutions has perpetuated the customary power of the Liudasik tribe.
Co-Authors Ali Maksum Andy Ilman Hakim H.B. Habibi Subandi Novy Setia Yunas Resya Famelasari Ulfah, Irma Fitriana Wida Ayu Puspitosari